iklan-banner-01
iklan-banner-02

Sebulan KPK Mengendap di Kota Ambon

PAMANAWANews, AMBON - Sudah satu bulan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendap di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK RI Bidang Pencegahan dalam dialog interaktif Kementeriaan Keuangan Provinsi Maluku di aula lantai V gedung Keuangan Negara Ambon, Jalan Kapitan Ulupaha No. 1 Ambon, Provinsi Maluku, Rabu, (31/1/2018). /Pamanawa News

Kasus apa yang sedang dikeker, hanya saja, pihak KPK belum transparan untuk menyampaikannya kepada awak media di kota bertajuk manise.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Basaria Panjaitan mengakui keberadaan tim KPK di kota Ambon sudah satu bulan.

"Jadi, tim Korsupgah itu memang mereka akan membuat pemetaan dulu, kira-kira di bidang apa yang mau dibenahi. Tapi, secara umum nanti setiap pemerintah tingkat provinsi kabupaten dan kota akan dibuat suatu perencanaan i-pelning. Itu nanti jadi terintegrasi dengan i-budgating. Sehingga nanti tidak bisa lagi ada kecurangan," kata Basaria Panjaitan dalam dialog interaktif Kementeriaan Keuangan Provinsi Maluku di aula lantai V gedung Keuangan Negara Ambon, Jalan Kapitan Ulupaha No. 1 Ambon, Provinsi Maluku, Rabu, (31/1/2018).

Dialog interaktif Kementeriaan Keuangan Provinsi Maluku mengusung tema "membangun budaya anti korupsi melalui peningkatan integritas pengelolaan keuangan di Timur Indonesia" salah satu narasumber adalah Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan.

Basaria menuturkan, semua pengelolaan keuangan harus transparan. Jika ada kecurangan akan lebih mudah kelihatan.  

"Jadi tim kita itu masih akan mulai pemetaan. Kemarin mereka sudah buat rencana aksi. Dan mereka sudah buat 10 komitmen.  Ya itu yang nanti kita dampingi dan kawal terus. Setelah tiga bulan hingga enam bulan pada tahun depan (2019) baru kita evaluasi," timpalnya.

Dia berujar, lebih baik mencegah dari pada melakukan tindakan yang represif. "Itu yang pertama dan kita tahu di Maluku sampai saat ini belum ada Operasi Tangkap Tangan. Yah, mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada seperti itu. Tapi, bukan berarti tidak ada OTT lalu tidak ada kecurangan-kecurangan ada juga dilakukan oleh kepolisian ada juga oleh kejakasaan. Nah kalau tim sudah masuk kesini dan semua system di benahi, tentu harapan kita sudah pasti bagaimana lebih baik dari yang sekarang," kata Purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal ini.

Di KPK itu, kata dia, ada 38 laporan dari masyarakat tapi setelah diteliti relative tidak ada yang menjadi kewenangan KPK.

"Ada satu yang menjadi kewenangan KPK, kita serahkan ke kepolisian atau ke kejaksaan. Yang lain-lain kita serahkan kepada aparat pengawas internal supaya dibenahi. itu yang kita lakukan. Yang satu itu belum diproses karena tidak memenuhi unsur. Kalau saya tidak salah ada proses lelang ya kemudian kita serahkan ke polisi dan ternyata itu juga tidak bisa dibuktikan. Jadi, laporan dari masyarakat itu tidak harus semuanya ditindaklanjuti, dan belum tentu memenuhi unsur sebagaimana laporan mereka," kata Basaria.

Menyangkut dana desa secara umum dari jumlah nilai termasuk juga subjek hukumnya tidak termasuk kewenangan dari KPK. Itu sebabnya, lanjutnya, KPK bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses.

"Kalau ada tindak pidana, tapi kita tidak mengharapkan seperti itu. Untuk tahun ini, kita canangkan karena banyak yang masuk ke KPK. Yang kita tandatangani bukan laporan gratifikasi, tapi tolak gratifikasi," imbuhnya.

Dikatakan, tercatat 61 persen pejabat di Maluku yang belum melaporkan   harta kekayaan mereka. "Kalau tim kita sudah ada disini paling tidak 90 persen tahun ini mereka sudah bisa melaporkan.  Memang UU tidak membuat sanksi untuk masalah itu, tapi ada instansi yang membuat sanksi administrai. Misalnya di polisi kalau naik pangkat/jabatan, itu sudah seharusnya melaporkan semua harta kekayaannya," tukasnya. (PN-13)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02