iklan-banner-01
iklan-banner-02

Ngeluh Kualifikasi CPNS, Wagub Maluku Temui Fahri Hamzah di Senayan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.
PAMANAWANews, JAKARTA- Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan bahwa sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 berbasis online telah memasung hak-hak anak daerah Maluku untuk mengabdi sebagai PNS.

"Metode seleksi menggunakan pola Computer Assisted Test (CAT) dengan standar kelulusan sesuai passing grade yang ditetapkan justru menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya," beber Zeth saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Parlemen, Senayan, Kamis (15/11/2018).

Menanggapi keluhan itu, Fahri Hamzah menyampaikan memang kebutuhan daerah akan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini ASN dan PNS mendesak, dan tidak bisa ditunda, karena harus segera bekerja.
 
Menurut Fahri, mungkin pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan.
 
"Karena itu harus ada kebijakan yang ditahap awal. Paling tidak dijelaskan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara memenuhi angka yang ada itu. Teman-teman ini (Maluku), berharap jangan pemenuhannya nanti, semua orang datang dari daerah-daerah yang dianggap maju, mengisi kedaerah. Itu juga jadi problem," ujar Fahri.
 
Untuk itu, Fahri meminta pemerintah menjelaskan bagaimana hal itu akan diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebab kebutuhan akan SDM di daerah juga tidak bisa menunggu lama, karena akan ada yang pensiun.
 
"PNS ini kan bukan selamannya bekerja. Mereka akan pensiun, nah kalau ada yang pensiun kan harus yang mengisinya. Jadi pemerintah yang harus menjelaskan, supaya penantiannya itu jangan terlalu lama, dan mereka memerlukan jumlah yang dibutuhkannya itu bisa terpenuhi," tandas Fahri.
 
Kendati demikian, Politisi PKS itu menuturkan bahwa pemerintah terbuka dan harus memberikan timetable yang fix kepada daerah. "Di satu sisi mereka keluaran pensiunannya banyak, tapi kapan terimanya yang baru dalam jumlah yang memadai," imbuhnya.
 
Pimpinan DPR dan Komisi II akan berkordinasi langsung kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, keluhan ini bukan hanya di Maluku saja, tetapi juga menjadi keluhan dibeberapa daerah, terutama Timur Indonesia yang paling banyak keluhannya.
 
"Karena Indonesia bagian Timur pulauannya banyak betul, dan transportasinya terbatas dimana harus melalui laut, karena daratnya hanya 7 persen. Beda dengan di bagian Barat, yang banyak transportasinya," cetus Fahri Hamzah. (PN-01/adp)

Berita terkait