iklan-banner-02
iklan-banner-02

DPD RI Harus Optimalkan Realisasi Dana Transfer Daerah

PAMANAWANews, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang sudah berumur 13 tahun (Oktober 2004 – Oktober 2017) memang tidak boleh selalu terjebak pada penguatan kewenangannya, karena optimalisasi dana transfer daerah, dana desa dan lain-lain belum mendapat penganggaran serta pengawalan yang baik dan benar. Padahal, dana yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut jika direalisasikan sesuai perintah UU, maka kesejahteraan rakyat di daerah akan segera terwujud.
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka Simposiom Nasional, 'Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI' di Gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Rabu (4/10/2017).

 "Jadi, disitulah peran DPD RI untuk penganggaran sekaligus pengawasan agar dana itu bisa direalisasikan dengan benar," Tutur Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka Simposiom Nasional, 'Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI' di Gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Rabu (4/10/2017).

 

Sebagai konsekuensi amandemen UU NRI 1945, keberadaan DPD RI memang harus mengakomodir aspirasi daerah dan memperjuangkannya menjadi kebijakan nasional di tingkat pusat. Selama ini, Beber Oso, DPD seolah terjebak pada penguatan kewenangannya. Padahal, belum banyak yang diperjuangkan DPD RI. Dimana konstitusi telah memberi ruang untuk berkarya, dan inilah yang menjadi Lembaga Kajian (Lemkaji) MPR RI.

 

"Komunikasi politik sangat penting. Kami sadari masih banyak kekurangan. Apalagi, tidak mungkin ada kemakmuran secara nasional jika daerah-daerah masih belum makmur," Tandasnya. Sementara konstitusi telah memberi mandat kepada parlemen untuk menyusun UU, membahas anggaran dan pengawasan. "Legislasi dan anggaran sudah berjalan dengan baik.

 

Tapi, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah masih ada kekosongan khususnya dalam fungsi anggaran dan pengawasan khususnya dana transfer daerah," jelas Oso. Menurut Oso, Soal anggaran dan pengawasan, seharusnya DPD RI lebih berperan aktif khususnya untuk menghadirkan kebutuhan daerah menjadi kebijakan di tingkat pusat.

 

"Jadi, simposium nasional diharapkan menghasilkan pemikiran yang lebih maju demi terwujudnya kerjasama kelembagaan antara pusat dan daerah" Ujarnya.

 

Hal itu sebagaimana diamanatkan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam UU APBN. Dana perimbangan dimaksud adalah dana transfer daerah yang berasal dari belanja negara dan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana yang bersumber dari APBN ini hingga kini dalam pelaksanaannya belum efektif, sementara jumlah dana yang ditransfer dari tahun ke tahun semakin besar; tahun 2004 Rp 129,7 triliun, tahun 2017 Rp 764,9 triliun. Pendistribusian dana transfer daerah tersebut dinilai belum adil dan selaras, sementara dalam pelaksanaan maupun pengawasannya belum optimal. Sehingga belum dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan demi pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, maka proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan peran ini seharusnya dilakukan oleh DPD RI, dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusionalnya.

 

Kewajiban konstitusional DPD dalam proses perencanaan dan penganggaran itu diatur dalam Pasal 22 D ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan DPD RI ikut membahas RUU (Rancangan undang-undang), antara lain yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945.

 

Dimana kewajiban konstitusional DPD RI dalam pengawasan proses pelaksanaan pembangunan itu diatur dalam Pasal 23E ayat (2) yaitu bahwa hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. (PN-02)

 

 

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02