iklan-banner-01
iklan-banner-02

OBOR, Quad dan Diplomasi Indonesia

Kongres Rakyat China telah memutuskan untuk mencabut masa jabatan presiden China yang dilakukan hari minggu tanggal 11 Maret 2018 memberi jalan kepada Xi Jinping untuk berkuasa di China tanpa batas waktu. Para pakar sering membandingkan Presiden  Xi Jinping dengan seorang kaisar. Perbincangan semacam ini semakin berkembang setelah Xi mendapat banyak pujian dalam Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19 di Beijing dan KTT APEC di Danang, Vietnam. Banyak orang menganggap Xi sebagai salah satu pemimpin China paling kuat yang setara atau bahkan melebihi para pendahulunya, Deng Xiaoping dan Mao Zedong. Memang, banyak yang melihat bahwa "Kekaisaran China" telah dihidupkan kembali dan diperbaharui (dengan tinta merah) di bawah Xi sebagai bagian penting dalam pergeseran geopolitik ke Asia Pasifik.
Ali Asgar Tuhulele, SH., MH

Dengan menampilkan ide fantastic One Belt One Road ini menjadikan Presiden Xi Jinping disandingkan dengan kaisar terbesar Dinasti Qing seperti Kangxi, Yongzheng dan Qianlong. Atau bisa saja karena kekuasaan Presiden Xi Jinping yang besar serta pengaruh China yang semakin luas karena sentuhan kepemimpinannya dapat disandingkan dengan Kaisar terbesar dinasti Ming yakni Kaisar Yongle yang terkenal dengan ensiklopedi Yongle dan mempunyai Kasim bernama Cheng Ho lantaran keteguhannya menakuti dunia dengan perjalanan armada kekayaan kaisar Yongle (armada besar dipimpin laksmana Cheng ho), untuk menakut-nakuti dunia karena membawa segala harta kekayaan china pada saat itu mirip dengan politik luar negeri dengan thema ekonomi One Belt One Road initiatives Xi Jinping. 

Pada 2013 ketika Presiden China berkunjung ke Kazakhstan, beliau berbicara di hadapan mahasiswa-mahasiswa tentang konsep One Belt One Road (OBOR). Megaproyek yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping tersebut berambisi membangkitkan kembali Jalur Sutra yang dibuat oleh leluhurnya dan bisa saja terinspirasi oleh Jalan Sutera perdagangan China pada zaman dahulu. Pertanyaan yang akan muncul, Apa itu Jalan Sutera??? Istilah ‘jalur sutra’ pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 karena komoditas perdagangan dari Cina yang banyak berupa sutra. 

Sejak lama, Tiongkok dikenal sebagai penghasil kain sutra yang hasilnya diekspor ke barat, terutama melalui jalan ini, makanya disebut “jalan sutra” (the silk road) sepanjang 7.000 mil. Perdagangan sutra tumbuh di bawah Dinasti Han (202 SM – AD 220) pada abad pertama dan kedua Masehi. Dalam perjalanan, mereka sering diserang oleh suku-suku kecil di Asia Tengah yang ingin merampas komoditi berharga yang dibawa pedagang. Akibatnya, Dinasti Han memperluas pertahanan militernya lebih jauh ke Asia Tengah 135-90 SM dalam rangka untuk melindungi para pedagang. Pemerintah Han mengirim Jenderal Zhangqian (Chan Ch’ien) sebagai seorang utusan untuk membangun hubungan yang baik dengan suku-suku ini, kemudian muncul ide untuk memperluas perdagangan sutra, memasukkan suku-suku kecil ini sebagai bagian integral dari kekaisaran serta membentuk aliansi dengan mereka. Karena ide ini, Jalan Sutra lahir. 

Bahwa ada berbagai sebab yang muncul akibat ketegangan antara China dan Amerika di beberapa tahun belakangan ini, akan tetapi penulis mempunyai pandangan bahwa ketegangan tersebut dilatarbelakangi oleh masalah Jalur Sutera dalam definisi politik luar negeri China kekinian yaitu One Belt One Road (OBOR) yang apabila dibangun secara permanen infrastuktur-infrastuktur raksasa di sepanjang Jalan Sutera tersebut, maka akan ada peralihan hegemoni kekuasaan terbesar di zaman modern yang niscaya dikuasai China, baik di bidang ekonomi maupun politik. 

Presiden Xi Jinping dalam jabatan seumur hidupnya, kedepan akan memiliki luas wilayah dalam cakupan kekuasaannya yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kaisar manapun yang pernah berkuasa di China, karena dalam rangka melindungi mega-bisnis china di sepanjang jalur OBOR, China akan memasukan negara-negara yang terpapar proyek infastruktur OBOR dalam sebuah aliansi besar dan dahsyat, kemudian Presiden Xi juga tidak akan segan  mengirim angkatan perangnya untuk menjaga stabilitas keamanan jalan sutera modern atau OBOR, apalagi Rudal tercanggih yang dimiliki China saat ini mempunyai daya jelajah melebihi luas bumi, yakni rudal balistik antarbenua (ICBM) Dongfeng-41 (DF-41) memiliki panjang 16,5 meter dengan diameter 2,78 meter dikembangkan untuk menyaingi rudal generasi ke-6 milik Barat, seperti LG-30 Minuteman kepunyaan Amerika Serikat dan RT-2PM2 milik Rusia, DF-41 mampu membawa hingga 10 hulu ledak, dengan berat masing-masing antara 100 kiloton, 200 kiloton. Ia bahkan bisa menggendong yang ukurannya megaton. Daya jangkaunya antara 12.000 hingga 15.000 kilometer.

Bahwa sebagai awal, sudah terlanjur dana investasi besar kepada negara-negara yang terpapar One Belt One Road sudah digelontorkan ke sejumlah negara di Asia, sehingga sah kiranya ada kekhawatiran dari beberapa negara besar, karena sifat dari politik luar negeri china sedang bernostalgia dengan zaman kekaisaran, maka syahdan kekhawatiran bagaimana China dapat mengambil langkah-langkah presisi untuk mengamankan aliansi OBOR nya, seperti zaman dinasti Ming yang mengirim 500.000 tentara hanya untuk mengamankan aliansinya di Vietnam, atau Dinasti Qing balas dendam dan marah terhadap Portogis karena mengganggu aliansinya di Sumatera (Indonesia), atau keterlibatan Jutaan tentara China dalam membela Korea Utara di Perang Korea serta ratusan ribu tentara China diketahui juga membela Vietnam Utara sebagai aliansinya dalam perang Vietnam. 

Bahwa rasa kekhawatiran Amerika contohnya ditunjukan pada 2017 akhir, ketika Trump melangsungkan perjalanan ke asia, tiba-tiba banyak pejabat penting AS yang sejak lama dalam pemerintahan Amerika mempunyai selera tinggi dalam mengeluarkan kalimat-kalimat yang berisi silabel (kata-kata) diplomasi lugas dan bernilai, menemukan momentum untuk memainkan permainan kata-kata geopolitik dengan China di tengah perang kata-kata dengan Korea Utara. Para pejabat pemerintahan Trump mulai menyebut Asia sebagai wilayah “Indo-Pasifik”, bukan wilayah “Asia-Pasifik”, menurut sebuah artikel yang dimuat pada Rabu 8 November 2017 oleh situs berita Quartz. Selain itu jadwal Gedung Putih untuk perjalanan Presiden AS yang sedang berlangsung ke Asia menggunakannya empat kali, dan sama sekali tidak menggunakan istilah ‘Asia Pasifik. Mantan Menlu AS Rex Tillerson menyebut “Indo-Pasifik” lebih dari belasan kali dalam sebuah pidato di India. Penasihat keamanan nasional AS. H.R. McMaster juga menggunakan istilah indo-pasifik yang ditujukan kepada Asia.

Bahwa ini mencerminkan usaha AS yang disengaja untuk mengubah persepsi nyata tentang bagaimana kawasan asia secara mayoritas telah menjadi aliansi dari China dengan OBOR strategisnya. Presiden India Narendra Modi akhirnya berkeinginan untuk bergabung dengan AS dalam melawan ambisi China di Asia saat bertemu dengan Presiden Trump di Washington, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga berkeinginan yang sama, untuk bersekutu dalam mengimbangi China. Keempat negara tersebut, yakni Australia, Amerika Serikat, Jepang dan India akhirnya membangun aliansi yang bernama Quad, yang berambisi membuat pakta kerjasama infrastruktur yang digadang-gadang mampu menyaingi proyek OBOR. Melihat fenomena tren global yang berkembang saat ini adalah pemerintahan setiap negara, menjadikan proyek infrastruktur sebagai program kerja utama.

Bahwa Aliansi Quad yang dibuat 4 negara dimaksud telah mengesampingkan Eropa. Karena Eropa dipandang oleh AS terlalu memberikan peluang menjadi aliansi China dalam One Belt One Road, contohnya pada 8 Januari 2018 Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungan kenegaraannya ke Negera China secara terang terangan ingin bergabung dalam membangun infrastruktur-infrastruktur raksasa untuk mewujudkan proyek OBOR tersebut.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Presiden Jokowi berbicara pada sesi retreat bersama dengan Perdana Menteri India dan para Kepala Negara ASEAN di acara KTT Peringatan ASEAN - India (Rasthrapati Bhawan, Kamis 25 Januari 2018) dengan pernyataan resmi presiden kita bahwa “melalui ASEAN-lead mechanism dan melalui kemitraan ASEAN-India, kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera dapat tercapai," dikutip dari rilis resmi Sekretariat Presiden RI (26/1/2018). Penulis sangat menyayangkan adanya ketidakmampuan diplomat kita untuk memberikan analisa vital bagi Presiden kita untuk lebih mawas memberikan narasi politik luar negeri untuk menjaga prinsif bebas aktif yang concern dan kekinian menjadi pijakan politik Luar Negeri kita. Karena pernyataan tersebut terlalu terlambat dibandingkan AS yang sudah lebih dahulu menggunakan istilah Indo-Pasifik dan dengan pernyataan perdana menteri India beberapa waktu sebelumnya yang secara terang-terangan ingin bergabung dengan Amerika karena musuh bebuyutannya yakni Pakistan sudah menjadi anak emas China di Asia Barat serta keberadaan Indonesia yang diapit oleh dua samudera yakni pasifik dan hindia sehingga terlalu dipersempit keunggulan Indonesia jika menggunakan silabel Indo-Pasifik.

Hal lain, Indonesia nyata-nyata telah menjadi bagian dari negara yang terpapar megaproyek OBOR. Karena kenyataannya diplomasi luar negeri kita akhirnya tidak bisa membendung keinginan India sendiri yang akhirnya bergabung dengan Amerika, Jepang dan Australia dalam Quad. Tanpa mengajak Indonesia di dalam aliansi Quad dimaksud. 

Di lain pihak, meskipun Indonesia masuk dalam paparan OBOR, namun ada sentiment sebagai bias dari tidak konsistennya diplomat kita, contohnya adalah sejak diluncurkan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013, Indonesia baru merealisasikan program investasi proyek infrastruktur terbesar abad 21 atau One Belt One Road (OBOR) dengan capaian US$5 - 6 miliar atau Rp66-80 triliun. 

Adapun infrastruktur yang masuk proyek OBOR di Indonesia a.l. Kereta Cepat Jakarta - Bandung dan pinjaman China Development Bank kepada tiga Bank BUMN senilai US$3 miliar. Jumlah yang dicapai Indonesia ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Pakistan yang telah merealisasikan proyek OBOR US$62 miliar atau Rp828 triliun. Sementara itu, Filipina telah mencapai US$24 miliar atau Rp320 triliun dan Malaysia dengan realisasi sebesar US$30 miliar atau Rp400 triliun. Ada fakta bahwa China juga sangat berhati-hati terhadap keluwesan diplomasi Indonesia yang cenderung tidak bisa dipegang, sehingga melahirkan keragu-raguan berinvestasi, padahal program investasi OBOR milik China menurut Riset Credit Suisse beberapa waktu lalu mengungkapkan China memiliki sekitar US$300-US$500 miliar dana investasi hingga 10 tahun ke depan.

Sehingga diharapkan adanya ketentuan-ketentuan pasti diplomat-diplomat senior Indonesia untuk menjelaskan secara jelas dan terang tentang keberpihakan Indonesia dengan OBOR sebagaimana negara maju Eropa lainnya agar kedepan peluang Indonesia dalam Aliansi OBOR dimaksud akan menjadi proyeksi utama investasi China, namun harus tetap dengan mengedepankan nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif.(*)

/Penulis: Ali Asgar Tuhulele, SH., MH, Advokat

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02