iklan-banner-01
iklan-banner-02

LPJ PB HMI 2016-2018, Diterima dan Ditolak Peserta

Sidang Pleno II lanjutan Kongres HMI ke 30, sebanyak 211 delegasi HMI cabang se- Indonesia menyampaikan pandangan umum terkait dengan Laporan Pertangung Jawaban PB HMI Periode 2016-2018, Rabu dini hari, (21/2/2018), di Auditorium Kampus Unversitas Pattimura, Desa Poka, Kota Ambon, Provinsi Maluku. /Pamanawa News
PAMANAWANews, AMBON - Sidang Pleno II lanjutan dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke 30 berlangsung hingga pukul 03.18 WIT, Rabu dini hari, (21/2/2018), di Auditorium Kampus Universitas Patt8mura Ambon, Desa Poka, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Pantauan pamanawanews.com, sejak pukul 23.00 WIT Selasa malam, (20/2/2018) atau pukul 21.00 WIB, agenda kongres masih berlangsung dengan penyampaian  pandangan umum dari 211 peserta HMI cabang se Indonesia terhadap LPJ PB HMI Periode 2016-2018.

Hingga pukul 03.18 Wit, Rabu dini hari, (21/2/2018), baru 43 delegasi yang menyampaikan pandangan umum atau sisa 168 delegasi dari total 211 cabang se Indonesia yang belum menyampaikan pandangan umum terhadap LPJ Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2016-2018. 

Terdapat 12 cabang menolak LPJ PB HMI 2016-2018. Sedangkan 31 cabang menerima LPJ PB HMI 2016-2018.

Cabang yqng menolak LPJ PB HMI 2016-2018 diantaranya, HMI Cabang Makassar Timur, Cabang Palopo,  dan HMI Cabang Pinrang, HMI Cabang Balikpqpan, menolak LPJ PB HMI 2016-2018. 

Alasan atas penolakan LPJ, salah satunya PB HMI periode 2016-2018 dinilai kurang memperhatikan probelm internal dan eksternal secara baik sesuai khittah oraganisasi tertua di Indonesia ini.

Sementara 24 cabang dalam pandangan umumnya menerima LPJ PB HMI 2016-2018. Diantaranya, HMI Cabang Pare-Pare.

Dalam pandangan umumnya HMI Cabang Pare Pare mengatakan, PB HMI 2016-2018 belum merespon isu-isu keumatan dan kebangsaan selama kepengurusannya. 

"Ini karena kurangnya komunikasi PB HMI 2016-2018 dengan cabang se Indonesia," kata peserta kongres ke 30 dari HMI Cabang Pare Pare.

Meski menerima LPJ, namun HMI Cabang Pare Pare juga mengkritisi tugas PB HMI periode 2016-2018 yang dinilai kurang menyikapi persoalan keumatan dan kebangsaan.

Padahal, gagasan negara Kesatuan Republik Indonesia di bangun untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun kesenjangan sisial masih berlangsung di nusantara.

Problematika kebangsaan terjadi semisal kasus korupsi di Indonesia yangvtren adalah kasus e_KTP, HMI Cabang Pare Pare menilai PB HMI 2016-2018, kurang menyikapi kasus tersebut.

"HMI jangan melupakan persoalan sosial kemasyarakatan yang sedang berlangsung di Indonesia. Karena peran dan fungsi HMI sebagai kader juga organisasi perjuangan, sehingga harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan," tegas delegasi HMI Cabang Pare Pare dalam pandangan umum.

Agenda pandangan umum yang disampaikan peserta kongres, disimak dengam seksama oleh Ketum PB HMI 2016-2018, Mulyadi P Tamsir beserta pengurusnya.

Pantauan pamanawanews.com  hingga pukul 04.03 WIT dini hari, agenda penyampaian pandangan umum peserta kongres masih berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Pattimura Ambon, Desa Poka, Kota Ambon, Provinsi Maluku. (PN-13)

Berita terkait