iklan-banner-01
iklan-banner-02

Tak Bersedia Paparkan Visi dan Misi, Kubu Jokowi-Ma'ruf Takut?

Jokowi - Ma'ruf
PAMANAWANews, JAKARTA-Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sangat menyesalkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan untuk tidak memfasilitasi pemaparan visi-misi yang dilakukan Capres dan Cawapres yang sebelumnya diagendakan pada 9 Januari 2019.

Keputusan KPU tersebut diambil lantaran pihak petahana Jokowi-Ma'ruf Amin bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan timses bukan oleh paslon.

Sementara kubu Prabowo-Sandi menghendaki agar visi dan misi dapat disampaikan langsung oleh pasangan calon maupun tim sukses.
 
Namun, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu, KPU kemudian memutuskan menghilangkan agenda pemaparan visi dan misi oleh masing-masing paslon.
 
"Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan," sebut Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said di Jakarta, Minggu (6/1/2019).
 
Kata Sudirman, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan yang dihadapi bangsa.
 
Sebab, masyarakat dinilai berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini sehingga hal itu perlu disampaikan.
 
"Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat," cetusnya.
 
Sudirman mengatakan bahwa alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan yakni agar ketika debat capres berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019. 
 
"Jadi ketika debat capres, paslon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyrakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang," imbuhnya.
 
Kendati demikian, pihak paslon nomor urut 02 ini tetap menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara debat capres cawapres tersebut.
 
"Kami hormati keputusan KPU, seraya berharap ke depan bisa lebih baik lagi," kata eks Menteri ESDM itu. (PN-01/adp)

Berita terkait