iklan-banner-01
iklan-banner-02

INDEPENDEN, OASE DEMOKRASI DI MALUKU

Sarwono Kusumaatmadja pernah mengutif catatan William Liddle Lima. Dalam sebuah esai yang berjudul “Masa Depan Demokrasi Kita”. Catatan Willian Liddle Lima itu menyebut “Sugeng Kundur Ross” (Tempo 1992), yang dimaksud adalah roos perot (calon presiden perseorangan), agar mundur dalam kancah kompetisi (melawan George Bush dan Bill Clinton) dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1992.
Daftar pasangan calon independen pemenang Pilkada di Indonesia

Tulisan Liddle tersebut berangkat dari argumen bahwa kandidat perseorangan (independen) akan memperlemah demokrasi Amerika yang berbasis partai politik. Argumen Liddle puluhan tahun silam, kini merambat ke Indonesia, dengan terbitnya  Undang –Undang  Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pilkada di Indonesia. Apakah kehadiran calon independen adalah fenomena “memperlemah” sistem demokrasi di Indonesia yang menganut sistem multi partai?

Argumen Liddle ternyata mulai berlaku di masa pertumbuhan demokrasi yang makin menggeliat saat ini di Negara kita. Apapun itu, demokrasi kita memang banyak berkiblat ke Negara Paman Sam, tapi ternyata kemunculan pasangan calon di jalur independen adalah sebuah oase yang menyejukkan di ranah demokrasi lokal kita.

Munculnya Undang –Undang  Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pilkada seakan memberi warning kepada parpol-parpol di Negeri berjuluk Katulistiwa ini.  Kehadiran calon independen menjadi jalan alternatif manakala banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap parpol, berikut membuktikan praktik pengaderan parpol gagal menciptakan demokratisasi, karena seringkali calon yang diusung parpol bersimpang jalan dengan keinginan rakyat.

Meski secara  tren,  jumlah tampilnya  calon independen di pesta pilkada mengalami penurunan pada dua periode terakhir, namun babak baru kebangkitan demokrasi setidaknya telah menjadi pukulan telak bagi parpol-parpol untuk jelih membuat keputusan tentang calon pemimpin yang diusung.

Pada Pilkada tahun 2015, jumlah pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan di Indonesia tercatat hanya ada 135 pasangan. Jumlah ini mengalami penurunan pada Pilkada tahun 2017.  Di tahun tersebut, angkanya turun menjadi hanya 68 pasangan. Angka ini kembali menurun pada Pilkada 2018 mendatang. Hanya ada 7 paslon dari 17 provinsi yang mengajukan diri melalui jalur independen. Ketujuh paslon tersebut dari Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Kemunculan pasangan calon independen Gubernur dan Wakil Gubernur di Maluku, tentunya menjadi sebuah oase di tengah demokrasi lokal berbasis multi parpol yang dominan. Mereka yang mencalonkan diri di jalur ini pastinya bukan merupakan figur asalan. Sangat beresiko, karena  banyak jalan terjal dan sepi yang dilalui. Jalur ini hanya bisa dilalui oleg figur-figur berjiwa petarung (para kapitano).

Mereka tentu harus rasional dalam mengukur peluang mereka agar sanggup memenangkan kontestasi pilkada. Bila melihat dana yang begitu besar untuk kampanye, mereka dituntut kreatif dan inovatif dalam menggalang dukungan.

Pasangan calon di jalur independen memang bisa jadi menu utama bagi mereka yang tak terlalu percaya lagi dengan kinerja parpol dalam mengusung calon kandidat. Atau bisa saja kepercayaan atas parpol hanya dapat diberikan disaat pemilu legislatif berlangsung. Tentu calon independen bukan sebuah pelarian politik, namun lebih sebagai calon yang punya karakteristik disukai oleh masyarakat berdasarkan ciri tertentu, misalkan bersih, berdedikasi tinggi, idealis, dekat dengan masyarakat dan memiliki prestasi yang bagus.

Perlu diingat pula bahwa persoalan independen bukan melulu mengenai pengumpulan fotocopy KTP atau dana kampanye, melainkan bagaimana calon ini mampu menjawab tantangan-tantangan dari luar maupun dari dalam masyarakatnya sendiri.

Merubah gagasan besar menjadi satu aksi nyata, atau mewujudkan idealisme mereka menjadi satu kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat adalah pokok persoalannya. Bagi masyarakat di daerah, retorika dan uang sogokan bukan lagi kebutuhan utama mereka. Perhatian, dedikasi tinggi, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar serta komitmen memajukan daerah adalah satu hal yang lebih penting dan ditunggu-tunggu.

Apakah alasan-alasan ini juga berlaku di Maluku? Kita hanya memiliki satu pasang calon yang menempuh jalur beresiko ini. Mereka adalah Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath (HEBAT). Jika menilik lebih jauh track record kedua figur ini, plus fakta popularitas dan elektabilitas yang dimiliki keduanya, tentu keberadaan kedua mantan bupati ini, bakal menjadi menu utama dalam pesta demokrasi lokal yang akan dihelat di medio 2018 mendatang.

Mengamati pergerakan pasangan ini, kita akan pada satu kesimpulan bahwa pasangan HEABT lebih condong menggunakan strategi gerilya, dengan taktik mengepung secara tidak terlihat (invisible). Ditopang dengan dukungan basis yang begitu militan, HEBAT telah mematahkan mitos dalam tradisi demokrasi lokal yang melulu menumpangi kendaraan parpol menuju medan laga Pilkada Maluku 2018.

Sejatinya peta kekuatan Pilkada Maluku kekinian, telah menguntungkan pasangan berakronim HEBAT dari jalan terjal yang dilalui. Pubik dan para pemangku politik lokal dibuat tersedot jauh dengan dengan opini-opini penghadangan dalam proses HEBAT.  HEBAT sudah di gerbang Pilkada Maluku, sebentar lagi strategi perang Blitzkrieg (perang kilat) yang dicetuskan Heinz Guderian salah satu Jendral andalah Hitler akan dimainkan.

Pilkada Maluku adalah adu cepat dalam pertempuran merebut hati rakyat.  Strategi perang Blitzkrieg pernah dipakai Nazi Jerman untuk menginvansi Polandia, tentara Taliban dalam perang Afghanistan, perang Teluk pembebasan Kuwait, Enduring Freedom invansi AS ke Afghanistan dan  Iraq Freedom operasi militer sekutu pimpinan AS.

Mungkinkah pasangan Herman – Vanath (HEBAT) akan menuai prestasi gemilang mengikuti jejak pasangan Irwandi Yusuf - M Nazar di Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam 2006? Ataukah jejak Tengku Nurdin Abdurrahman dan Tengku Busmadar Ismail di Pilkada Bireun, NAD 2007? Ataukah jejak Christian N Dillak-Zacharias P Manafe di Pilbup Rote Ndou, NTT 2008? Atau pula  jejak Christian N Dillak-Zacharias P Manafe di Pilbup Batubara, Sumatera Utara 2008?.

Mereka semua adalah pemenang Pilkada di jalur independen, dan kerana itu, para pemenang di jalur ini adalah orang-orang pilihan yang berada di jalan terjal. Ingat! penjaringan dukungan KTP dan wara wiri pasangan HEBAT dalam gerilya selama ini adalah bagian dari strategi Blitzkrieg. Karena itu jalur independen adalah jalur pengakuan rakyat di tengah jalan terjal dan sepi.

Oleh : Dhino Pattisahusiwa (Jurnalis Maluku)

 

 

 

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02