iklan-banner-01
iklan-banner-02

Masyarakat yang Tertimpa Bencana Alam Butuh Pemimpin

Ilustrasi.
SAAT bencana Merapi tahun 2010, Pemerintah pusat juga tidak menetapkan status bencana nasional. Tapi, 10 hari sejak hari pertama bencana, sesudah melihat pemerintah daerah kalang kabut menangani bencana, Presiden segera mengumumkan pengambilalihan tanggung jawab penanggulangan oleh Pemerintah pusat.

Karena diambil alih oleh Pemerintah pusat, maka kendali teknis dipegang oleh BNPB. Dan sebagai bentuk dukungan moral untuk para korban, Presiden bersama sejumlah menteri untuk beberapa saat berkantor di Yogya.

Kesigapan pemerintah untuk segera mengambil alih tanggung jawab itu telah menghindarkan kita dari debat kusir yang tidak perlu mengenai status bencana. Negara hadir melalui pengambilalihan tanggung jawab, dan masyarakat yang menjadi korban tak merasa dikecilkan penderitaannya karena Presiden sendiri yang melakukan declare pengambilalihan tanggung jawab tersebut.
 
Itulah yang absen dari penanganan bencana belakangan ini. Alih-alih segera men-declare pengambilalihan tanggung jawab penanganan bencana, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah yang cukup kasat mata, baik dalam kasus NTB maupun Sulawesi Tengah.
 
Pemerintah pusat malah sibuk memberikan penjelasan kenapa bencana-bencana itu tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu penjelasan dan bentuk komunikasi yang sangat tidak pantas di hadapan para korban yang butuh perhatian.
 
Pemerintah agaknya tidak memahami bahwa poin utama di balik tuntutan penetapan status bencana nasional hanyalah pernyataan terbuka dari Pemerintah bahwa mereka akan benar-benar melindungi warganya, apapun kondisinya, seberapapun biayanya.
 
Dalam kasus NTB, Presiden baru menekan Inpres penanggulangan bencana sesudah tiga minggu lebih. Tapi, bahkan sesudah tiga minggu itu, saat Inpres itu diteken, kita belum juga mendengar declare dari Presiden dan pemerintah pusat bahwa kini mereka mengambil alih tanggung jawab penanggulangan bencana di NTB.
 
Sangat bisa dimengerti jika masyarakat, baik yang sedang menerima musibah, maupun yang sedang prihatin atas nasib saudara-saudaranya, merasa jika negara tak sepenuhnya hadir di tengah-tengah mereka akibat komunikasi pemerintah yang buruk.
 
Kita juga melihat, pernyataan terkait bencana lebih banyak didominasi oleh Menko Kemaritiman, Menko Polhukam, serta Mendagri, daripada menteri-menteri lain yang lebih dekat pekerjaannya dengan urusan-urusan kemanusiaan.
 
Apakah ini mewakili standar cara kerja kabinet saat ini?!
 
Jika tidak, kita berharap agar pemerintah segera memperbaiki cara kerja dan cara komunikasi mereka dalam penanganan bencana yang tengah berlangsung.
 
Declare segera, Pak, siapa penanggung jawab penanganan bencana di NTB dan di Sulteng. Selain butuh solidaritas dari sesama anak bangsa, untuk bisa bangkit kembali masyarakat yang tertimpa bencana juga butuh pimpinan. (PN-03/adt)
 
Oleh: Tarli Nugroho, Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Institute for Policy Studies

Berita terkait