iklan-banner-01
iklan-banner-02

"Dekadensi Moral Lembaga Peradilan"

Ilustrasi
Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), Keadilan Wajib Ditegakkan, Sekalipun Langit Akan Runtuh. Nampak jelas, semangat Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, bila dikaitkan dengan moral aparatur penegak hukum khususnya pada lembaga peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dewasa ini, masih kontroversial berkaitan dengan upaya penegakan hukum di negeri ini.
Gonjang-ganjing di tubuh lembaga peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sungguh disayangkan. Masalah krusialnya, penyelesaian (penanganan) sebuah perkara, utamanya kasus tindak pidana korupsi, dalam prosesnya, sangat mudah ditaburi dengan transaksi gelap, semisal gratifikasi yang terus tumbuh subur.

Hal ini tentunya mencoreng marwah institusi Mahkamah Agung RI, notabenenya sebagai benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan, tempat dimana rakyat mencari keadilan, sudah sepatutnya didrive atau diemban oleh orang-orang yang jujur dan bersih, atau memiliki akhlaq/moral yang baik.

Belum ada sistem yang baik termasuk pemimpin yang sepenuhnya bertangung jawab atau beramanah dalam mengemban tugasnya selaku abdi negara, hal ini patut disikapi secara serius, arif dan bijaksana oleh Pemerintah RI.

Refleksi kasus dugaan suap Sekjen MA RI, Nurhadi, tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada seorang Sekjen semata, tapi pimpinan wajib ikut bertanggung jawab berkaitan dengan lemahnya sistem yang melanda Mahkamah Agung RI.

Bagaimana kita dapat menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih, jika person pada lembaga penegak hukum, utamanya oknum hakim, masih gila materi (fulus) yang diperoleh dengan cara haram, yaitu mudah menerima suap atau "bermain silat" dalam menangani sebuah perkara, khususnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Analogi sederhana, kasus yang terjadi pada lembaga peradilan adalah bagian dari dekadensi moral cakupannya tak lain individu (oknum) hakim, pada institusi penegak hukum milik negara tersebut, tidak beramanah dalam menjalankan tugas.

Hukum adalah jenderal lapangan atau panglima di negara. Penegakkannya, kapan saja dan dimana saja, harus benar-benar diimplementasikan oleh penyelenggaar negara/pemerintah, bukan karena suka atau tidak, alias tebang pilih, atau berprinsip membela yang bayar.

Rakyat Indonesia termasuk di Maluku, pada prinsipnya tetap akan taat terhadap berbagai ketentuan yang diberlakukan oleh Negara. Tidak menutup kemungkinan, rakyat pula akan berkiblat atau berakrobat atas tingkah laku yang disuguhkan para pemimpinnya sendiri.

‘Bukan salah bunda mengandung, tapi salah bapak memelihara dan merawat’. Maksudnya, pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam kesucian. Kapan ia bisa benar dan salah, bukan sepenuhnya seleksi alam, tapi butuh ‘intervensi’ berkaitan dengan suatu didikan yang baik.

Kita tidak dapat berbicara banyak menegakan hukum di negeri ini, jika para penyelenggara negara tetap memiliki moral yang bobrok. Sebuah paradoks bahkan sampai saat ini, masih menjadi teka-teki yang sangat rumit untuk dipecahkan. Bahkan solusi tepat, demi mewujudkan supremasi hukum di negeri ini, masih mengambang.

Apa yang terjadi di pusat bukan mustahil tidak akan terjadi di daerah termasuk Maluku. Potret buram dekadensi moral kini melanda lembaga peradilan milik negara. Pada dasarnya, sebuah lembaga penegak hukum semisal MA, tidak akan bersalah atau menjadi ‘kompas kesesatan’. Tapi, praktek tidak terpuji akan merusak citra lembaga peradilan, tentu dilakoni individu-individu pada lembaga itu sendiri.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gayus Lumbun, mengutip "there is no solder makes mistake, only general makes it" (tak ada prajurit yang salah, tetapi jenderal-lah, yang harus bertanggungjawab terhadap kesalahan bawahannya).

Sekjen dan Ketua, ibarat rumah tangga bagaikan suami istri, jika istri sakit, suami sudah pasti tahu gejalannya. Sebabnya demikian, semua pihak wajib mendorong perbaikan sistem di lembaga pengadilan tinggi di MA.
Untuk menjadi ketua dan wakil sekurang-kurangnya harus pernah menjabat sebagai hakim pengadilan tinggi tiga tahun dan karir sebagai hakim lebih dari 15 tahun.

Apakah pemilihan ketua dan wakil MA saat ini sudah sesuai dengan syarat itu? masyarakat dapat melakukan pengecekan agar perbaikan sistem kelembagaan juga berdampak pada profesionalisme kerja bidang tugasnya.

Sekalipun para hakim itu bertugas sekian tahun, tapi jika moral mereka tidak baik maka tentunya akan berimplikasi buruk pula, terhadap tindakannya berkaitan dengan mengadili sebuah perkara.

Hemat saya, dekadensi moral yang sedang melanda lembaga peradilan kita saat ini, perlu dilakukan rekonstruksi moral terhadap para aparaturnya.

Jangan meloloskan para hakim ‘karbitan’ yang memiliki moral bobrok, karena spirit mereka menjadi hakim, hanya mengutamakan materi, melalui jalur transaksi perkara. (Samad)

Berita terkait