iklan-banner-01
iklan-banner-02

Kata Ahli Psikologi Politik Soal Maraknya Kabar Hoax

Pakar Psikologi Politik, Hamdi Muluk (Kanan) dalam diskusi Empat Pilar MPR RI' Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI' di Parlemen Senayan, Jumat, (5/10/2018).
PAMANAWANews, JAKARTA- Jika ingin masyarakat maju dan punya wawasan dalam berpolitik, sehingga dapat hasil yang memuaskan, para elite harus mengedepankan adu gagasan berbasis data dan fakta, bukan menonjolkan kebohongan atau hoaks.

Demikian dikatakan psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR RI di Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (5/10/2018).

Dengan menggunakan data dan fakta, kata Hamdi, bakal menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi yang tidak berbasis pada data dan fakta.
 
"Hoaks itu sesuatu yang tanpa data dan fakta. Hoaks merupakan informasi kabar burung. Jadi, masalah hoaks perlu diseriusi untuk dicegah," tuturnya.
 
Hamdi mengatakan, berita kabar bohong tersebut bila dibiarkan dapat berdampak buruk buat masyarakat karena bisa memicu terjadinya kerusuhan dan keresahan di kalangan masyarakat.
 
Bahkan Hamdi menceriterakan kerusuhan di Rwanda (Afrika) yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Hal itu dikarenakan hoaks disebarkan media. "Jadi jelas, hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik dalam suatu bangsa," pungkas Hamdi.
 
Untuk itu Hamdi mengajak semua pihak terutama elite untuk mendorong masyarakat dalam mengolah informasi harus berbasis data, fakta, dan ilmu pengetahuan karena ada sebagian masyarakat yang suka dengan gosip. "Acara gosip di TV kan disukai masyarakat. Untuk itu tugas kita mengedukasi masyarakat." bebernya.
 
Hamdi melanjutkan, bila ada berita dan peristiwa, harus dicek dan ricek serta validitasi agar duduk persoalannya menjadi jelas. Sebab, masyarakat awam senang modus narasi. "Itulah perlunya mendidik, mengedukasi masyarakat" katanya.
 
Dalam kasus yang dilakukan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang sempat menjadi konsumsi publik, Hamdi menilai karena kasus itu sebelumnya tidak dilakukan verifikasi.
 
"Seharusnya Ratna didorong melapor ke aparat hukum. Kalau belum diverifikasi, yang terbangun adalah narasi politik," cetus Hamdi Muluk. (PN-02/ads)

Berita terkait