iklan-banner-01
iklan-banner-02

GKI Minta MPR Kembali ke UUD 1945 yang Asli, Ini Kata Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
PAMANAWANews, JAKARTA - Sejumlah komponen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) yakni purnawirawan TNI-Polri, organisasi kejuangan (Pepabri, FKPPI, IARMI), mahasiswa dari enam perguruan tinggi, dan sepuluh organisasi kemasyarakatan meminta MPR untuk mengembalikan UUD 1945 ke yang asli.

Aspirasi GKI itu disampaikan langsung kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara IV, Parlemen, Jakarta, Rabu (6/2/2019), yang dihadiri Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo, Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruky, Jenderal TNI Purn Agustadi, Hariman Siregar, Priyanto, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, Sekjen MPR Dr. Ma’ruf Cahyono dan Sekjen DPD Reydonnizar Moenek.

Menanggapi aspirasi GKI itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan akan menampung aspirasi tersebut dan akan disampaikan pada rapat gabungan pimpinan MPR dengan fraksi-fraksi.
 
“Ini menjadi bahan kajian di Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR,” ujar Zulhas.
 
Sebelumnya, MPR juga menerima delegasi dari elemen masyarakat baik yang menyuarakan ingin kembali ke UUD 1945 maupun kelompok yang menganggap UUD ini sudah baik. Dari dua kelompok itu, MPR baru bisa menyepakati perlunya haluan negara untuk masuk dalam perubahan kelima UUD.
 
“Pada prosesnya akhirnya bergantung pada keputusan politik,” katanya.
 
Zulkifli menjelaskan dalam sidang tahunan 2018, MPR sudah membentuka Panitia Ad Hoc (PAH). Salah satu PAH adalah merumuskan haluan negara. “Kalau MPR periode lalu hanya dalam bentuk rekomendasi, maka kita ingin MPR periode ini sudah dalam bentuk buku (haluan negara),” paparnya.
 
Meski demikian, Zulkifli mengakui bahwa UUD memang perlu penyempurnaan. Politisi PAN itu memberi contoh hubungan antar lembaga negara. Ketika ingin menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR, MPR mengalami kesulitan karena lembaga-lembaga negara lain menganggap kedudukannya sejajar.
 
"Akhirnya, Sidang Tahunan menjadi konvensi ketatanegaraan. Saya setuju perlu penyempurnaan sistem ketatanegaraan," pungkas Zulkifli Hasan (PN-01/adp)

Berita terkait