iklan-banner-01
iklan-banner-02

Raih Banyak Prestasi, PN Masohi Canangkan Zona Integritas

Haris Tewa di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Masohi, Senin (15/4/2019).
MASOHI- Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (malteng), Haris Tewa mengatakan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Kata Haris, zona integritas juga merupakan tuntutan reformasi disegala bidang, termasuk birokrasi, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Jadi, untuk membangun zona integritas bergantung pada kapasitas dan kualitas integritas setiap individu," tutur Haris.
 
Zona integritas merupakan formula yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa dan citra institusi, dengan dilandasi oleh pelaksanaan reformasi birokrasi secara sungguh-sungguh dan konsukwen.
 
"Tentunya hal ini dapat menghadirkan insan aparatur pengadilan yang handal dan profesional dalam penegakan supremasi hukum,” jelas Haris Tewa saat pencanangan Zona Integritas di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Masohi, Senin (15/4/2019).
 
Hadir dalam kegiatan pencanangan ini diantaranya, Bupati Malteng, Tuasikal Abua, para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malteng, LSM dan awak media.
 
Pencanagan zona integritas tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen pakta integritas, deklarasi komitmen bersama, deklarasi maklumat pelayanan, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 
Dalam sambutannya Ketua PN Masohi itu menyatakan syukur dan terimakasih karena semua pejabat lingkup PN Masohi secara patuh telah menyampaikan LHKPN, akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, whistle blower sistem, program pengendalian gratifikasi, penanganan konflik/benturan kepentingan, pelayanan terpadu Satu pintu (PTSP).
 
Menurutnya, perlu dipahami bahwa integritas tidak terpisahkan dengan komitmen bersama. Dan sebagai sustainable komitmen, dikatakan Haris, bahwa pencangan zona integritas tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani saja, lalu semuanya mengendur.
 
Akan tetapi harus terus dijaga kelestariannya, dan diwariskan kepada para penerus bangsa. ”Hapus paradigma lama, dan buat paradigma baru, yang sesuai dengan cita-cita penegakan hukum,”tegasnya.
 
Untuk itu, Haris mengajak semua pihak mendukung program tersebut. Sehingga implementasinya dapat memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitas, yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat yakni mendapatkan memperoleh pelayanan publik secara prima.
 
“Saya merasa perlu mengingatkan kepada kita semua termasuk diri saya sendiri tentang pentingnya peranan setiap pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya,” ajak Haris.
 
Lebih jauh, setiap pejabat di lingkup PN Masohi diingattkan agar terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan, khususnya reformasi birokrasi, guna tercapai optimalisasi kinerja aparatnya.
 
Menurut dia, peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, namun kualitas yang lebih penting. Seperti profesional, integritas, moral, kepekaan terhadap aspirasi keadilan dalam masyarakat.
 
Sejumlah kegiatan untuk mencegah korupsi dan penguatan pelayanan publik yang sejalan dengan percepatan reformasi birokrasi di lingkup PN Masohi telah dilaksanakan. Sedang pencapaian kinerja dari pelaksanaan program-program dimaksud, ditandai dengan sejumlah penghargaan atas berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh PN Masohi di bawah pimpinannya.
 
Beberapa prestasi tersebut antara lain, Penganugerahan ICPE (Indonesian Court Performance Excellent), yang merupakan penghargaan tertinggi dalam akreditasi Penjaminan Mutu dari Mahkamah Agung RI dengan nilai sempurna alias "excellent" dengan predikat "A". Kemudian, Akuntabilitas Kinerja dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), PN Masohi memperoleh predikat "B”.
 
PN Masohi juga terpilih sebagai Pilot Project Nasional Pengadilan Negeri percontohan pada Urutan kedua dari 20 besar. Selain itu PN Masohi juga  terpilih sebagai pengadilan negeri yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
 
Sedang dalam hal inovasi pelayanan publik telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis digital aplikasi yang diantaranya: e-sukma (survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara digital), penerapan E-Court (persidangan secara online) yang meliputi: pendaftaran perkara secara online di Pengadilan ( e-filing),pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), serta Laporan Pengaduan secara digital terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (SIWAS).
 
Di bidang pelaksanaan dan pelaporan keuangan pada Tahun 2018, berhasil diperoleh 2 penghargaan tertinggi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Maluku Tengah, sebagai peringkat pertama untuk pelaksanaan anggaran terbaik kategori Pagu diatas 1 (Satu) Milyar periode semester I Tahun 2018. Dan juga sebagai Satuan kerja (Satker) terbaik Kategori ketertiban
pertanggungjawaban UP/TUP periode semester 1 Tahun 2018.
 
Sedang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sampai dengan bulan April 2019 mencapai nilai 3,6 dari nilai IPK yang ditentukan, yaitu 3,6. Dan sampai dengan akhir Tahun, Indeks persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) di PN Masohi, mencapai nilai 93,8 dari minimal nilai IPKP yang ditentukan yaitu 8 LKE sebagai dasar penilaian untuk zona integritas mencapai nilai 92 dari minimal nilai yang ditentukan yaitu 82.
 
“Dan dari semua ikhtiar kami tersebut, Alhamdulillah, PN Masohi berhasil meraih Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik urutan ke 6 Nasional untuk Kategori Pengadilan Negeri Kelas 2 diseluruh indonesia dan terbaik urutan 1 diwilayah Indonesia bagian timur,” ungkapnya.
 
Namun menurut Haris, PN Masohi masih harus memenuhi 6 unsur indikator penunjang, yaitu melakukan promosi jabatan secara terbuka, rekrutmen secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, E-Procurement, pengukuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik.
 
“Semua itu menjadi output dari birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bersifat melayani,” pungkas Ketua PN Masohi itu. (*)

Berita terkait

Berita Populer