iklan-banner-01
iklan-banner-02

Survei 'Ngawur' LSI

Founder Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA
SOAL lembaga survei itu berpihak, hal biasa. Survei politik itu butuh biaya. Apalagi jika dilakukan berulang kali, biayanya cukup besar. Mencapai miliaran rupiah. Dari mana biaya itu? Yang jelas bukan dari crowdfunding, apalagi dana sedekah. Sumber satu-satunya adalah dari pasangan calon yang berlaga di Pilkada dan Pilpres. Itu bisnis sah dan halal, selama jaga integritas.

Pasangan calon setidaknya dapat tiga kompensasi. Pertama, data survei. Dari data ini, timses bisa memetakan pertempuran. Kedua, dapat konsultasi politik. Lembaga survei punya jam terbang dan pengalaman sebagai konsultan politik. Makin bagus record-nya, makin mahal harganya.

Yang dimaksud record adalah persentase memenangkan pasangan calon. Mirip timses. Jika timses itu EO-nya, maka lembaga survei itu SC-nya. Ketiga, sebagai alat opini untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon yang digarapnya.
 
Soal survei elektabilitas dan posisinya sebagai konsultan, umumnya lembaga survei, terutama yang sudah punya nama besar seperti LSI Denny JA, LSI Syaeful Muzani, SMRC, Median, Indobarometer, PolMark, dan beberapa yang lain, mereka jaga integritas. Soal yang ketiga, karena ini menyangkut perang opini, patut dipertanyakan. Alias, jangan mudah percaya. Tema dan sampel data yang diambil sudah di-design sebagai bahan kampanye.
 
Ketika LSI Denny JA sekitar sebulan lalu merilis data pemilih dari jemaah para ustaz, termasuk jemaah ustaz tertentu yang mayoritas memilih Jokowi-Ma'ruf, maka publik mencurigai itu by design. Sarat kepentingan dan jualan opini. Itu masuk katagori branding pasangan calon. Tujuannya? Agar rakyat memilih pasangan calon tertentu, dan meninggalkan pasangan calon yang lain. Ini survei merangkap timses. Setidaknya iklan, agar jualannya laku dibeli pasangan calon.
 
Hal yang sama dilakukan LSI Saiful Mujani. Senin, 24 September 2018 ketika merilis hasil survei. Menurut surveinya: 78% non-muslim tak keberatan jika bupati dan gubernur itu muslim. 86% non-muslim tak keberatan punya presiden muslim. Sebaliknya, 52% muslim keberatan jika non-muslim jadi bupati dan gubernur. 55% muslim keberatan jika wakil presiden non-muslim. Dan 59% muslim keberatan dipimpin tokoh (presiden) non-muslim. Hasil survei ini menyimpulkan, secara politik, umat Islam itu tidak toleran. Non-muslim jauh lebih toleran dari umat Islam.
 
Lalu, LSI membandingkan dengan data 2016 dan 2017. LSI juga mengaitkannya dengan 212. Apa kesimpulan LSI? 212 adalah "keran munculnya intoleransi."
 
Kalau publik baca hasil rilis LSI ini, maka akan terseret opini bahwa 212 itu sumber dan pemicu intoleransi. Maka, harus diwaspadai dan dicegah. Apa makna politiknya? Pasangan calon yang didukung oleh 212 itu jika menang akan berpotensi melahirkan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Itu bahaya! Jangan dipilih! Sempurna bukan?.
 
Keren sekali penggiringan opininya. Berbasis pada data-data yang diolah dengan metodologi dan kaidah-kaidah ilmiah untuk menunjukkan validitas surveinya, padahal publik yang cerdas akan membacanya sebagai jualan opini. Branding pasangan calon. Ini berpotensi menyesatkan.
 
Tidak hanya LSI Saiful Mujani, tapi problem ini pun ada di hampir semua lembaga survei. Sampai di sini, integritas lembaga survei, termasuk LSI, mesti dikritisi.
 
Beberapa hal yang harus dikritisi. Bahwa Indonesia itu mayoritas penduduknya muslim. Perbandingannya 85% dengan 15%. Bagi non-muslim yang hidup di tengah mayoritas muslim, pasti mereka tidak akan keberatan bupati dan gubernurnya muslim. Makanya, angkanya sampai 78%. Dan 86% non-muslim tak keberatan presidennya muslim.
 
Sama halnya minoritas muslim di Eropa, China, Jepang, Korea, Philipina, Amerika, dan beberapa negara Afrika. Tak akan keberatan dipimpin oleh wali kota, gubernur dan presiden non muslim. Gak ada pilihan lain.
 
Angka 78% dan 86% itu berbasis pada data akumulasi survei di pulau-pulau seluruh Indonesia. Coba surveinya dilakukan khusus di Bali, Kupang, Menado, Papua, NTT dan pulau yang mayoritas penduduknya non-muslim. Apakah non-muslim bisa terima bupati dan gubernur muslim? Apakah angkanya 78%? Hampir dipastikan jawabannya tidak. Mungkin hampir 100% non-muslim tidak ingin dipimpin bupati, wali kota, dan gubernur muslim. Silakan LSI survei. Dugaan saya, LSI sudah punya data itu. Karena bagian dari satu paket dalam survei coba dirilis hasilnya.
 
Tapi, itu wajar. Sah dan alamiah dalam konsensus demokrasi kita. Muslim ingin dipimpin muslim, non-muslim ingin punya pemimpin non-muslim. Wajar sekali. Kenapa LSI mensurvei ini? Apa tujuannya? Tanya sendiri Sono.
 
Justru ketika LSI menemukan angka 78% non-muslim bisa terima bupati dan gubernur muslim, tandanya mereka merasa nyaman dan mendapatkan hak-haknya ketika dipimpin muslim. Mereka tak mempersoalkan kepemimpinan muslim. Jadi, bukan tema toleransi berpolitik yang dominan diangkat dan dibaca dalam survei ini, tapi mestinya juga tingkat kenyamanan dan kepuasan non-muslim dipimpin oleh muslim.
 
Jadi, bukan tema toleransi berpolitik yang dominan diangkat dan dibaca dalam survei ini, tapi mestinya juga tingkat kenyamanan dan kepuasan non-muslim dipimpin oleh muslim.
 
Jika survei LSI itu dilakukan hanya di pulau-pulau yang penduduknya mayoritas muslim seperti di Jawa, Sumatera (non-Sumut), dan Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tengah, hampir bisa dipastikan angkanya akan naik. Lebih dari 78% non-muslim tak keberatan. Merasa aman dan nyaman dipimpin muslim. Lagi-lagi saya menduga LSI punya data itu, karena satu paket dalam survei. Mestinya juga harus dirilis jika ingin membandingkan tingkat toleransi antara muslim dan non-muslim.
 
Supaya lebih valid datanya, hasil survei yang dirilis mestinya berapa persentase non-muslim terima pemimpin muslim di pulau-pulau berpenduduk mayoritas non-muslim. Dan berapa persentase muslim terima pemimpin non-muslim di pulau-pulau berpenduduk mayoritas muslim. Itu baru equal. Perbandingan yang tepat.
 
Intinya, rilis survei LSI akan dibaca publik sebagai penggiringan opini dan branding pasangan calon tertentu. Karena itu bias dan berpotensi menyesatkan. Tak salah jika secara ilmiah dan akademik ada yang menilainya sebagai survei yang keliru dan ngawur. (PN-03/adt)
 
Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Berita terkait