iklan-banner-01
iklan-banner-02

"WTP Bukan Audit Nabi"

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sering menerbitkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kepada instansi pemerintah vertikal maupun horizontal, kaitannya dengan hasil audit atas penggunaan/pengelolaan keuangan daerah maupun negara, per tahun.
Samad Sallatalohy
Jika ditelisik lebih jauh, predikat WTP versi BPK tersebut, bukan ansih menyatakan instansi terkait tidak bisa disentuh lagi oleh lembaga penegak hukum mulai Kejaksaan, Kepolisian dan mungkin pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, hasil audit BPK tersebut, masih ada celah/ruang bagi ketiga lembaga penegak hukum milik negara itu, untuk menelusurinya kembali.

Sebab, beberapa kasus dugaan tipikor yang kini terjadi di tanah air, nampak ada akrobat “lucu” yang kita simak dari hasil audit BPK, dimana ada yang terbantahkan (gugur) di persidangan. Bukan sampai disitu, soal ketidakjujuran oknum auditor (BPK), yang mudah menerbitkan opini WTP kepada instansi pemerintah pusat hingga daerah, sudah patut dipecahkan oleh pihak BPK sebagai lembaga kredibel milik negara.

Kita ketahui bersama, Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Ada empat jenis opini yang biasanya diterbitkan oleh BPK. Pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam implementasi material (unqualified opinion) atau bersih. Kedua, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Ketiga, Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keempat, TMP atau Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), biasa diterbitkan dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.

Beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Contoh, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Tidak Wajar (Adversed), adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau TMP (disclaimer of opinion), sebagian akuntan menilai bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Faktanya, Kejaksaan maupun Kepolisian selama ini, dalam mengusut kasus Tipikor dan TPPU dominannya berkiblat kepada hasil audit BPK yaitu predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan TMP atau Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).
Opini tidak wajar (adversed opinion), yang diterbitkan berarti laporan keuangan mengandung salah saji material, atau laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Predikat ini biasanya diserahkan oleh BPK ke Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusutnya (diproses hukum).

Selebihnya Kejaksaan dan Kepolisian hanya "menjemput bola" atau mendapat laporan resmi lembaga terkait termasuk LSM, organisasi Kepemudaan, Kemahasiswaan maupun elemen masyarakat lainnya. Sedangkan, yang diterbitkan oleh BPK adalah WTP, WTP-DPP bahkan WDP baik Kejaksaan maupun Kepolisian, belum bernyali untuk menelusurinya kembali.

Dalam suatu kesempatan berdiskusi lepas bersama mantan Ketua KPK RI, Abraham Samad, Oktober Tahun 2013, di Kota Ambon, ia menyatakan hal yang sama. Bahwa, predikat WTP yang diterbitkan BPK, bukan berarti aparat penegak hukum tidak bisa lagi mengusutnya. Penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), masih bisa menelusuri/mengusut hasil audit BPK dimaksud.

“Menurut hemat saya, perlu digaris bawahi, meski WTP, WTP-DPP apalagi, WDP apalagi TMP yang diterbitkan oleh BPK, bukan serta merta Kejaksaan maupun Kepolisian tidak bisa menelusurinya,” kata Abraham Samad.

Seharusnya kedua institusi penegak hukum milik negara itu (Kejaksaan dan Kepolisian) masih bisa memiliki ruang untuk menelusuri kebenaran atas opini (hasil audit) yang diterbitkan oleh BPK. Mengapa? alasan saya sederhana, karena hasil audit para auditor BPK, itu bukan audit yang dilakukan oleh para Nabi.

Jelas, jika para Nabi yang mengaudit pegelolaan keuangan oleh aparatur pemerintahan atau perusahaan terkait, otomatis tidak akan pernah berbohong kepada Tuhan-nya. Sebab, para Nabi adalah penyambung kebenaran Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk menelusuri kebenaran opini WTP, WTP-DPP maupun WDP apalagi TMP terbitan BPK di atas, maka Kejaksaan maupun Kepolisian yang berwenang penuh terkait hal ini, harus menelusurinya dengan cara, mengerahkan seluruh aparatur/personel di bawahnya.

Jadi, bukan hanya "menjemput bola" dalam artian, menerima laporan dari lembaga terkait atau laporan masyarakat, kemudian Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, bisa mengusut perkara tipikor. (*) /Penulis adalah Pemimpin Redaksi Harian Spektrum di Kota Ambon, Provinsi Maluku

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02