iklan-banner-01
iklan-banner-02

INVASI EKONOMI CHINA DAN NEGARA CORE DI AS

Asgar Ali Tuhulele, SH., MH, Direktur GBI & Korwil FKGMNU Maluku, Maluku Utara dan Papua
“Negara yang mempertahankan diri, tidak akan lenyap”. Itu adalah Penggalan Kalimat Albert I (Raja Belgia), ketika bala tentara Jerman dengan strategi Schlieffen, sedang meransek masuki Belgia pada Perang Dunia Pertama. Saat semua Negara Core (Amerika, China dan Uni Eropa serta Negara Maju lainnya) sedang Baku-Hantam dalam Perang Dagang, maka sepantasnyalah Indonesia dapat mampu mempertahankan diri sebagaimana maksud dari Pasal 30 UUD RI 1945, setidaknya Pasal ini dapat dipersepsikan sebagai langkah melindungi kepentingan keamanan nasional dari segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat Perang Dagang tersebut. Berikut untuk sejalan dengan judul di atas penulis akan mengetengahkan fiksasi obyektif terhadap judul ini yakni kenapa harus muncul Istilah Negara Core Karena berasal dari Teori Dependensi yang dikembangkan oleh Fernando H. Cardoso, Faletto, dan Theotonio Dos Santos tentang pembagian dunia menjadi dua bagian, Negara Core yang menikmati dampak positif dari industrialisasi dan Negara Pheripery yang lebih sering dieksploitasi oleh Negara Core. Akan tetapi ada fenomena aneh saat ini, di mana sesama Negara Core sedang dalam proses baku-hantam dengan proxy war yang dijuluki Perang Dagang dan Invasi Ekonomi.

Menurut Penulis, Perang Dagang yang sedang terjadi adalah respon pemerintahan Donald J. Trump untuk melindungi kepentingan keamanan nasional AS dari invasi ekonomi China, Uni Eropa, Jepang, Meksiko dan Jerman yang telah unggul dengan semua kebijakan merkantelisme berbasis Kapitalisme lantaran pemanfaatan Pasar Terbuka AS selama ini. Nah, mengenai istilah Invasi Ekonomi merupakan istilah yang diperkenalkan para Diplomat AS di pertengahan Januari 2017 yang tadinya masih menyasar pada asumsi bahwa Invasi Ekonomi China hanya dilakukan dengan cara promosi tentang Surplus perekonomian China di semua media di dunia secara besar-besaran, yang berhadap-hadapan dengan tinjauan skeptis para pakar ekonomi AS tentang praktek 50 kegiatan Invasi Ekonomi yang dilakukan China di AS dan seluruh dunia, sebahagian besarnya melanggar batas-batas regulasi perdagangan international. Oleh karena itu, kegagalan dalam perekonomian yang dialami AS merupakan ramalan dari pandangan konvensional Ekonomi Politik Internasional (EPI), Marxisme, yang menjelaskan bahwa krisis merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem kapitalis dan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya boom and bust cycle .

Berdasarkan teori yang telah disampaikan, maka penulis memandang bahwa neoliberalisme telah gagal di rumahnya sendiri (di-AS). Apa yang disebut Administrasi Perdagangan Bebas berarti sebuah sikap perdagangan yang mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan, bersifat gratis dan bebas bagi semua Negara pelaku di perdagangan bebas. Akan tetapi AS telah mengklaim, bahwa akibat iklim Mekanisme Pasar Bebas inilah telah menjadikan selama ini AS menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang bersifat timbal balik dan terkadang non tarif serta tanpa hambatan birokrasi bagi Negara-negara yang bekerjasama dengannya sehingga menimbulkan kerugian.

Menariknya adalah apa yang dikatakan Peter Navarro (White House National Trade Council and Office of Trade & Manufacturing Policy Director), Direktur Kebijakan Perdagangan & Manufaktur Gedung Putih (OTMP) dalam sebuah pidatonya di Tanggal 28 Juni 2018 ketika beliau diundang oleh Hudson Institute dalam menanggapi masalah kompleks ini, Dia telah memanggi Seluruh Intelejen dan Agensi dalam jumlah besar untuk kembali memonitor semua laporan Ekspor-Impor AS dengan sangat teliti dan hati-hati sehingga menghasilkan dokumentasi data yang akurat yang diberi nama Laporan DI UX. Laporan ini dikeluarkan resmi oleh Pentagon yang memaparkan tentang perdagangan AS secara mendetail, menyangkut praktek perdagangan tidak adil yang telah dilakukan oleh sejumlah Negara Core terhadap AS selama berpuluh-puluh tahun dengan menganalisa 301 kali investigasi lapangan tentang upaya promosi besar-besar an produk China sejak 2006 di AS dan upaya praktek perdagangan nakal Uni-Eropa terhadap AS. Hal ini dikarenakan Negara-negara yang melakukan perdagangan bebas dengan Amerika selama ini tidak fair dalam mengambil keuntungan sebagai hubungan timbal balik yang seimbang dari sebuah perdagangan bebas. Contohnya depisit perdagangan Amerika dengan China yang menyumbang setengah dari semua masalah deposit perdagangan AS, tapi di satu sisi Uni Eropa juga mempecundangi AS di tahun 2017 saja Uni-Eropa sudah mengambil 151 milyar Dollar AS artinya Uni- Eropa membawa masalah depisit ekonomi perdagangan AS sebesar 20 persen dari total masalah ekonomi AS.

Sementara masalah lain adalah Jepang dan Meksiko menyumbang 18 persen masalah lainnya, serta Jerman terlalu menggunakan tarif serampangan dalam ekspor otomotifnya. Jika alasan China, Uni Eropa, Jepang dan Mexiko serta Jerman ini dinyatakan karena keunggulan kompetitif dalam perdagangan bebas, maka sebenarnya hambatan terbesar adalah hampir semua Presiden AS yang memimpin sebelumnya tidak mempunyai daya untuk mengeleminir pola perdagangan bebas AS yang non-tarif tersebut. Amerika memiliki tarif terendah dan bahkan menjalankan kebijakan non tarif bagi Ekspor Negara-negara tersebut. Menurut Peter, AS juga nihil dalam melakukan Pajak Pertambahan Nilai, inilah yang dimanfaatkan oleh Negara China, Uni Eropa, Jepang, Meksiko serta Jerman. Padahal Pajak Pertambahan Nilai itu adalah alat Merkantelisme untuk menjaga produk Ekspor Negara-negara itu dalam rangka menjaga persaingan saling untung, dengan logika bahwa apabila AS berada di China dan Negara Core lainnya mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi setiap tahun Amerika melakukan transaksi setengah triliun Dollar dengan China yang menjadikan Depisit perdagangan pada ekonominya. Peter juga berpendapat, mestinya tidak terjadi masalah, jika AS merujuk pada metode perdagangan Richardian, di mana agar depisit akibat kekangan perdagangan bebas dengan keuntungan tidak adil ini tidak terjadi. Ironisnya Metode perdagangan Richardian tidak dilakukan selama ini dalam praktek perdagangan bebas oleh para ekonom di birokrasi Amerika karena Depisit perdagangan AS ini tidak bisa ditabrak dengan menggunakan methode Perdagangan Richardian lantaran harus ada penyesuaian mata uang dikarenakan China melegitimasi mata uang mereka dengan menggunakan kurs harian yang berakibat pada hoples nya para pengambil kebijakan ekonomi di AS mentabulasi penyesuaian mata uang tersebut. Tanggal 28 Juni 2018

Pada hari Kamis, 28 Juni, Hudson Institute menjadi tuan rumah Dr. Peter Navarro, Direktur Kebijakan Perdagangan & Manufaktur Gedung Putih (OTMP).

Di sisi lain model Richardian ini menguntungkan dalam penerapannya di Jepang, Kanada, Italia dan Australia dengan metode Produktivitas Relatif, sedangkan di Jerman, Korea Selatan, Perancis dan Inggris senantiasa menggunakan Metode Harga Satuan Tenaga Kerja. China merespon dengan membuat peraturan perdagangan demi menjaga jarak dari konfrontasi luas dengan AS dengan membuat peraturan perdagangan hingga 2025 dan telah direfrensikan dalam dokumen penting AS yakni USTR. Trump berkata jika AS kehilangan industry masa depan maka as tidak akan memiliki masa depan.

Menurut penulis, sebenarnya krisis di AS sudah mulai berlangsung pasca tragedi gedung WTC (Citra Kedigdayaan simbol Gedung Ekonomi AS dihancurkan), di mana semua investor menarik modalnya secara besar-besar an dari AS dengan langkah lanjutan memilih untuk berinvestasi di sektor manufaktur China yang ada di Shenzhen, yang berakibat pada resesi terburuk AS sejak 1930, pada akhir Pemeritahan George W. Bush periode pertama tahun 2004, AS telah mengalami depisit anggaran sebesar US$ 261 M, Bush merayu pemilih Amerika di kapanye ketika maju untuk pemilihan Presiden AS periode kedua dengan stimulus Kredit Perumahan Murah yang berimbas juga pada tahun 2008 ada depisit perdagangan AS di angka US$ 323 M karena ketidakmampuan pembayaran kredit perumahan itu maka ribuan bank pemberi fasilitas kredit perumahan merugi sehingga dibuatlah kebijakan ekonomi Bailout US$ 700 M di era periode pertama Obama dan kebijakan bailout itu gagal maning. Sehingga ada stimulus ekonomi dari Federal Reserve yang dikepali oleh Ben S. Bernanke dengan sebutan Quantitative Easing (QE) pada periode kedua Obama, yang mana kebijakan QE ini didasarkan pada pembelian sejumlah aset milik pemerintah AS dan perusahan swasta AS yang di lakukan Federal Reserve dengan mekanisme pembagian yakni Quantitative easing atau pembelian aset oleh the Fed dibagi menjadi dua, yakni: US$ 40 miliar untuk membeli surat utang AS dan US$ 35 miliar untuk membeli obligasi kredit perumahan dari debitur gagal bayar akan tetapi setelah kebijakan Quantitative Easing ini berlangsung sampai pada Fase yang ketiga ini, tidak ada batas waktu berakhirnya stimulus tersebut sehingga menjadi gejala kurang bagus bagi pemerintahan Donald J. Trump, karena harus berhadapan langsung dengan invasi ekonomi Negara Core serta ancaman hutang AS di the Fed yang sudah tidak wajar itu. Hal ini menjadi pegangan kuat bagi Trump untuk membuat perlawanan dengan menggunakan istilah Perang Dagang dalam skala besar dan total terhadap Negara Core, dengan pertemuan KTT AS-Korut dan kemarin KTT AS-Rusia sebagai signal perlawanan pemerintahan Trump dalam politik luar negerinya.

Ada adagium bahwa tidak ada satu negarapun yang bisa selamat dari krisis ekonomi dengan menerapkan kebijakan ekonomi, akan tetapi dibutuhkan kebijakan politik luar negeri, dan hal itu terbaca dari tindakan pengambilan kembali saham 51 persen Freport merupakan tindakan yang bernuansa politik luar negeri yang sangat efektif, dilakukan oleh Presiden Jokowi lewat narasi menteri BUMN periode 2014-2019 sebagai langkah maju. Apalagi kedepan Menteri Rini dapat menghardik Investor-investor Migas dari kalangan Negara-negara Core yang sedang menghancurkan Amerika dan kini sedang ingin menguasai 25 Blok Migas Maluku (Inpex-Jepang, Shell BV-Belanda dan Stat Oil- Norwegia) yang mencari cara menguasai serta mengamankan sumberdaya inti milik Indonesia yang terkenal sebagai pusaka masa depan Indonesia.

Jika di Indonesia banyak penapsiran yang menjustifikasi bahwa Depisit Anggaran Amerika itu karena keunggulan manufaktur China, maka menurut penulis, keunggulan Manufaktur China itu Cuma satu alas an dari enam alas an lainnya sehingga menyebabkan China lebih Kapitalis dan mendominasi di bidang ekonomi sampai saat ini. Hal ini dikarenakan apa yang disebut agresi ekonomi China adalah 6 kebijakan industry China yang membedakannya dengan semua keunggulan ekonomi dunia lainnya, Pertama yakni (PROTECT CHINA’S HOME MARKET FROM COMPETITION & IMPORTS) melindungi pangsa pasar china dari persaingan dan impor yang tidak mengenal rahasia. Kedua yakni (EXPAND CHINA’S SHARE OF GLOBAL MARKETS) ekspansi produk China menyebar keseluruh pasar dunia atau serangan ekonomi. Ketiga yakni Proteksionis, perlindungan dan control ketat terhadap produk-produk inti China atau proteksionis Vernacular yang menjadikan China sebagai merkantelis unggul dalam beberapa dekade mendatang serta upaya China mendominasi sumber daya alam yang paling inti di dunia, meskipun SDA itu ada di Negara lain, China akan mencari cara menguasainya serta mengamankan sumberdaya inti dunia tersebut seperti tembaga di chili dan Kobalt yang ada di kongo, serta semua tambang Mineral dan Batubara Indonesia yang kesemuanya bahan dasar yang sangat penting dalam produksi teknologi tinggi. Keempat adalah (DOMINATE TRADITIONAL MANUFACTURING INDUSTRIES) China sangat dominan dalam industry manufaktur tradisional karena industry china 50 % adalah industry manufaktur tradisonal yang bersifat industry rumah tangga yang menjadikan mereka menjadi lantai pabrikasi dunia dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan, itu semua terjadi karena pasar bebas yang diciptakan oleh kapitalisme dan mekanisme pasar bebasnya. Kelima adalah (ACQUIRE KEY TECHNOLOGIES & INTELLECTUAL PROPERTY FROM OTHER COUNTRIES & THE U.S.) mendapatkan teknologi kunci yang sangat vital dan kekayaan intelektual dari Negara maju lain dan as, dimana basis pergerakannya ada di pengiriman mahasiswa-mahasiswa China untuk merebut teknologi dan kekayaan intelektual dari Negara maju di dunia ini, semisal Institut Teknologi Bandung yang sangat paradox di mana beasiswa dikuasai oleh mahasiswa China dan Vietnam itu langkah mereka yang sangat sederhana yakni menjadikan sekembalinya mereka ke China untuk menghidupkan industri. Keenam yakni (CAPTURE EMERGING HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES THAT WILL DRIVE FUTURE GROWTH & ADVANCEMENT IN DEFENCE INDUSTRY) China juga merebut semua Industri teknologi tinggi yang akan muncul kedepan yang Akan Mendorong Pertumbuhan & Kemajuan di Masa Depan dalam Industri Pertahanan dan keamanan China. Apa yang dilakukan china dalam moto mereka tentang 2025 dengan sebutan Industry Plus, di mana ada perencanaan jangka panjang oleh China sejak medio 2006 sampai nanti 2025 untuk proyek Robot Kendaraan Otonom, kapal-kapal ekspor berteknologi tinggi, Manufaktur ekstrim atau yang disebut Nano teknologi tinggi serta raksasa dalam jumlah fantastis, dengan sejumlah fasilitas pabrikasi yang lebih besar dari apapun yang pernah ada di dunia, contoh kota Shenzhen menjadi prototype kota dengan kemajuan terpesat yang bisa dilakukan anak manusia di muka bumi.

Paling tidak kita patut meniru enam kebijakan industri ekonomi China di atas, atas dasar Kepentingan Keamanan Nasional berbasis Azas Nasional Aktif serta kiasan singkat tentang khazanah pergulatan ekonomi di sejumlah negara,ini dapat menumbuhkan sikap mawas diri dan tenggang rasa di antara sesama anak bangsa demi kepentingan Nasional NKRI. (*)

Berita terkait