iklan-banner-01
iklan-banner-02

Politik Transaksional dan Pertaruhan Maluku

Ilustrasi
Isu politik uang (transaksi pragmatisme) dalam memperebutkan hak memilih delegator HMI Cabang se-Indonesia untuk memenangkan persaingan para Calon Ketua Umum (caketum) Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) begitu menyengat, mirip seperti Calon Gubernur Maluku 2018.

Sebenarnya, isu politik uang bukanlah hal baru dan isapan jempol belaka. Sebab isu tersebut telah dipotret dan menjadi fakta politik dari kongres ke kongres. Memang unik suatu pengelolaan politik yang kontradiktif jika melihat peran dan fungsi HMI dengan perilaku para oknum dan caketum yang sangat hedonis dan fordis menggunakan praktik politik uang untuk mengelola dan mengendalikan perebutan hak memilih untuk mendapatkan jabatan Ketum PB HMI Periode 2018-2020.

Hal itu sesungguhnya sudah dikhawatirkan bakal terjadi dalam kasus kongres HMI ke-30 di kota Ambon, Provinsi Maluku. Kekhawatiran yang cukup terbukti bila melihat bagaimana hiruk-pikuk para caketum dengan timnya mengkonsolidasi persaingan dari hotel ke hotel, jamuan makan bersama yang serba mewah hingga transaksi pembayaran atas hak memilih cabang.

Pertanyaannya, sumber pembiayaan para caketum tersebut dari mana dan dari siapa? Dan untuk apa mereka menjalankan praktik politik tersebut? Apakah tidak ada motif lain dibalik cara-cara yang dipakai untuk membiayai para caketum?

Pembiayaan tersebut di luar anggaran kongres yang dikelola oleh panitia. Tentu tidak mengurangi niat baik para caketum untuk bertarung. Tetapi dengan fakta persaingan politik yang terpotret melalui skema patron klien politik sebagai operator dan agen politik untuk menyalurkan anggaran donasi persaingan para caketum maka cukup menjelaskan bahwa suksesi caketum PB HMI tidak lebih dari ajang perjudian dan persaingan permainan uang.

Sayangnya kemudian, sebagian besar pihak termasuk caketum dan tim sukses larut dalam praktik politik uang tersebut. Lebih miris lagi semua permainan tersebut tanpa audit dan pengawasan yang baik dan ketat secara organisatoris. Karenanya sangat tidak logis dan etik jika kondisi ini terus terjadi. Seolah misi insan akademis menjadi lenyap. Bukankah itu yang  di namakan perilaku politik liar?

Ironi kalau cara-cara tersebut dipertahankan dan dipraktikan di bumi Maluku. Lalu apa arti tema dan pesan dari kongres tersebut?  

Sebagaimana organisasi mahasiswa mestinya konsolidasi politik lebih dominan berada dalam ruangan kongres bukan di loby dan kamar hotel atau di meja makan. Tidak ada gagasan bagi perbaikan organisasi di tempat tersebut kecuali lebih pada motif pribadi dan kelompok. Disinilah tantangan bagi delegator kongres. Jelas kongres ini tidak saja bertujuan untuk HMI semata, tetapi untuk kepentingan bangsa, negara serta umat dan rakyat. Lebih dalam lagi tujuan kongres sesuai tema "Meneguhkan Kebangsaan Wujudkan Indonesia Berkeadilan" sesungguhnya menemukan fakta dan lokus deliktiknya di bumi Maluku.

Itu berarti, kongres HMI di Maluku adalah kongres yang akan dipertaruhkan untuk memikul beban sejarah umat, bangsa dan negara. Dengan beban kongres seperti itu, maka para delegator kongres dan caketum PB HMI, tidak hanya berfikir menghitung kalah dan menang berdasarkan kalkulasi hak memilih delegator cabang. Tetapi harus lebih dari itu, menang untuk siapa dan untuk apa? Pandangan ini menjadi penting! Sebab, jika salah dalam peristiwa pemilihan maka residual suksesi kongres akan menjadi beban keumatan di tanah Maluku, Bangsa dan Negara.

Dalam kaitan tersebut, tidak berlebihan saya sebagai alumni HMI Cabang Ambon menawarkan, ada baiknya jika peristiwa-tahapan pemilihan caketum PB HMI Periode 2018-2020 diboboti dengan suatu tahapan yang saya sebut sebagai konsensus politik. Suatu tahapan untuk menjawab dua hal. Pertama, mengukuhkan khittah HMI sebagai organisasi yang bebas dari praktik politik tercela dan permainan uang. Kedua, jalan tengah mengurai realitas keumatan dan kebangsaan yang memiliki basis politik yang sangat ketat di Maluku, dan sekaligus sebagai jawaban Kebangsaan dan Keindonesiaan.

Tentu sebagai tawaran politik bisa diterima, bisa juga ditolak. Tetapi hal itu sudah cukup sebagai ikhtiar anak bangsa dari bumi kepulauan Maluku. Selamat memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum PB HMI Periode 2018-2020. Yakin Usaha Sampai...!!! (*)

/Rusdi Abidin, Penulis adalah Alumni HMI Cabang Ambon

Berita terkait