iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pilkada Langsung, 'Nomer Piro Wani Piro'

Istimewa
PAMANAWANews, JAKARTA- Apakah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung lebih banyak memberikan manfaat atau mudharat bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu diutarakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi maraknya kepala daerah yang terkenal Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Bamsoet, jika memang Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kenapa tidak dikembalikan ke sistem Pilkada melalui DPRD seperti yang berlaku sebelum era Reformasi.
 
"Kita tidak boleh dan malu untuk memperbaiki sistem pemilihan yang ada," beber Bamsoet di Senayan, Jakarta, Rabu, (18/4/2018).
 
Bamsoet mengaku 'Galau' melihat Pilkada langsung yang penuh dengan politik transaksional. Bahkan, diperlukan biaya yang sangat besar bagi seorang calon kepala daerah (Cakada) untuk bisa maju dan berlaga dalam Pilkada tersebut.
 
Bamsoet bilang, untuk bisa diusung oleh partai politik dalam Pilkada saja, ada calon 'Cakada' yang sampai mengeluarkan uang puluhan miliar.
 
"Belum lagi, nanti saat pemilihan harus membagi-bagikan uang ke masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit. Makanya, ada anekdot dalam Pilkada, langsung 'nomer piro wani piro',"  jelas Bamsoet.
 
Akibatnya, mantan Ketua Komisi Hukum DPR RI ini menyebut wajar tidak sedikit kepala daerah yang terkena OTT KPK. Sebab, ketika sudah menjabat, kepala daerah tersebut, pejabat itu akan berusaha untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan selama Pilkada.
 
Dikatakan, Banyak kepala daerah yang tertangkap KPK karena bermain proyek agar uang yang dikeluarkan selama Pilkada itu bisa kembali. 
 
"Yang ada dipikirannya, hanya proyek, proyek dan proyek," katanya.
 
Selain itu, lanjut Dia, tak jarang kebijakan yang dibuat juga lebih mementingkan serta menguntungkan para pengusaha yang menjadi sponsor selama Pilkada.
 
"Sistem demokrasi seperti ini, tentu tidak bisa kita biarkan terus berlarut," demikian Bamsoet. (PN-01/adp)

Berita terkait