iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pemerintah Didorong Tingkatkan Dana Riset

Kunjungan Kerja Pansus RUU SISNAS IPTEK di Maluku, Kamis, (19/10/17).
PAMANAWANews,AMBON- Untuk mensinkronisasikan,mengharmonisasikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002, maka Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional (RUU-SISNAS) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melakukan penyerapan masukan dari berbagai daerah. Salah satunya di Maluku.
Melalui Rapat yang berlangsung di Aula Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maluku, berbagai masukan diperoleh salah satunya adalah adanya dorongan peningkatan anggaran Riset  mencapai 2,5 persen dari dana Riset saat ini yang hanya sebesar 0,1 persen.Kamis, (19/10/17).

Ketua Tim Pansus RUU Sisnas Iptek  DR. Marlinda Irwanti mengata-kan, untuk penyerapan aspirasi  dalam rangka harmonisasi RUU  sekaligus pembentukan payung hukumnya, maka Kunker itu dibagi dalam tiga kelompok. Yang  pertama di Sulawesi, Aceh dan Provinsi Maluku.

Kepada wartawan, Marlinda mengaku, dalam penyerapan, pihaknya mendapatkan masukan yang cukup detail mulai dari pasal ke pasal, subtansi pilosofinya, sosiologis sampai dengan yuridisinya.
"Masukan-masukan yang disampaikan oleh seluruh kalangan akademisi maupun peneliti di Maluku akan menjadi  pertimbangan penting untuk bagaimana mengharmonisasi-kan UU Nomor 8 Tahun 2002. Sebab, kita tahu bahwa UU ini sudah sangat sulit untuk diimplementasikan karena tidak sesuai lagi dengan kepentingan jaman.'ujar Marlinda.

Menurut Marlinda, beberapa subtansi yang nantinya disesuaikan itu diantarnya, pasal-pasal kelembagaan, struktur pendanaan, kerjasama dengan pihak swastas serta tetap menjunjung kearifan lokal dan sebagainya.

Dijelaskan, melalui Pansus RUU Sisnas ini, akan menghasilkan  sebuah payung hukum Undang-Undang yang mampu menjadikan  Sisnas Iptek sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana Riset mampu merubah peradaban dunia dan
mensejahterakan rakyat."Inilah subtansi persoalan yang selama ini belum mampu diperbaiki dan
dikembangkan.Contoh kasus, dana riset kita saat ini hanya 0,1 persen dari APBN. Padahal negara-negara lain berkisar 1-2 persen dari anggaran belanja negaranya,"jelas Marlinda.

Idealnya kata Marlinda, dana Riset harus didorong dari 0,1 persen menjadi 2,5 persen. Untuk mewujudkan itu butuh payung hukum yang kuat."Kalau payung hukum haromonisasi UU ini sudah jadi tentu kita dorong untuk diberikan prosentasi terhadap anggaran riset
ini."tukasnya.

Diakui, salah satu penyebab lemahnya Sisnas Iptek adalah penggabungan Kementerian Riset dan Pendikan Tinggi . Sehingga berpengaruh terhadap pemberian dana yang besar dalam struktur anggaran APBN."Nah, jika cita-cita mulia ini, Riset bisa menjadikan perubahan peradaban dunia dan kesejahteraan rakyat yang punya nilai ekonomi tinggi tentu harus ada payung hukum seperti lembaga Kementerian Riset yang lalu."akui Marlinda.

Sementara itu, Mercy Barends anggota Pansus RUU  Sisnas Iptek mengatakan, ada beberapa catatan kritis yang diperoleh dari masukan-masukan tersebut. Sebab, RUU Sisnas Iptek memuat prinsip-prinsip yang berbasis kontinental."Maka itu hadirnya Pansus RUU Sisnas Iptek di Maluku ini untuk menangkap seluruh masukan yang berbasis non kontinental atau berbasis kepulauan dengan jumlah pulau yang banyak. Sebab, pengembangan Sisnas Iptek, memberikan dampak terhadap seluruh tata ruang wilayah Indonesia tidak saja, diwilayah Barat, Tengah, tapi juga wilayah Timur.'cetus Politisi PDIP ini.

Menurutnya, ada empat persoalan besar yang harus  diproteksi dalam UU ini berkaitan dengan pembangunan pengetahuan Indonesia. Yang pertama adalah,  tradisional basis, memuat pengetahuan tradisional (Lokal), Tradisional Medicine, obat-obatan tradisional diteliti dan dikelola oleh masyarakat dengan pengetahuan tradisional walaupun dalam basis saintifik. Selain itu Agre Cultural praktise, atau praktek-praktek agre kultural yang memberikan dampak terhadap spesies-spesies unggulan Indonesia. Terakhir, material yang berkaitan dengan bagaimana menjaga dan mengembangkan seluruh kepentingan material lokal dalam bentuk apa saja yang ada di Indonesia."Ini yang harus kita jaga."tegas Barends.

Kata Mercy Barends, berkaitan dengan kepentingan Maluku ditetapkan secara nasional oleh pemerintah sebagai  pusat  penilitian laut dalam,maka dengan RUU ini, ada bagian yang disebut dengan  pengembangan kawasan wilayah riset. Untuk itu, perlu dipersiapkannya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarananya yang memang betul-betul menjadi pusat penelitian laut dalam yang berkualifikasi."Jadi jika ada orang datang ke Maluku, bisa kita perlihatkan pusat-pusat unggulan yang kita miliki dengan spesifikasi-spesifikasi yang berbeda dengan kawasan Barat dan Tengah,"kata Barends.

Dengan masukan-masukan dari kalangan kalangan akademisi Maluku ini bisa dimasukan menjadi sebuah payung hukum yang kuat."Jika UU ini menjadi payung hukum maka akan terjadi resonansi perubahan harmonisasi sinkronisasi secara komprehensif, integratif."tutup Barends.(PN-11)

Berita terkait