iklan-banner-02
iklan-banner-02

Sekda SBB Susul Mantan Bupati, Wadir: Satu Satu

PAMANAWANews, AMBON- Setelah mantan Bupati SBB Jacobus Puttileihalat dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi dana publikasi sebesar Rp 750 juta pada awal Desember 2017, lantas adakah calon tersangka lainnya?.
Sumber Foto: IST
Desas desus adanya dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB, Mansur Tuharea, dalam pusaran kasus yang merugikan negara sebesar Rp551.147.899, ini dijawab AKBP. Harol W. Huwae, Wadir Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, secara halus.

"Masih dalam penyelidikan (dugaan keterlibatan Sekda). Satu satu (pelan pelan)," kata Harold saat ditemui di Markas Polda Maluku setelah menghadiri acara serah terima jabatan 5 Kapolres jajaran dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku, Senin (4/12/2017).

Sementara untuk Jacobus Puttileihalat sendiri, Harold mengaku jika berkas perkara mantan ketua DPD Partai Demokrat Maluku itu, kini tinggal dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.

"Sudah tahap I. Tinggal P21 (berkas lengkap) saja. Jika lengkap maka kita akan serahkan tersangka bersama sejumlah barang bukti," jelasnya.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Bob, sapaan akrab Jacobus Puttileihalat ini, tidak ditahan. Ia dinilai kooperatif dalam menjalani proses hukum. Kendati demikian, oleh penyidik, Bob dikenakan wajib lapor.

"Kita kenakan wajib lapor seminggu 2 kali," tandas mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease itu.

Peran mantan Bupati dan Sekda SBB terungkap, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan Petrus Eropley dan Rio Kormein, eks Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah  (PPKAD) Kabupaten SBB, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Dakwaan JPU menyebutkan adanya keterlibatan mantan Bupati SBB dan Sekda dalam kasus dugaan korupsi yang bersumber dari APBD tahun 2014 tersebut.

Semebanyak 21 nama yang disebutkan menerima aliran dana proyek dimaksud atas perintah mantan Bupati SBB termasuk disetujui Sekda.

Modus yang dipakai adalah dengan melakukan markup biaya publikasi dan pencetakan iklan. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp551.147.899.

Kasus dugaan korupsi ini diusut Ditreskrimsus Polda Maluku dimana dalam penyelidikan dan penyidikan, ditemukan adanya kegiatan fiktif pengelolaan anggaran publikasi.

Untuk mengelabui, laporan pertanggungjawaban dibuat seakan kegiatan tersebut berjalan sesuai dalam Rancangan Anggaran Belanja. (PN-07)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02