iklan-banner-01
iklan-banner-02

Purnawirawan TNI-Polri Siap Turun ke Jalan Bersama Rakyat

Konferensi pers Purnawirawan TNI Polri
JAKARTA- Para Jenderal TNI-Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa siap turun ke jalan bersama rakyat untuk memperjuangkan kedaulatannya yang dicurangi pada pilpres 2019.

Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto bersama 107 Jenderal TNI-Polri Purnawirawan menegaskan bahwa akan terjun langsung pada 22 Mei 2019 bersama rakyat sebagai wujud untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah dicedera oleh penguasa.

"Membantu rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya," tegas Tyasno saat menggelar konferensi pers di Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).
 
Tyasno memastikan, gerakan pihaknya tersebut karena prihatin dengan kondisi politik Indonesia.
 
"Untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRi itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," tutur mantan KASAD itu.
 
Dalam kesempatan yang sama, petinggi Polri Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob menyatakan, fungsi TNI-Polri harus dikembalikan yakni sebagai alat negara. TNI-Polri yang sudah bekerja keras menjaga profesionalitasnya, jangan sampai dirusak oleh kepentingan pemerintah hingga dihadapkan dengan rakyat yang menyuarakan hak dan pendapatnya.
 
"Memang benar kembalikan Polri dan TNI juga kepada fungsinya sebagai alat negara bukan alat pemerintah, apalagi itu sebagai alat penguasa. Seolah-olah TNI-Polri dijadikan tim sukses, nah ini yang harus kita kembalikan," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.
 
Apa yang dikatakan Sofyan, memiliki landasan, karena dalam negara demokrasi menyatakan pendapat adalah hak. Namun rezim saat ini, menurutnya, menyuarakan perbedaan pendapat langsung dianggap makar.
 
"Demonstrasi kan satu yang wajar, kenapa sekarang disebut makar padahal makar kan bukan sesuatu yang mudah. Makar itu tujuannya menggulingkan pemerintah yabg sah, sedangkan kita dan rakyat ini berkumpul dan menyuarakan ketidakadilan dibilang makar," tandasnya.
 
Sofyan pun memastikan gerakan masyarakat dalam proses Pilpres 2019 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makar, karena hanya bertujuan menyuarakan kedaulatan keadilannya yang telah dicurangi.
 
"Soal makar sebenarnya sama sekali tidak ada. Saya katakan UUD 45 Pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat, boleh kita mengatakan itu curang boleh. Kemudian menjamin kebebasan berkumpul boleh. Lalu salah kalau diterapkan orang berkumpul dikatakan makar. Mana ada kita menggunakan senjata," pungkas Sofyan Jacob. (PN-02/adt)

Berita terkait

Berita Populer