iklan-banner-01
iklan-banner-02

Fahri Hamzah: DPR tak Pernah Bahas Penghargaan untuk Sri Mulyani

PAMANAWANews, JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra) Fahri Hamzah menerima perwakilan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) yang menyampaikan aspirasi terkait rencana DPR melalui BKSAP memberi penghargaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR bidang Koorkesra di lantai empat Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (12/3/2018) kemarin.


PRIMA meminta DPR membatalkan rencana memberikan penghargaan kepada menteri Sri Mulyani sebagai menteri perempuan berprestasi.

Bahkan secara simbolis, PRIMA menyerahkan dua poster kepada Fahri, yang bertuliskan 'Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR' dan 'Batalkan Penghargaan untuk Sri Mulyani'.

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menduga apa yang disampaikan Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI hanya candaan. Tetapi kalau untuk mengetahui keseriusannya, itu bukan letaknya di Pimpinan DPR, tapi di Kaukus Perempuan Politik yang bekerjasama dengan BKSAP DPR.

"Itu rencana dari Kaukus Perempuan Politik yang akan menyelenggarakan international women’s day, makanya ada momen parlementarians juga. Itu adalah organisasi-organisasi kebangkitan perempuan. Mereka boleh dicek, ditanyakan," Kata Fahri.

Tetapi kalau yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo itu sebagai improvisasi saja. "Dan bahkan ada nada yang bercanda dari pak Bambang Soesatyo kalau menteri Sri Mulyani dikasih penghargaan oleh lembaga internasional, kita (DPR RI) juga bisa. Saya kira gitu ngomongnya," jelas Fahri.

Sementara posisi DPR sebagai kelembagaan, menurut Fahri, itu tidak memasukan hal itu kepada keputusan pimpinan, tapi merupakan dinamika dari kaukus perempuan bukan keputusan.

"Kalau di Amerika sana istilahnya womens lobbies. Karena itu saya kira, baiknya nanti pernyataannya dibikin surat, nanti kita sampaikan ke kaukus perempuan dan BKSAP. Juga minta diundang untuk menyatakan advokasi terhadap sikap itu. Itu nanti bisa membuat lebih konkrit," imbuhnya.

Sebab dipimpinan, Lanjut Fahri, bukanlah masalah pimpinan, karena mereka (kaukus perempuan) tidak mengatasnamakan DPR.

"Itu bukan keputusan resmi dari DPR karena tidak dibawa ke paripurna," Tutupnya. (PN-01)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02