iklan-banner-01
iklan-banner-02

Jalan Olas Sarat KKN, Fraksi Golkar akan Panggil Bupati SBB

Ilustrasi
PAMANAWANews, AMBON - Pengelolaan sejumlah paket proyek fisik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sarat praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme alias KKN.

Di masa kepemimpinan Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo, beberapa proyek dilelang secara formalitas. Diduga, proyek-proyek tersebut dikerjakan kontraktor tertentu tidak lain orang dekat Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo, tanpa melalui proses tender seperti yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Terendus kabar, paket proyek dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah, rata-rata ditangani oleh para cukong (pengusaha) yang pernah membackup Mohamad Yasin Payapo saat Pilkada SBB tahun 2017 kemarin.

Salah satu paket proyek yang sarat KKN atau penuh konspirasi dan rekayasa Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo adalah pembangunan jalan Olas Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten SBB Tahun 2018. 

Pasalnya, proyek ini meski tanpa tender secara diam-diam ditangani oleh kontraktor Richard Rumpui alias Uya. 

Celakanya, paket proyek tersebut menggunakan APBD tahun anggaran 2018, juga tanpa sepengetahuan DPRD Kabupaten SBB. Pembahasan hinggga pengesahan APBD tahun 2018, tak ada pengusulan paket proyek bernama pembangunan jalan Olas Desa Loki Kecamatan Huamual dari Pemkab SBB kepada DPRD SBB.

Anggota DPRD Kabupaten SBB pun geram dan kecewa terhadap kebijakan sepihak Bupati SBB, Mohamad Yasin Payapo.

Ketua Fraksi Golkar DPRD SBB, Oktovianaus Elly menyesali sikap Bupati SBB, Mohamad Yasin Payapo.

"Masalah ini, jujur saja kami Fraksi Golkar sangat kecewa dengan kebijakan sepihak Bupati SBB. Apa yang dilakukan Bupati sudah melanggar Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah," tegas Oktovianus Elly kepada pamanawanews.com via sambungan selulernya, Sabtu, (24/2/2018).

Beberapa proyek seperti jalan penghubung antara Dusun Olas dan Desa Loki Kecamatan Huamual, menurut Oktovianus Elly, sama sekali tidak masuk APBD tahun 2018, sebaliknya itu hanya inisiatif atau kebijakan Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo.

"Setelah dipublikasikan oleh media massa, kami baru mengetahui bahwa ada proyek pembangunan jalan Olas Desa Loki  mencapai 600 meter atau sepanjang 3 kilometer. Pertanyaannya, kalau tidak ditenderkan terus Pemkab SBB ambil dana untuk paket tersebut dari pos anggaran apa? Karena proyek tersebut, tidak masuk pada APBD 2018. Jangan sengaja menyelewengkan APBD 2018, karena sudah dibahas dan disahkan," tegasnya.

Dikemukakan, pihak Pemkab SBB tidak transparan memberitahu terkait dengan paket proyek dimaksud. 

"Pada hemat saya, kebijakan Bupati SBB sudah keluar dari prosedur.  Fraksi Golkar DPRD SBB tidak setuju dengan kebijakan Bupati. Sebab, bukan hanya proyek jalan Olas, tetapi beberapa proyek yang dikerjakan kontraktor tertentu, juga tanpa tender dan tidak masuk APBD tahun 2018 atas kebijakan Pemkab SBB," bebernya.

Oktovianus Elly berjanji akan memintai pertanggung jawaban Bupati SBB, Mohamad Yasin Payapo.

"Fraksi Golkar akan segera memanggil Bupati SBB untuk memintai penjelasannya terkait masalah jalan Olas dan beberapa paket proyek di SBB yang dikerjakan tanpa proses tender.  Jika Pemkab mau melakukan perubahan di SBB dengan pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain, harus sesuai prosedur dan mekanisme dong! Jangan pakai kebijakan sepihak sehingga melanggar aturan main yang ada," celutuk Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten SBB ini mengingatkan.

Hingga berita ini dipublish, Bupati SBB Mohamad Yasin Payapo, belum berhasil dikonfirmasi. (PN-25)

Berita terkait