iklan-banner-01
iklan-banner-02

Ketua MUI, DPRD dan Wabup Aru Ajak Warga Tolak People Power

Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sugalrey
PAMANAWANews, AMBON- Isu aksi people power pasca Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, ditentang sejumlah stakeholder dan tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Penolakan datang dari Ketua MUI Aru A. Haris Elwahan, Ketua DPRD Aru Andreas Limbers dan Wakil Bupati Aru, Muin Sogalrey.

Menurut Ketua MUI Aru, Pemilu tahun 2019 khususnya di Kepulauan Aru berlangsung aman, lancar dan sukses. Olehnya itu, ia menghimbau warga agar tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum.

"Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan menolak ajakan people power," pintanya.

Senada, Ketua DPRD Aru mengaku Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Aru telah berjalan secara jujur dan adil.

Meski begitu, ia menyadari sungguh jika dalam pelaksanaan pemilu, masih terdapat beberapa permasalahan di Kepulauan Aru.

"Oleh karenanya, kami minta, menghimbau agar pihak pihak yang merasa ada permasalahan agar menggunakan jalur hukum, jalur konstitusional yang ada," harapnya.

Kepada penyelenggara dan pengawas pemilu, Andreas mengharapkan agar bisa menyikapi setiap permasalahan secara bijak dan arif. Sehingga mampu menyelesaikannya berdasarkan aturan perundang undangan.

"Kami mendukung rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPK sampai KPUD Kabupaten Aru agar berlangsung transparan, jujur adil dan demokratis. People power harus ditiadakan," terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Aru Muin Sugalrey. Ia mengajak masyarakat di Kepulauan Aru untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Mari kita bersama aparat TNI dan Polri menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Aru agar tetap aman dan kondusif. Tolak People power dan NKRI harga mati," tandasnya. (PN9)

Berita terkait

Berita Populer