iklan-banner-01
iklan-banner-02

“Ngetrennya Praperadilan”

ilustrasi
INDONESIA sedang getol memerangi korupsi. Sebaliknya, dalam prosesnya ada kesan yang bisa kita tangkap, bahwa upaya melemahkan penegakan hukum di negeri ini, nyaris berjalan sejajar. Tentu pihak yang mencoba melemahkan penegakan hukum di negeri ini, tidak lain mereka yang terseret kasus hukum, utamanya perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).
Hal ini menjadi ancaman serius utamanya negara dalam hal ini aparat penegak hukum mulai Kejaksaan, Kepolisian maupun Hakim. Apartur penegak hukum harus bijak dan jujur dalam menegakan supremasi hukum di negeri ini.

Praperadilan khususnya soal tipikor, dewasa ini sangat mudah dilakukan oleh mereka yang terseret atau diduga bertindak kourp. Praperadilan bak memasuki “masa pubernya” bahkan, ngetren di pusat hingga daerah.

Di tengah geliat bangsa ini menumpas para koruptor, namun semangat atau niat mulia itu, sedang dihadang oleh ‘manuver’ pihak tertentu, tentunya mencoba untuk melemahkan lembaga maupun sistem penegakan hukum kita.

Masih segar dalam ingatan publik, praperadilan dilakukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta kemudian menang. Status tersangkanya pun gugur demi hukum. Sebaliknya, karena Komisi Pemberantasan Korupsi, kalah argumen hukum di PN Jakarta, beberapa waktu lalu.

Yang populis atau terkini, adalah kasus Ketua DPR RI Setya Novanto “Setnov”, juga Ketua DPP Partai Golkar itu, setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi proyek berbasis Elektronik KTP, jalur praperadilan pun ditempuh Setnov. Majelis hakim turut mengabulkan praperadilan Setnov.

Beruntung, KPK punya bukti cukup untuk menjerat Ketum DPP Golkar itu, sehingga behasil menetapkan Setnov untuk kali keduanya menjadi tersangka korupsi E-KTP, setelah munculnya fakta terbaru yang terungkap di persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, belum lama ini.

Bukan hanya di pusat, di Maluku kasus kourpsi kian subur. Sebaliknya, upaya penegakan hukum pun terkesan “disandera” dengan proses praperadilan. Sebab, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa korupsi juga menempuh jalur praperadilan.
Beberapa kasus di pusat di atas, mungkin saja menjadi “cermin” (akrobat), oleh tersangka/terdakwa korupsi di Maluku. Sebut saja, Idris Rolobessy, Petro Rudolf Tentua, Heintje A. Toisuta, ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus dugaan kourpsi proyek pengadaaan lahan dan pembelian kantor PT. Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Surabaya, sama-sama melakukan upaya praperadilan.

Kasus dugaan penyerobotan lahan Hutan Sahuwai dengan tersangka Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon (Mantan Kadis PU Kabupaten Seram Bagian Barat - Maluku), juga melakukan upaya praperadilan.
Hemat saya, upaya praperadilan yang dilakukan dewasa ini, bukan hanya memanfaatkan ruang yang diberikan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124.

Sepertinya, mereka (tersangka/terdakwa) korupsi, sedang mengadu moral aparat penegak hukum kita. Perlu digaris bawahi, utamanya aparat penegak hukum (Kejaksaan Kepolisian dan Hakim), bahwa negara tidak mengharamkan/melarang setiap warga negara Indonesia melakukan upaya praperadilan.

Tapi, perlu diingat, bahwa soal perkara pemberantasan korupsi khususnya, sudah menjadi kebutuhan mendesak negara. Sebab, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka wajib hukumnya diberantas hingga ke akar-akarnya.
Untuk mewujudkan supremasi hukum sesuai harapan kita bersama, maka dalam proses penegakan hukum itu sendiri, utamanya perkara tipikor, aparat penegak hukum jangan mudah “memberikan ruang”, sehingga para pelaku mudah lolos dari jeratan hukum. Semua orang memang butuh keadilan. Tapi, soal praktek korupsi jika sudah ada bukti yang cukup dan kuat, jangan kemudian sengaja dipelintir.

Kekhawatiran kita, mudahnya Praperadilan dewasa ini, akan dijadikan sebagai benteng oleh kaum koruptor sehingga bebas dari jeratan hukum. Maraknya praperadilan tanpa mengetahui substansi apa yang dimohonkan, juga menjadi ikhwal tersendiri dan wajib diantisipasi dan dijawab oleh aparat penegak hukum.

Tidak ada kata lain, aparatur penegak hukum utamanya para hakim, harus arif, jujur serta bijaksana, dalam memutuskan sebuah perkara. Prinsipnya, salah tetap disalahkan. Dan yang benar wajib hukumnya dibenarkan. Semoga..!! (Samad)

Berita terkait