iklan-banner-01
iklan-banner-02

Demo Minta Perimbangan di Unpatti Ambon

Aksi unjuk rasa di gedung FISIP Unpatti, Kamis (16/11/2017) / Sumber Foto : IST
PAMANAWANews, AMBON- Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dinilai milik kelompok tertentu saja. Jika Prof. DR. Toni D. Pariela, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) terpilih dan dilantik, maka 9 Fakultas di Kampus Biru itu dipimpin oleh kelompok tersebut. Lantas, dimanakah butir ke 11 dari kesepakatan perjanjian damai di Malino soal keadilan di Unpatti?
Diduga ada ketidakadilan di Kampus terbesar di Maluku ini, memantik sikap tendensius sejumlah kelompok dari civitas akademika FISIP Unpatti yang menganggap sebagai “by desain” untuk mendiskriminasikan kelompok tertentu. Hal inilah yang kemudian memicu aksi demonstrasi, bakar ban sampai palang gedung Fakultas FISIP menggunakan kayu dilakukan sebagai bentuk protes ratusan mahasiswa dan dosen yang berlangsung, Kamis (16/11/2017), pagi, sampai pukul 14.20 WIT.

Unjuk rasa meminta kebijaksanaan Rektor Unpatti Prof. DR. Marthinus Johanes Sapteno ini berlangsung sejak tanggal 15 November lalu. Aksi prihatin dengan adanya dugaan ketidakadilan itu akan terus bergulir sampai tuntutan mahasiswa dan dosen FISIP Unpatti dikabulkan.

“Kondisi Unpatti dari dulu yang namanya diskriminasi sudah berlangsung bertahun tahun. Tapi kita diam. Nanti setelah konflik kemanusiaan, lalu kemudian Unpatti masuk dalam butir ke 11 soal perimbangan dan lain-lain. Setelah itu jalan bagus. Tapi belakangan ini kita lihat sendiri kondisi Universitas Pattimura sudah kambuh lagi,” tegas Muchlis Fataruba, Dosen FISIP Unpatti, Kamis (16/11/2017).

Bagi Fataruba, demontrasi terpaksa dilakukan karena kelompok tertentu diduga tidak ikhlas memberikan kesempatan kepada kelompok lain, memimpin salah satu Fakultas dari 9 Fakultas yang ada di Unpatti Ambon.

“9 Fakultas, coba kita ikhlaskan 1 saja. Beta harap ini ditulis terang-terangan (kelompok A dan B). Jang kamong (wartawan) tulis kelompok tertentu. Tulis itu (kelompok A dan B). Karena kalau ini barang tidak diatasi atau dicegat, maka akan memicu konflik,” tegasnya berulang kali.

Diskriminasi yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Sebab, realitas yang terjadi memang seperti itu. Warga Kota Ambon, Maluku, Indonesia, bahkan dunia harus tau kalau perdamaian di Maluku hanyalah semu.

“Dan oleh karena itu, beta sendiri sudah siap di penjara, mati bahkan untuk memperjuangkan kezoliman yang terjadi di Unpatti,” tegasnya lagi.

Wakil Sekretaris NU Provinsi Maluku ini mengatakan, pihaknya telah bertemu Rektor di gedung FISIP Unpatti. Tapi dalam pertemuan itu belum menemui adanya titik temu. Rektor, lanjut Fataruba masih meminta waktu karena beliau sendiri tidak bisa serta merta dapat memutuskan persoalan ini.

“Nanti kita lihat. Tapi dalam pertemuan tadi saya sendiri sudah nyatakan sikap. Pak Dekan FISIP jangan lagi Prof. Toni D Pariela. Tapi kalau pak Rektor mau lantik saja dengan pendekatan aturan yang ada, maka saya pastikan, konflik itu tidak akan dapat dicegat,” ungkapnya tegas.

Merujuk pada proses pemilihan Dekan apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, Fataruba menegaskan bahwa jika menggunakan pendekatan aturan, maka tetap saja ada diskriminasi dan tidak akan pernah hilang.

“Kita jangan lihat karena ikut pendekatan aturan, jangan. Mau pak Toni menang 100 atau menang 1, bukan soal proses. Masa dari 9 Fakultas, orang (kelompok B) biar 1 lai seng bisa jadi Dekan?,” herannya.

Ia menyampaikan unjuk rasa akan terus dilakukan hingga Rektor Unpatti mengeluarkan kebijaksanaannya secara adil sebagaimana tuntutan mahasiswa dan dosen. Apakah setelah batas akhir masa jabatan Dekan FISIP tanggal 20 November 2017, nanti ataukah bagaimana.

“Nanti kita lihat kedepan. Jika permintaan kami tetap tidak direspon, maka kami akan terus melakukan aksi demo. Kampus ini akan kami blokir. Tidak ada aktivitas perkuliahan, tidak ada proses administrasi. Dan pernyataan keras saya ini sudah saya sampaikan saat pertemuan di dalam tadi (bersama Rektor dan Dekan terpilih),” pungkasnya.

Dari pernyataan sikap para demonstran, terdapat 3 poin penolakan terhadap Dekan terpilih, selain berlandaskan pada asas perimbangan sesuai perjanjian Malino.

Pertama, “Prof. DR. Toni D. Pariela sampai terpilihnya sebagai Dekan, tidak pernah melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi selama bertahun-tahun atau tidak pernah mengajar kecuali hanya sebagai pengelola S2 Sosiologi. Sehingga untuk mengukur kinerjanya sangat tidak mungkin dilakulan. Dan mayoritas mahasiswa S1 FISIP tidak mengenal beliau.”

“Sebagai ketua delegasi perjanjian Maluku di Malino, Prof. DR. Toni D. Pariela, sebenarnya tidak ikhtiar dan ikhlas bahwa 9 Fakultas yang ada di Unpatti, berikan kesempatan dan kepercayaan kepada basudara (dari kelompok B) untuk memimpin FISIP, karena beliaulah yang menjadi tokoh kunci dan sangat mengerti dengan isi perjanjian Malino tersebut.”

“Kurang adanya keikhlasan dari Prof. DR. Toni D. Pariela untuk membangun keharmonisan di kampus Unpatti khusus FISIP sangat terlihat karena ternyata dengan jabatan publik sebagai Ketua Koni Maluku saat ini, dimana AD/ART Koni Maluku melarang untuk merangkap jabatan baik vertikal maupun horizontal.”

Atas dasar itulah, civitas akademika FISIP meminta Rektor Unpatti dapat bertindak bijaksana dalam mempertimbangkan pelantikan terhadap Prof. DR. Toni D. Pariela sebagai dekan terpilih.

“Bahwa dengan menjaga harmonisasi yang sudah terbangun di kampus Unpatti, khususnya FISIP perlu terus dijaga, sehingga tidak terusik dengan kepentingan sesaat.”

“Bahwa sikap sebagian dosen maupun mahasiswa Fakultas FISIP saat ini bukanlah sikap intoleran atau bahkan mengatasnamakan Agama untuk merusak kedamaian di kampus Unpatti atau di Maluku yang sudah terbangun sekian tahun. Tetapi, sikap ini justru sebaliknya yang mengawal perdamaian di Unpatti, sekaligus interupsi mengingatkan kita semua Basudara di Maluku bahwa kita tidak mau di Bully, dengan tanggapan masyarakat, apakah sudah tidak ada lagi orang (kelompok B) yang memiliki kemampuan untuk memimpin FISIP? Apakah kampus negeri orang Maluku itu hanya milik kelompok tertentu? Dan bahasa negatif dan provokatif yang perlu kita hindari bersama.”

Terkahir dari poin pernyataan sikap civitas akademika FISIP meminta “kepada Pemerintah Pusat, Daerah, Menteri Dikti, Jusuf Kalla, Soesilo Bambang Yudhoyono (selaku tokoh penggagas perjanjian Malino) dan segenap tokoh (kedua kelompok tertentu) terutama yang terhormat Prof. DR. Toni D. Pariela sebagai komandan dalam pertemuan Malino, segeralah bersikap agar tidak terjadi sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan.”

Pantauan Pamanawanews.com, aksi demo berlangsung aman meski sempat terlihat adanya ketegangan saat proses bakar ban dan palang gedung FISIP Unpatti Ambon.

Puluhan aparat Kepolisian Resort Pulau Ambon beserta Polsek Teluk Ambon, tampak berjaga-jaga di depan Kampus FKIP Unpatti Ambon, yang berjarak dengan lokasi aksi kurang lebih 100 meter. (PN-07)

Berita terkait