iklan-banner-01
iklan-banner-02

Di Hearing DPRD, Wabup Buru Minta Maaf

Bupati Buru Ramly Umasugi dan Wakil Bupati Buru Amostofa Besan duduk bersama dalam sebuah kegiatan pemerintahan
PamanawaNews, NAMLEA – Kisruh antara Bupati Kabupaten Buru Ramly Umasugi dan Wakilnya Amostofa Besan sepertinya mulai meredah. Wakil Bupati (Wabup) Buru Amostafa Besan akhirnya mengakui apa yang dilakukan dan meyampaikan permohonan maaf di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buru, saat berlangsungnya hearing menanggapi persoalan tersebut.

Permohonan maaf itu disampaikan Wabup Buru, Amostofa Besan saat berlangsungnya hearing di DPRD Buru, Senin (30/7).

"Sekiranya bapak ibu dewan merasa beta telah melangkahi, beta juga minta maaf. Hal itu memang benar. Beta juga ingin semua orang bisa kritik, bahkan marah beta. Berikan masukan ini salah, solusinya begini," ujar Wabup Amustofa Besan di hadapan pimpinan DPRD Kabupaten Buru.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua DPRD, Iksan Tinggapy dan dihadiri dua Wakil Ketua, Aziz Hentihu dan Djalil Mukaddar, yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu, Amustofa Besan banyak menerima kritik dari delapan anggota DPRD. Bahkan tiga pimpinan dewan juga angkat bicara.

Bahkan Iksan Tinggapy dengan tegas di hadapan Wabup, mengatakan sebagai mantan Ketua Tisue RAMA, ia sangat bertanggungjawab atas kekisruhan yang terjadi antara Bupati dan Wabup.

"Lewat kemenangan, beta turut mengangkat tangan kalian berdua di hadapan rakyat Bupolo, bahwa kalian adalah pemenang sejati," tegas Tinggapy.

Sedangkan Aziz Hentihu mengungkap sudah melihat gejala kekisruhan Wabup dengan Bupati sejak empat bulan lalu. Untuk itu, ia dan wakil pimpinan dewan Djalil Mukaddar meminta ketegasan, laporan ke Mendagri oleh kuasa hukum itu sudah disadari betul dampaknya yang tidak menguntungkan bagi lancarnya roda pembangunan di daerah itu.

Bila Aziz mengaku melihat disharmonis ini baru empat bulan lalu, maka Ketua Dewan yang akrab dipanggil Nugie ini mengaku sudah melihat tanda-tanda itu sudah lama.

"Beta bahkan sudah mencium aroma ini dari awal," tanggap Nugie.

Karena itu, Nugie mengkritik pedas Amustofa Besan, yang tidak hadir di dua moment penting, HUT setahun kepemimpinan dan juga acara Halal bi Halal. Padahal, moment itu bisa digunakan untuk Wabup dan Bupati kembali berdamai.

Menjadi pertanyaan, lanjut Nugie, di moment itu Bapak tidak berada di tempat. Kalau Bapak berada di tempat, maka selesai segala persoalan ini. Kemudian beta mrnunggu moment yang paling tepat pada saat Halal bi Halal. Saling maaf memaafkan. Tetapi dalam moment itu Bapak juga tidak berada di tempat. Beta ingin bertanya kenapa tidak berada di tempat, padahal moment itu krusial untuk berdua berdamai.

"Ini pertanyaan beta. Pertanyaan dari sudara tehadap saudara. Dari kakak terhadap adik, dari adik tehadap kakak. Pak Wakil sebagai anak adat, dan beta juga anak adat. Kami berharap jawaban yang baik dari Wakil Bupati terhadap apa yang telah terjadi," tandas Nugie.

Untuk itu di hadapan Wabup, Nugie dan dua pimpinan dewan lainnya, Aziz dan Djalil. menegaskan, agar kekisruhan ini harus selesai.

"Kita berharap di moment kebesaran tanggal 17 Agustus nanti, Bupati - Wakil Bupati sudah harus berdamai," tandas Nugie dan diamini anggota dewan.

Nugie mengingatkan Wabup dan Bupati agar harus hadir terlihat bersama dan mesra kembali di hadapan rakyat pada moment tersebut.

"Dengan memakai pakaian kebesaran putih-putih, pakaian kebanggaan, pakaian yang pertama kali dikukuhkan sebagai Bupati - Wakil Bupati. Keduanya harus bersama dalam peristiwa 17 Agustus nanti," tanggap Nugie.

"Kita memulainya hari ini tanggal 30 Juli.Persoalan ini harus jernih sebelum tanggal 16 Aguatus nanti," imbuhnya lagi.

Sementara itu, wabup yang diberikan kesempatan untuk menjelaskan soal aduan ke Mendagri dan rekaman percakapan yang kini beredar, tidak menyangkalnya.

Wabup yang memberikan penjelasan lebih dari satu jam dan mengisahkan dari awal kekisruhan dirinya dengan Bupati. Disharmonis itu berawal dari adanya tuduhan kalau dirinya yang mengadukan masalah yang terjadi di Pemkab kepada Tipikor Polda Maluku.

Pasca isue miring itu, Amos mengaku terasing. Bahkan saat di ruang kerja Wabup ia juga terasing karena tidak ada satu PNS, bahkan pimpinan OPD yang datang ke rungannya.

Bahkan parkir mobil dinas D 2 pun, sopirnya dilarang memarkir di tempat biasanya di depan pintu masuk Kantor Bupati. Terungkap, larangan dari Satpol PP itu konon atas perintah Kabag Umum, Saiful Jainahu.

Di hadapan DPRD ini, Amos memanfaatkan kesempatan itu guna mengklarifikasi kegaduhan yang terjafi antara Dia dan Bupati.

Ia menyatakan menerima semua kritikan pedas dari para wakil rakyat dan akan menyudahi konflik dan kekisruhan ini.

"Beta berjiwa besar menyekesaikan masalah ini. Mari katong selesaikan secara baik-baik. Apa yang disampaikan pak pimpinan dewan, teman-teman dewan, beta menerima dengan baik," harap Amos  (PN-18/KT)

)

Berita terkait