iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pedagang Pasar Binaya Maluku Tengah Protes Disperindag

Aktivitas para pedagang di Pasar Binaya Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Rabu malam, (18/10/2017). /PN
PAMANAWANews, MASOHI - Sejumlah pedagang yang berjualan di areal pasar Binaya kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku, awalnya bernama Masohi Plaza (MAPLAZ), kini mengeluhkan kinerja petugas penagih retribusi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.
Pasalnya, pihak Deperindag kabupaten Malteng kembali melakukan pungutan retribusi bulanan dari para pedagang. Sedangkan, para pedagang telah membayar retribusi ke petugas penagih retribusi sejak Januari hingga Juli 2017.
Mereka memprotes pembayaran retribusi dilakukan pasca mendapat undangan, dengan perihal pembayaran tunggakan retribusi bulanan. Undangan tersebut, menuai kecaman dari sejumlah pedagang. 
Sebab, mereka merasa telah membayar kewajiban retribusi setiap bulannya kepada patugas dinas terkait. Selain itu para pedagang pun mempertanyakan soal kehadiran mereka secara pribadi. Seharusnya menurut mereka disampaikan secara kolektif supaya dapat di dengar secara bersama-sama.
"Kita diberikan undangan untuk hadir di kantor Disperindag kabupaten Malteng mulai Rabu 19 -23 Oktober 2017, untuk membayar tunggakan. Padahal, kami sudah membayar sejak Januari hingga Juli 2017," ungkap sejumlah pedagang di pasar Binaya Masohi kepada Pamanawanews.com, Rabu (18/10/2017).
Seharusnya pihak Disperindag Kabupaten Malteng mengundang secara terbuka dengan cara melakukan pertemuan bersama para pedagang sehingga bisa diketahui masalah dimaksud secara transparan.
"Bukan caranya dengan mengundang masing-masing orang ke kantor Disperindag. Ini sangat mengganjal hati kami," kesal para pedagang.
Sesuai informasi yang diperoleh Pamanawanews.com, diduga ada masalah dalam penagihan retribusi double tersebut. Diantaranya, pada penagihan Januari hingga Juli 2017 ditangani oleh seorang petugas baru Disperindag kabupaten Malteng menggantikan petugas lama. 
Arsip retribusi yang dikantongi Disperindag kabupaten Malteng diduga hilang. Terdapat 3 lembar slip pada fisik kertas retribusi dimaksud, yaitu merah muda dan biru muda dipegang oleh petugas penarikan retribusi Disperindag Malteng, sedangkan kertas berwarna putih diberikan kepada para pedagang.
"Sebagian slip kami telah dibuang, sebab mayoritas kami berpikir tidak ada masalah. Bertahun-tahun kami berdagang di sini (pasar binaya), tidak ada masalah dalam pembayaran retribusi, masalahnya baru tahun ini. Dari pada simpan kertas yang sudah kami bayar, lebih baik kami simpan uang," ungkap para pedagang.
Para pedagang di pasar Binaya kota Masohi ini juga mengeluh, karena diperintah untuk membayar kembali retribusi. Menurut mereka pasti ada arsip data para pembayar, bukan malah merepotkan mereka. Bukan dengan alasan arsip retribusi dinas hilang. Sehingga para pedagang diminta untuk membayar lagi.
“Jangan ada masalah kita yang dijepit. Seharusnya, Disperindag Maluku Tengah bertanggung jawab. Sudah puluhan tahun kami beraktiftas sejak pasar ini masih menjadi pasar Inpres, hingga sudah menjadi pasar binaya. Sekarang baru ada masalah kami yang ditekan," keluh para pedagang menambahkan.
Mereka curigai, manajemen birokrasi tidak baik, dan diduga ada temuan sehingga sasarannya di arahkan ke pedagang. "Pajak retribusi tagihan kami bayar setiap bulan. Tapi kemudian kami diminta untuk membayar double, pajak bulan Januari hingga Juli 2017 kami bayar, dengan alasan data mereka hilang," ungkap para pedagang.
Untuk itu mereka meminta agar sistem retribusi elektronik diberlakukan oleh pihak Disperindag Maluku Tengah. "Sistem tagihan masih menggunakan kertas, kalau bisa jangan lagi menggunakan kertas, tapi sistem pembayarannya secara elektronik, supaya data bisa tersimpan secara rapi,” anjur pedagang.
Informasi yang dihimpun Pamanawanews.com, ternyata akar masalah bermula karena tidak ada arsip di Disperindag kabupaten Maluku Tengah, termasuk perubahan tenaga penagih retribusi. Awalnya ditangani oleh petugas bernama Jemi Esauw, tapi setelah ditangani oleh petugas yang baru yaitu ibu Nona, sehingga kini menuai masalah.
Padahal, sudah registrasi dan retribusi sudah dibayar sejak Januari – Juli 2017. Sekarang, mereka dibebani membayar kembali retribusi bulan Januari, jika para pedagang in tidak menunjukan slip pembayaran yang sudah dibuang.
Mereka mempertanyakan, sebenarnya kesalahan ada di pihak Disperindag atau pedagang? Biasanya kertas retribusi mereka bayar langsung membuangnya.
“Jangan karena uang yang hanya menjadi perhatian, tolong perhatikan fasilitas pasar juga. Pasar rusak kami tangani sendiri. WC rusak, banjir air masuk tidak ditangani, ini retribusi kok dipermasalahkan. Sejak Januari 2005  pasar Maplaz difungsikan, tidak pernah peresmian. Gedung ini juga punya nyawa. Tidak pernah ada peresmian gedung. Dari awal, WC sudah rusak. Gedung direhab di cat tapi warnanya belum satu bulan sudah pudar," kesal pra pedagang.
Diketahui retribusi yang ditagih pihak Dispreindag Malteng terhadap para pedagang bervariasi. Untuk pedagang yang mempunyai toko dikenakan retribusi senilai Rp.90.000 / orang. Sedangkan pedagang yang hanya memiliki etalase dikenakan Rp.30.000. untuk itu, para pedagang meminta supaya diberlakukan e-retribusi agar pembayaran dapat diketahui secara transparan.
"Dengan e-retribusi pembayaran akan secara transparan. Data pasti bisa tersimpan bila ada yang bayar atau tidak," saran mereka. 
Penerapan pembayaran retribusi melalui elektronik akan membuat kepercayaan pedagang kepada pemerintah semakin jelas. Karena mereka bisa memantau jumlah pembayaran para pedagang dalam hitungan minggu maupun bulan sekaligus membantu pemerintah mencegah pungli.
"Nanti pedagang bisa melihat ada berapa kios atau toko yang sudah membayar. Kemudian setiap bulan, pedagang bisa melihat jumlah dana retribusi yang diterima Pemda Kabupaten Malteng dari penarikan retribusi pedagang," harap pra pedagang pasar binaya. (PN-19)

Berita terkait