iklan-banner-01
iklan-banner-02

Proyek Air Bersih Milik BWS Maluku "Gatot"

Komisi III DPRD Kota Ambon saat meninjau langsung lokasi proyek air bersih milik Balai Wilayah Sungai Maluku, di Dusun Momukan Halong Batu-batu, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Rabu, (15/11/2017). Proyek ini sampai sekarang belum dinikmati masyarakat. /PN-15
PAMANAWANews, AMBON ---- Proyek air bersih milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku di dusun Momukan Halong Batu-batu, Kecamatan Baguala Kota Ambon, bermasalah.
Proyek ini gagal total alias gatot, karena tidak dinikmati oleh masyarakat setempat. Padahal, budget sebesar Rp 2,7 Miliar yang bersumber dari APBN tahun 2016, telah digelontorkan negara untuk pembangunan proyek ini, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun Momukan, Halong Batu-batu.

Apesnya, masyarakat setempat sampai saat ini belum juga menikmati air bersih dari proyek tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Cristianto Laturiuw dan rekan-rekan, nampaknya sudah "mencium aroma tak sedap" dibalik pelaksanaan proyek air bersih di Dusun Momukan Halong Batu-batu tersebut.

Kemarin, Komisi III DPRD Kota Ambon di bawah komando Cristianto Laturiuw, bersama para anggota komisi langsung meninjau lokasi proyek yang diduga sarat masalah itu.

Kepada awak media disela-sela kunjungan, Ketua Komisi III, Cristianto Laturiuw, mengatakan, peninjauan ini dilakukan sesuai aduan masyarakat.

Sesuai hasil kunjungan ini, diakuinya, memang pekerjaan sudah selesai pada 2016 lalu. Namun fakta lapangan berbeda. Pasalnya, warga atau masyarakat setempat mengeluh karena tidak menikmati air bersih dari proyek dimaksud.

"Jaringanya sudah terpasang di rumah-rumah warga. Masalahnya, air tidak mengaliri ke rumah warga. Progres kita kepada kualitas dan mutu dari sebuah pekerjaan proyek tetap menjadi catatan penting buat BWS Maluku," ucapnya.

Sebab, imbuh Cristianto Laturiuw, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan dalam bentuk fisik, tetapi asas manfaat dari proyek tersebut yang menjadi catatan serta sorotan Komisi III.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu, kepada awak media mengatakan, peninjauan lokasi proyek ini dilakukan karena DPRD telah berjanji kepada masyarakat yang mengadukan masalah ini.

"Kalian (wartawan), bisa saksikan sendiri untuk instalasi tenaga surya dan titik pengambilan air, sesuai kasat mata yang kita amati, seharusnya pekerjaaan galian tengah sungai, bukan lagi di daerah aliran sungai atau tepi sungai. Kalau yang namanya air dalam itu, tidak mungkin galiannya di tengah sungai," kata Jafry Taihuttu.

Jafry berujar, proyek milik BWS Maluku tersebut sudah gagal total (tidak bermanfaat bagi masyarakat) setempat. Sehingga, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku tidak perlu menunggu lagi ada aduan namun bisa langsung menindaklanjutinya dengan memproses hukum pihak-pihak yang terkait dengan proyek dimaksud.

"Setelah peninjauan ini, Komisi III akan merekomendasikan hal ini ke penegak hukum, biar segera diproses hukum. Pastinya, yang bertanggung jawab dalam proyek ini adalah pihak Balai Wilayah Sungai Maluku dan kontraktor," tegasnya.

Usai melakukan peninjauan lokasi, Komisi III DPRD Kota Ambon kemudian melaksankan rapat bersama pihak BWS Maluku.

Hadir saat itu antara lain, Direksi atau Bagian Pengawasan BWS Maluku, Robert Motorbons dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK BWS Maluku, Jhon Haurissa.

Jhon Haurissa selaku PPK BWS Maluku mengatakan, bersama pihaknya akan berupaya untuk memperbaiki proyek air bersih tersebut.

Alasannya, saat ini tengah dilakukan pencucian, dan jika air tidak cukup, maka akan dicari lagi sumber air yang baru.

"Proyek tersebut dikerjakan kala itu saya bukan PPK-nya. Yang menjadi PPK adalah pak Guntar M. Saya hanya melanjutkan tugas, dan PPK yang lama seharusnya bertanggung jawab dengan masalah yang ada," kata Haurissa seolah melempar tanggung jawab.

Sementara Direksi atau Bagian Pengawasan BWS Maluku, Robert Motorbons, pihak yang menangani proyek senilai Rp 2,7 miliar ini, berdalih setelah selesai pekerjaan, air sudah mengalir pada 2016 lalu.

"Sudah masuk dalam pemeliharaan yaitu pada bulan Januari. Benar, ada gangguan di pompa. Saya sudah panggil teknisi untuk memperbaiki dan airnya sudah berjalan baik. Setelah itu saya pulang ke tenggara. Saat saya balik, mendapat informasi dari wartawan, kemudian saya tinjau langsung ke lokasi proyek. Ternyata, ada sabotase dari pihak lain. Namun pasti akan diperbaiki," kata Robert Motorbons.

Pernyataan PPK dan Direksi BWS Maluku ini, justru bertentangan dengan keterangan warga setempat.

Salah satunya Ny. Ake Pikal. "Guna apa dipasang kran, sementara air tidak mengalir ke rumah warga. Padahal, kami butuh air bersih siang dan malam. Sementara tidak ada air dari proyek ini," ungkap Ny. Ake Pikal, salah satu warga dusun Momukan Halong Batu-batu.

Sembari menambahkan, saat proyek tersebut selesai dikerjakan, ada percobaan selama 3 hari. "Memang air mengalir. Namun, setelah itu, sudah tidak mengalir lagi sampai sekarang," ungkapnya. (PN-15)

Berita terkait