iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pembubaran Satlak Prima, Yayuk Basuki: Menpora Ngawur

Anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki
PAMANAWANews, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki, menilai rencana Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang akan membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dengan alasan efisiensi birokrasi tersebut, dianggap sangat tidak tepat.
Sebab, Menurutnya, hingga saat ini masih ada permasalahan seperti kebuntuan anggaran akomodasi atlet yang harus dituntaskan oleh Kementerian Olahraga tersebut.


"Jadi, saya melihatnya ada yang tidak beres. Kemenpora sangat ngawur. Anggaran akomodasi atlet yang sampai saat ini juga tak kunjung cair, dan permasalah itu ada di Kemenpora," Ujar Yayuk di Jakarta, Minggu (8/10/2017).


Rencana pembubaran Satlak Prima ini muncul setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemotongan birokrasi anggaran Asian Games dan Asian Para Games 2018. Langkah itu diharapkan membuat pengambilan keputusan cepat, sehingga tidak ada lagi masalah dana yang merecoki menjelang pelaksanaan dua event Besar tersebut.


Namun, Menurut Yayuk, Menpora dalam hal ini harus tanggung jawab, Bukan malah bubarin Satlak Prima, Karena, kehadiran Satlak Prima itu cukup membantu dalam hal memotong birokrasi masalah anggaran yang diajukan.


Secara historis, Jelas Yayuk, kehadiran Program Indonesia Emas (Prima) merupakan modifikasi untuk mengubah paradigma model pembinaan Atlet yang semula dimana setiap menghadapi multievent internasional hanya dipersiapkan melalui Program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dengan rentang waktu  pelatihan sekitar 6 bulan.


"Jadi kalo sikap saya yang jelas pembubaran Satlak Prima itu ngawur. Justru yang perlu di evaluasi orang-orang yang ada di Kemenpora. Mereka mampu tidak dengan SDM yang ada, mencairkan dan membuat laporan keuangan yang benar," Imbuhnya.


Apalagi, Lanjut Yayuk, Kemenpora sendiri masih terbelit dalam beberapa kasus kasus lain. "Iya mereka (Kemenpora-red) sudah dua tahun disclaimer lho. Dan saya melihat Kemenpora mau cuci tangan soal ini," Ungkapnya. (PN-01)

Berita terkait