iklan-banner-01
iklan-banner-02

PEMIMPIN YANG MEWARISI “DANA ABADI”

Mantan Bupati Malra Herman Adrian Koedoeboen, SH, MSi saat berpose dengan sejumlah tokoh masyarakat dalam kunjungannya ke Kabupaten Malra
Seantero masyarakat ‘Larvul Ngabal’ tentunya masih ingat kisah kesuksesannya saat memimpin Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), belasan tahun lalu. Dia mampu menyisihkan Rp. 70 miliar yang tersimpan dengan apik ketika mengelola APBD Kabupaten Malra, selama lima tahun kepemimpinannya. Sungguh ironis, ketika meninggalkan jabatan sebagai Bupati Malra tahun 2008, puluhan milyar dana saveing yang diperuntukkan untuk kepentingan emergensi masyarakat Malra itu, kemudian raib dan tidak tersisa.

Seperti apa kisah Herman Adrian Koedoeboen, SH, MSi mantan Bupati Malra periode 2003 -2008 ini dalam memimpin Kabupaten Malra dan berhasil melakukan penghematan hingga terjadi surplus anggaran daerah sebesar Rp. 70 miliar itu? Wartawan PamanawaNews.com berhasil mewawancarai mantan Inspektur IV JAMWAS Kejagung RI ini, berikut kutipannya:

Redaksi : Anda pernah mengambil kebijakan penghematan APBD ketika pemimpin Kabupaten Malra, bisa dijelaskan seperti apa kebijakan itu?

Herman A. Koedoeboen : Kebijakan itu saya tempuh sejak awal saya terpilih sebagai Bupati Malra pada tahun 2003. Sebelum saya dilantik, APBD Kabupaten Malra yang saat itu berkisar Rp. 200 miliar, sudah direalisasikan tanpa adanya persetujuan DPRD setempat. Saya kemudian melakukan review terhadap batang tubuh APBD yang sudah terlanjur direalisasaikan itu.  Asumsi saya bahwa realisasi APBD Malra saat itu pastinya sarat dengan ketimpangan dan mark-up. Untuk itu, saya mencoba meneliti lagi batang tubuh APBD tersebut.

Redaksi : Apa yang Anda lakukan stelah menempuh kebijakan review APBD Malra saat itu ?

Herman A. Koedoeboen : Tentunya saya melakukan evaluasi yang begitu ketat, sejumlah dana yang sudah terlanjur digunakan termasuk yang dialokasikan untuk DPRD Malra, saya persilahkan untuk tetap dijalankan, namun untuk sebagian besar dana yang terkait dengan kepentingan pembangunan dan birokrasi, saya bijaki dengan melakukan penghematan. Dari kebijakan inilah kemudian menimbulkan surplus pada APBD Malra saat itu, karena deadline realisasi anggaran yang makin mepet di bulan November, maka saya pun meminta sisa dana sebesar Rp. 18 miliar yang belum direalisasikan itu untuk disaveing sebagai dana cadangan APBD Malra.

Redaksi: Bagiamana bisa dana yang disaveing itu bertabah hingga menjadi Rp. 70 miliar diakhir masa jabatan Anda?

Herman A. Koedoeboen: Saat itu dana Rp.18 miliar tersebut kemudian kami bulatkan menjadi Rp. 20 miliar. Dana itu kemudian Saya bijaki dengan cara menyimpannya di bank. Dua bank menjadi mitra kami dalam proses ini, setelah sebelumnya saya tenderkan agar benar-benar pihak perbankan juga dapat diikat dengan kebijakan yang kami lakukan. Hasilnya, Bank Rayat Indonesia dan Bank Maluku terpilih sebagai mitra kami. Nah, dari total jumlah itu kemudian berkembang jumlahnya, karena kebijakan penghematan APBD Malra di saat itu terus saya lakukan setiap tahun dan menuai bunga yang cukup besar. Dan hingga masa kepemimpinan Saya, totalnya mencapai Rp.18 miliar.

Redaksi: Kenapa dana sebesar itu tidak peruntukkan untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan lain yang berkaitan dengan kebutuhan publik?

Herman A. Koedoeboen: Justru kebijakan penghematan ini dilatari dengan kepentingan rakyat. Dana-dana itu sebagiannya kami pakai untuk menutupi kebijakan pembayaran retribusi bagi pedagang di pasar yang setiap tahunnya membebani pedagang di Malra dan menjadi sumber PAD. Pedagang kami bebaskan dari retribusi yang mengikat itu, sebab pasca konflik melanda Maluku sumber-sumber pendapatan warga itu makin menurun. Salain itu, kami juga membuat kebijakan berupa menelorkan Perda 09 Tahun 2004 yang mengikat, agar dana simpanan itu hanya bisa digunakan untuk kepentingan emergensi yang menimpah rakyat Malra. Atas kebijakan itu, kami pun menggunakan istilah dana abadi, agar pemanfaatannya pun tidak sembarangan digunakan.

Redaksi: Apakah efek yang ditimbulkan dari kebijakan seveing dana daerah ini tidak melahirkan kurang maksimalkanya proses pembangunan di Malra saat itu?

Herman A. Koedoeboen: Tentunya tidak. Semua kebijakan pembangunan disaat itu bahkan berlangsung dengan cukup maksimal. Bahkan sasaran dari pemanfaatan APBD sangat terukur, karena pendekatan kita adalah efisiensi anggaran untuk kepentingan publik lebih luas. Bahkan, bunga yang dihasilkan dari deposit dana abadi itu juga kita gunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan vital saat itu. Anda bisa bayangkan jika hal itu tidak saya lakukan maka tentunya banyak dana daerah yang terpakai tidak tepat sasaran. Makanya, menjadi pemimpin daerah harus memegang teguh asas efesiensi itu, sehigga daerah tidak mengalami kekuarangan dana. Dan ini yang Saya lakukan selama memimpin Kabupaten Malra.

Redaksi: Lantas apa yang terjadi saat ini dengan dana sebesar itu?

Herman A. Koedoeboen: Anda jangan tanya ke Saya, karena dana itu sudah habis terpakai, setelah masa kepemimpinan Saya sebagai Bupati Malra berakhir sejak tahun 2008 silam. Bahkan, penggunaan dana abadi itu sudah tidak menjadi rahasia lagi, karena sudah banyak disuarakan sejumlah elemen masyarakat yang menghendaki penggunaan dana daerah miliaran rupiah itu diusut pihak berwajib. (PN-18)

 

Berita terkait