iklan-banner-01
iklan-banner-02

Fadli Zon: Tidak Sesuai Tupoksi jika BAWASLU akan Mengontrol Ceramah Agama

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
PAMANAWANews, JAKARTA- Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan panduan materi ceramah agama, terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), ditentang keras oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPR bidang Politik Hukum, dan Keamanan ini, kebijakan Bawaslu tersebut sudah berada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Bawaslu sebagai pengawas pilkada. menurut saya, tindakan Bawaslu justru akan semakin memanaskan suasana Pilkada," Sebut Fadli dalam Rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, (14/2/2018).


Meskipun buku materi ceramah belum selesai disusun Bawaslu, namun di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat, telah dikeluarkan surat himbauan dari Bawaslu, perihal pengaturan penyampaian materi ceramah keagamaan. Baik di pesantren, masjid, majelis taklim, dan khutbah Jumat.
 

Fadli pun menilai upaya tersebut justru yang terjadi akan semakin memanaskan suasana.

 

Menurut Fadli, Langkah Bawaslu untuk mengkontrol materi ceramah agama sangat keliru kalau dilihat tupoksi Bawaslu dalam UU Nomor 7 tahun 2017, yang wajib diawasi oleh Bawaslu selain praktik politik uang adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI dan POLRI.

 

"Jadi, tidak ada kewajiban mengawasi Ulama, Kyai, atau para pemuka agama di dalam rumah-rumah ibadah," Jelas Fadli.

 

Bawaslu juga, Lanjut Fadli, tidak memiliki dasar kewenangan mengatur isi ceramah agama. Jangankan Bawaslu, Kementerian Agama saja tidak bisa mengatur isi ceramah agama. Apalagi Bawaslu yang tak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut.

 

Untuk itu, Dirinya Meminta Bawaslu lebih peka jika isu agama ini adalah isu sensitif. Jangan membuat kebijakan yang memancing kecurigaan publik. Sebab, ketika kebijakan ini diterapkan, apakah dalam pelaksanaannya Bawaslu bisa berlaku adil untuk mengawasi seluruh tempat ibadah, Jika tidak bisa, upaya Bawaslu hanya akan memunculkan kecurigaan dan provokasi di tengah masyarakat.

 

“Karena itu, saya meminta pengaturan mengenai hal-hal sangat sensitif itu dihentikan. Bawaslu harus kembali kepada tupoksinnya. Jangan abuse of power dan jangan bertindak di luar tupoksi dan kapasitasnya," Tutupnya (PN-01).

Berita terkait