iklan-banner-01
iklan-banner-02

Untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional Harus Ada Perencanaan Yang Prudent

Diskusi Pasca Jokowi: Kedaulatan Energi, Apa Solusinya? di Jln Sriwijaya Jakarta Selatan, Kamis, (7/2/2019).
PAMANAWANews, JAKARTA--- Sektor minyak dan gas (migas) merupakan sektor yang menopang perekonomian bangsa, termasuk untuk menghasilkan Devisa, sehingga Indonesia tidak selalu berharap impor dari luar Negeri.

Hal itu dikatakan Pemerhati Masalah Energi, Fathor Rahman dalam diskusi Pasca Jokowi: Kedaulatan Energi, apa solusinya? di Jln Sriwijaya Jakarta Selatan, Kamis, (7/2/2019).

"Jadi sebenarnya tahun 2004 kita sudah mulai pengimpor minyak, namun baru terasa tahun 2012, kita menjadi pengimpor migas, dan itu Defisit " ujarnya.
 
Defisitnya itu, kata Fathor, hampir 4 miliar USD di tahun 2012-2013. Saat itu pemerintah pun melakukan devaluasi, karena neraca perdagangan defisit, kemudian devaluasinya cukup signifikan di atas 25%.
 
Hal tersebut, menurut Fathor, seharusnya dijadikan Warning untuk pemerintahan bahwa ekonomi kita sudah masuk perangkap dalam pluktuasi harga minyak karena volume impornya cukup signifikan.
 
"Tahun 2014 devisit meningkat sekitar 12 miliar USD dan pada tahun 2015 kita beruntung karena harganya turun sekitar 4 miliar USD, akan tetapi pemerintahan Pak Jokowi tidak mengambil ini sebagai tantangan berat dari perekonomian nasional," ungkapnya.
 
Fathor mengatakan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, dirinya tidak melihat usaha-usaha yang signifikan, bagaimana mengatasi ancaman tersebut. Karena ancamannya itu semakin lama semakin meningkat, produksi minyak turun dan konsumsinya naik.
 
"Artinya volume minyak yang harus di impor itu semakin lama semakin tinggi, jadi begitu ada gejolak harga minyak, seluruh perekonomian bangsa terguncang," paparnya.
 
Kata Fathor, seharusnya masalah Migas dijadikan catatan untuk mendapat perhatian serius, bagaimana bisa keluar dari perangkap tersebut.
 
"Oleh karena itu saya berharap, kedepanya, pemerintahan yang akan datang untuk mewujudkan ketahanan Energi Nasional, mestinya ada perencanaan- perencanaan yang matang, perencanaan yang prudent, tidak seperti era Jokowi yang menterinya grasak-grusuk," tandas Fathor Rahman. (PN-01/adp)

Berita terkait