iklan-banner-01
iklan-banner-02

Izin Perkebunan Sawit, Berkedok Penebangan Kayu

Noaf Rumau, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku (mengenakan baju kaos berwarna putih), tampak sedang berdialog dengan warga saat meninjau hutan di wilayah Kecamatan Werinama, Sabtu, (18/11/2017). Lokasi ini, salah satu dari empat Desa yang diduga telah diserobot PT Nusa Ina Tanah Merah Manise, bukan untuk perkebunan kelapa sawit, Tapi, memanfaatkannya untuk melakukan pembalakan kayu. /PN-15
PAMANAWANews, BULA ----- Kasus eksploitasi hutan di wilayah Negeri/Desa Osong, Batuasa, Gusalau dan Desa Tobo, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, berlangsung penuh dramatis.
Betapa tidak, SK Bupati Kabupaten SBT Tahun 2014, hanya mengizinkan PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit. Naasnya, kebohongan dilakukan oleh pihak perusahaan, dimana sampai detik ini belum juga ada perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat.

Tabir atau kedok jahat PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise ini terungkap, setelah Komisi B DPRD Kabupaten SBT selama dua hari mengendap di hutan Osong.

Faktanya, Komisi B DPRD Kabupaten SBT menemukan ribuan kayu, hasil penebangan yang dilakukan pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise, menumpuk mulai di dalam hutan hingga di bibir pantai, untuk siap diangkut keluar daerah.

Tak mau hak ulayat masyarakat dirampas, maka Komisi B DPRD Kabupaten SBT pun memberi ultimatum.

"Pihak perusahaan segera melakukan perkebunan kelapa sawit sesuai izin yang diberikan Pemda Kabupaten SBT, sesuai dukungan dan harapan masyarakat desa Batuasa, Osong, Gusalau dan Desa Tobo, Kecamatan Werinama," ujar Anggota Komisi B DPRD Kabupaten SBT, F. Alimudin Kolatlena, saat dikonfirmasi pamanawanews.com, Selasa, (21/11/2017), terkait dengan sikap selanjutnya yang akan ditempuh Komisi B, pasca menginvestigasi kasus ini.

Lanjut Alimudin Kolatlena, Komisi B tidak melarang PT Nusa Ina untuk melakukan penebangan kayu di wilayah tersebut.

Tapi, Komisi B hanya melarang PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise melakukan aktivitas penebangan kayu di luar area izin, serta harus memperhatikan faktor lingkungan.

"Hutan adat (hak ulayat) desa Tobo tidak boleh diseroboti sesuai laporan masyarakat," tegasnya.

Adapun pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku nanti, Komisi B akan meminta pertanggung jawaban PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise, untuk melaksanakan kewajibannya sesuai izin yang sudah dikantongi, sebaliknya tidak boleh melanggar ketentuan dimaksud.

"Karena sebelum meninjau lokasi, Komisi B sudah pernah bertemu untuk mempertanyakan Dishut Provinsi Maluku soal izin PT Nusa Ina.
Soal izin tahap II dari Pemda Provinsi Maluku itu ada. Cuma izin tahap I untuk logging ini yang belum kami dapat," ulasnya.

Sehingga, Komisi B mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku segera memanggil pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise, untuk mempertanggung jawabkan tindakan mereka di hutan Osong, Batuasa, Gusalau dan Tobo.

"Sebab, masyarakat Desa Osong, Batuasa dan Gusalau termasuk Desa Tobo, berani memberikan dukungan untuk lahan mereka dipakai, karena izin yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten SBT kepada perusahaan tersebut, hanya untuk membuka perkebunan kelapa sawit, bukan izin penebangan kayu," tegasnya.

Bila sampai dengan tahun 2018 nanti, PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise, belum juga mengembangkan perkebunan kelapa sawit, maka masyarakat setempat langsung memboikot seluruh aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.

"SK Bupati Kabupaten SBT Tahun 2014 diterbitkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise. Salah satu poin menyebutkan, bahwa pembersihan lahan. Tapi, sesuai peninjauan kami di lapangan Jumat hingga Sabtu kemarin, belum ada tanda-tanda pihak perusahaan melakukan perkebunan kelapa sawit. Padahal, izin sudah mereka peroleh sejak tahun 2014," ungkapnya.

Ia menduga, pihak perusahaan berani melakukan penebangan kayu di wilayah hutan Osong, Batuasa, Gusalau dan Tobo, karena mengantongi izin tahap II dari Gubernur Maluku melalui Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

"Eksploitasi hutan wilayah Desa Osong, Batuasa, Gusalau dan Desa Tobo, itu karena perusahaan dapat izin tahap II dari Pemda Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, sehingga perusahaan berani melakukan penebangan kayu," paparnya.

Pada 2016, izin tahap I juga diterbitkan oleh Pemda Provinsi Maluku. Ternyata, sejak 2016 lalu, pihak perusahaan sudah melakukan penebangan kayu serta berulang-kali mengangkut hasil pembalakan mereka ke luar daerah.

"Khusus warga Desa Tobo, merasa hak ulayat mereka telah diserobot oleh perusahaan. Sebab sampai saat ini, tidak ada perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pihak PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise di hutan setempat," beber Kolatlena, mengutip keluhan para warga selaku pemilik ulayat, saat Komisi B melakukan investigasi secara langsung di lapangan.

Sesuai ketentuan yang ada, imbuhnya, untuk penebangan kayu jaraknya harus jauh yaitu berkisar 50 - 200 meter dari wilayah sungai.

Namun ketentuan ini sesuai temuan Komisi B di lapangan, ternyata PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise telah melakukan penebangan kayu di dalam area terlarang.

"Menindaklanjuti temuan lapangan ini, maka dalam kunjungan kerja selanjutnya, Komisi B DPRD Kabupaten SBT, akan melakukan pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, untuk mempertanyakan surat izin usaha PT Nusa Ina Agro Tanah Merah Manise," pungkasnya. (PN-15)

Berita terkait

Berita Populer