iklan-banner-01
iklan-banner-02

Novita Anakotta: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Harus Akomodir Kepentingan Umat

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Novita Anakotta saat memimpin rapat bahas RUU Pesantren dan Keagamaan
PAMANAWANews, JAKARTA--Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan menjadi jawaban atas kegusaran yang berkecimpung dalam dunia pendidikan keagamaan di tanah Air.

"RUU ini bisa memperhatikan kepentingan umat dengan mengedepankan akhlak mulia, dan penghapusan diskriminasi antar pendidikan swasta serta negeri," tutur Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung DPD, Selasa, (29/1/2019).

Novita menjelaskan, dalam konteks konstitusional UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih memiliki permasalahan. Dari sisi substansi, UU tersebut telah mengalami pembaharuan yang dikelola pemerintah, serta pendidikan yang dikelola masyarakat.
 
"Meskipun UU ini telah mengakomodir pendidikan keagamaan, namun pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan keagamaan yang belum merasakan kehadiran pemerintah baik formal ataupun nonformal," cetus senator asal Maluku itu.
 
Melalui metode berbasis pendekatan keagamanaan, Novita berharap bisa menambah keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia manusia Indonesia. Selain itu juga mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama di Indonesia.
 
"Dalam sistem ini, peserta didik mampu memahami dan menghayati nilai agama yang harmoni dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni," pungkas Novita.
 
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Abdul Azis Khafia menyampaikan dengan adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurut dia, memang perlu ada kesetaraan pendidikan agama di Indonesia, sehingga tidak ada dikotomi pendidikan agama.
 
"Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan yang utuh mengenai RUU ini, antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan," beber Khafia.
 
Menanggapi paparan tersebut, Dirjen Kristen Kementerian Agama Thomas Pentury beranggapan bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan memiliki kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal. Khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia.
 
"Gereja khawatir RUU ini menjadi model intervensi Negara terhadap agama," ungkap Thomas.
 
Menurut Thomas, pada dasarnya gereja mendukung RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sejauh hanya mengatur pendidikan formal. Serta, tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja.
 
"Kami mengusulkan untuk merekonstruksi ulang pendidikan keagaman Kristen melalui jalur pendidikan formal," ujar Thomas.
 
Di kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Ahmad Zayadi sependapat, bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuatu yang dibutuhkan.
 
Selain itu, RUU ini juga sangat dibutuhkan pada pendidikan keagamaan agar kedepan bisa mendapatkan kesetaraan baik regulasi, program kegiatan, dan anggaran.
 
"Kewajiban negara harus memberikan pengakuan pesantren dan keagamaan, dalam membetuk kesatuan NKRI yang merupakan menjaga kekhasan keagamaan. Inilah tradisi kita yang perlu kita rawat dalam perbedaan," kata Zayadi. (PN-01/adp)

Berita terkait

Berita Popu