iklan-banner-01
iklan-banner-02

'Cakada' Diminta Hati-hati dalam Perencanaan Anggaran di Pilkada Serentak 2018

PAMANAWANews, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Menilai Mahalnya biaya untuk Pilkada Serentak 2018 akan memicu seseorang kepala daerah nekat melakukan aksi korupsi.
Mendagri Tjahjo Kumolo usai bertemu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Senayan, Jakarta.

"Dengan biaya Pasangan Calon yang melambung tinggi untuk Pilkada langsung itu kerap memicu terjadinya korupsi ketika calon terpilih menjadi kepala daerah," ungkap Tjahjo usai bertemu Ketua DPR RI Bamsoet di Senayan, Jakarta, Jumat, (6/4/2018).

Dahulu Tjahyo mengira biaya Pilkada langsung tersebut menghemat biaya. "Di 2015 Pilkada Serentak bayangan saya (biaya paslon) murah. ternyata hampir 300 persen lebih tinggi. Itu yang ketahuan, belum yang enggak ketahuan," tuturnya.
 
Hingga kini sebanyak 87 orang kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia tertangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi.
 
"Apakah akan terus menjadi budaya, di mana 87 kepala daerah ketangkep. Belum DPR, bahkan jumlahnya bisa bertambah," ungkap Tjahjo.
 
Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, pun sudah tegas mengingatkan kepada para calon kepala daerah (Cakada) yang berkontestasi di Pilkada 2018 untuk tidak mengeluarkan biaya berlebihan.
 
Sebab, KPK, kata Tjahjo, saat ini sudah menyusup ke berbagai daerah dan siap memangsa para calon mencari biaya untuk kampanye melalui hal-hal yang tidak di inginkan.
 
Rata-rata para paslon yang tertangkap tangan oleh KPK kepergok karena perencanaan anggaran yang berlebihan, Tjahyo mengingatkan untuk hati-hati bagi para Paslon dalam perencanaan anggaran.
 
"Sudah kita mengingatkan para calon tiap hari, media juga menyiarkan semua, masa orang nggak tahu, nggak dengar,” imbuhnya. (PN-01/adp)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02