iklan-banner-01
iklan-banner-02

Peluang Gubernur Maluku 2018-2023

Keberadaan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menjalankan pembangunan ekonomi seluas-luasnya dengan menggunakan payung hukum Peraturan daerah (Perda) dan atau peraturan lainnya agar Pemerintah daerah diharapkan mempunyai inisiatif untuk mengelola peluang pendapatan daerah dan mencari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kelancaran pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Ali Asgar Tuhulele

Akan tetapi ditengah gegap gempita Pemeritah Pusat memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah tersebut, masih saja ada Provinsi yang mengalami keterpurukan pengembangan ekonomi, salah satunya adalah Maluku dengan tingkat kemiskinan 27,74 %, atau berada diurutan ke 3 setelah Provinsi Papua Barat 36,80% dan Papua 34.88%.

Pemerintahan yang akan memimpin Provinsi Maluku kedepan tidak boleh terjebak dengan pendapatan daerah yang ironi, penulis hanya ingin memberikan beberapa contoh kecil di mana peluang pendapatan provinsi Maluku selama ini hanya mengandalkan pendapatan dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK), pendapatan kecil di Ekspor, Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan Indeks Tendensi Konsumen (ITK), dan berbagai macam pendapatan lainnya. Karena Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2017 sudah mencapai Rp.10,41 triliun meskipun tumbuh 5,81 persen, namun dari sisi produksi, pertumbuhan didorong hampir semua lapangan usaha kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengelami kontraksi sebesar 2,48 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Konsumsi rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,43 persen.

Ada banyak masalah yang muncul ketika para pemimpin daerah terlalu diberikan angin segar untuk berinovasi dengan adanya peraturan perundangan tentang otonomi daerah, hasilnya, mengindikasikan banyak diantara pimpinan daerah menjadi tersangka bahkan terdakwa oleh penyidik KPK. Hal ini diakibatkan terlalu besar kesemptan pemimpin daerah untuk mengelola keuangan daerah dibarengi kekuasaannya yang tanpa ada saingan atau monitor ketat eksekutif pengawas internal pemerintahan daerah, lembaga yudikatif dan para Legislator DPRD di daerah yang bahkan kesemua pimpinan daerah dimaksud membuat lingkaran keterkaitan serta berguyub bareng untuk menjalankan persekongkolan jahat menguntungkan kelompok dan diri mereka sendiri sehingga niscaya merugikan negara. 

Bahwa dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan kemaritiman dan kelautan, ternyata pemerintah pusat sedang berupaya membangun koneksivitas nasional yakni pengembangan Pelabuhan untuk menunjang Tol Laut dan industrialisasi kemaritiman serta Peningkatan Industri Perikanan. Hal ini harus disambut oleh Pemerintahan yang akan memimpin Maluku kedepan dengan memfokuskan upaya pembangunan perikanan dan hasil laut provinsi Maluku, sehingga akan menjadi lumbung pendapatan daerah yang kesemuanya berguna bagi pembangunan daerah, bukan malah fakta tragis kebobrokan pengelolaan perikanan dengan hamparan wilayah laut yang luas, namun tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal alias tidak ada hasil.

Terkait dengan masalah penghasilan ikan misalnya, dalam data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan per tanggal 8 Maret 2018, meskipun di provinsi maluku memiliki beberapa Pelabuhan Perikanan, namun hanya Pelabuhan Perikanan Tual yang memproduksi ikan, itupun hanya dalam skala kecil sejumlah ratusan Kg dan kalah jauh dengan Provinsi Maluku Utara serta Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. 

Menururut Penulis, Provinsi Maluku yang dijadikan sebagai lumbung ikan nasional, patut mempunyai dan atau membangun satu Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)/Pelabuhan tipe A di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi maluku juga pantas mempunyai Pelabuhan Perikanan Negara (PPN) Tipe B disetiap Kabupaten Kota, dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) tipe C di Setiap Kecamatan Potensial Serta Pangkalan Pendaratan Ikan di hampir setiap Desa Penghasil Ikan. 

Alasan lain yang menjadi pegangan logis adanya pembangunan variant Pelabuhan yang dibutuhkan oleh Provinsi Maluku kedepan dikarenakan luas wilayah 581.376 Km2, terdiri dari sekitar 527.191 Km2 (90,5%) lautan dan hanya 54.185 Km2 (6,5%) daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.340 buah pulau dan panjang garis pantai 10.630,10 Km. Pulau-pulau besar hanya 4 (empat) yaitu P. Seram (18.625 km2), P. Buru (9.000 km2), P. Yamdena (5.085 km2) dan P. Wetar (3.624 km2). Sedangkan panjang garis pantai di Provinsi Maluku mencapai 10.630,1 km.   

Potensi produksi Perikanan dan Kelautan Kepulauan Maluku terdiri dari 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan yaitu meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Banda. Wilayah Pengelolaan Laut Seram dan sekitarnya.Wilayah Pengelolaan Laut Arafura

Adapun Potensi Perairan umum untuk kegiatan penangkapan maupun budidaya diperkirakan sebesar 1.900 Ha. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum baru mencapai 13,4 ton, mengenai lahan penyebarannya di perairan pulau Seram, Manipa, Buru, Kei Kecil, Kei Besar, Yamdena, Pulau-pulau Terselatan dan Wetar. Khusus untuk kegiatan budidaya di laut yang dikembangkan secara komersial adalah kerang Mutiara, kerapu dan rumput laut. Lahan untuk pengembangan air payau (tambak) seluas 191.450 Ha yang dapat dikembang untuk budidaya udang windu dan bandeng.

Potensi tersebut meliputi potensi Perikanan tangkap, budidaya serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Potensi Perikanan tangkap sebesar 1,64 juta Ton, dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 1,3 juta ton per tahun. 

Yang tersebar di laut Maluku dan sekitarnya dengan sediaan potensi sebanyak 587.000 ton dan potensi lestari 469.000 ton per tahun, Laut Banda dengan sediaan potensi sebanyak 248.400 ton dan potensi lestari 198.000 dan laut Arafura dengan sediaan potensi sebanyak 792.100 potensi lestari 633.600 ton per tahun. 

Potensi areal budidaya pada Air laut di Maluku cukup besar yaitu 494.400 Ha dan yang telah dimanfaatkan: 9.432,2 Ha. Selain itu luas lahan yang dapat dikembangkan untuk budidaya air tawar diperkirakan mencapai 36.251 Ha dengan luas efektifitasnya sebesar 11.700 Ha namun dari luas lahan tersebut diatas yang baru dikelola mencapai 118,40 Ha dengan total produksinya sebesar 59,70 ton. 

Sedangkan  potensi lahan budidaya rumput laut mencapai 19.509,29 hektar. Namun besar lahan yang baru termanfaatkan hanya sebesar untuk Seram Bagian Barat  929,9 hektar, Kabupaten Seram Bagian Timur 140 hektar dan kabupaten kepulauan aru 1.587 hektar. 

Pengembangan pasca panen di Maluku selama ini belum terlaksana sesuai harapan karena produksi Perikanan Maluku yang lebih memiliki daya saing adalah ikan segar dan ikan beku. Selama ini produksi ikan yang dihasilkan Cuma bisa dibekukan itupun dengan kapasitas sedikit sekali dan dikomsumsi segar serta dikeringkan/digaramkan kemudian diasapkan serta sisanya mengalami perlakuan lain yang spesifik local. 

Pulau-pulau  kecil di Propinsi Maluku yang berjumlah sekitar 1.082 pulau, memiliki sumberdaya alam yang tinggi. Mangrove, lamun dan terumbu karang adalah sumberdaya pesisir penting. Wilayah Maluku luas ekosistem mangrove seluas 1.322,91 Km2, terumbu karang 1.323,33 Km2 dan lamun 393,08 Km2, (Bakosurtanal, 2007). Selain dikelilingi oleh ketiga ekosistem utama di atas, sebagian besar dari pulau-pulau kecil ini juga dikelilingi hamparan pasir putih, dengan luas total untuk wilayah Provinsi Maluku seluas 1.728,59 Km2. Potensi luasan tersebut saat ini belum dikelola secara maksimal, terutama dalam hubungannya dengan pariwisata atau tujuan industrialisasi Pariwisata yang sudah dicanangkan Pemerintah. 

Provinsi Maluku mempunyai Hak melakukan pembangunan berbagai Pelabuhan dimaksud karena dasar hukum adalah Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2, UUD 1945, Jo. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI, Jo. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jo.UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004).

Kesimpulan penulis, sebagai provinsi kepulauan yang dijadikan lumbung ikan nasional, provinsi Maluku patut mempunyai dan atau membangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)/Pelabuhan tipe A, di Kabupaten Maluku Barat Daya karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia, hal ini dikarenakan syarat berdirinya PPS adalah berbatasan langsung Pelayaran Internasional dengan luas lahan Pelabuhan 30 Ha, dan panjang Dermaga 300 Meter agar dapat menampung kapal dengan kapasitas 6000 Gross Ton (GT) eqivalen dapat menampung 100 buah kapal yang berkapasitas 60 GT, mempunyai zonasi pengolahan/pengembangan Industri perikanan serta fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan agar produksi dalam PPS tersebut layak menjadi produk ekspor.  Bahwa sudah barang tentu pemerintah provinsi Maluku kedepan juga harus mengambil peranan untuk mempunyai target pembangunan perikanan yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pembangunan pelabuhan tipe B ini dapat dilakukan di 11 kabupaten kota di maluku serta menargetkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau pelabuhan tipe C sebanyak 50 buah, dengan perincian alokasi pembangunan perikanan Pantai ini diprioritaskan kepada Kecamatan-kecamatan yang padat penduduknya sekaligus mempunyai peluang komersialisasi serta industrialisasi perikanan dan hasil laut karena akan menciptakan peluang usaha dan tenaga kerja yang besar serta pendapatan Asli Daerah. Selain itu sebagai pembuka jalan, pemerintah provinsi juga dapat menargetkan adanya pembuatan 100 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di setiap desa Potensial di Maluku  skala kecil yakni di setiap pulau fotensial. Sehingga maluku dapat menjadi Kawasan Ekonomi (KEK) yang dikhususkan kepada industrialisasi Perikanan dan hasil laut dan kans mendapatkan PNBP yang bermacam-macam. Tanpa harus bermimpi untuk disahkan menjadi provinsi kepulauan yang hingar isu tapi nihil dalam fakta. (*)

/Penulis; Ali Asgar Tuhulele, Pengurus LPBH -NU Pusat

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02