iklan-banner-01
iklan-banner-02

Ketua MUI SBB Terindikasi Korupsi

PAMANAWANews, AMBON- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Moksen Attamimi, diduga melakukan tindakan penyelewengan terhadap dana lembaga yang dipimpinnya. Dari total dana Rp 400 juta lebih di tahun ini, sebagian dimanipulasi dengan modus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Hal ini terungkap, setelah pengurus MUI SBB, mengetahui nama-nama mereka termasuk dalam daftar penerima SPPD dengan agenda kunjungan ke desa dan dusun pada setiap kecamatan di SBB. Padahal mereka sama sekali tidak pernah menerima sepersenpun dari dana SPPD itu.
Ketua MUI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Moksen Attamimi.
Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah, MUI Kabupaten SBB, Fathin Tuasamu mengungkapkan, hampir semua pengurus MUI SBB, namanya tercantum dalam SPPD fiktif. Didalam SPPD itu diuraikan desa atau dusun dimana pengurus atau anggota melakukan kunjungan. "Salah satunya saya sendiri. Dengan agenda kunjungan ke Dusun Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu. Total dana yang tercantum pada SPPD fiktif itu sebesar Rp 950 ribu. Padahal saya tidak pernah melakukan kunjungan itu apalagi menerima dana SPPD tersebut."ungkap Tuasamu, kepada PamanawaNews.com, Senin (23/10/17).

Selain dirinya, kata Tuasamu, ada beberapa pengurus lain yang namanya ikut tercantum dalam SPPD fiktif itu. Diantaranya, Sekretaris Umum MUI SBB, Hanafi, S.Pd, dengan agenda kunjungan Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, total dana SPPD sebesar Rp 950 ribu. Bendahara Umum, Ali Wafa, total dana SPPD Rp 950 Ribu, Jalil Renyaan, kunjungan ke Desa Sukaraja, Kecamatan Taniwel,  SPPD Rp 1,5 juta dan beberapa nama lain yang dicatut untuk modus SPPD fiktif." papar Tuasamu.

Tuasamu mengatakan, nama-nama  yang disebutkan itu telah dikonfirmasi bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam agenda kunjungan ke desa/dusun apalagi menerima dana SPPD fiktif. "Untuk mempertegasnya ada beberapa orang pengurus berkesempatan menandatangani surat pernyataan diatas meterai 6000 yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah berkunjung ke desa/dusun serta menerima sepersen pun dari dana SPPD fiktif itu." tegas Tuasamu.

Selain dana SPPD fiktif lanjut Tuasamu, ada beberapa persoalan krusial lain yang dilakukan oleh mantan anggota DPRD kabupaten SBB itu diantaranya, tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Diduga dana MUI digunakan untuk kepentingan pribadi dan terlibat dalam partai politik. "Pada saat Pilkada SBB kemarin, dana MUI, sebesar Rp 100 juta lebih, juga digunakan untuk kepentingan salah satu kandidat. Yang bersangkutan sudah mengakuinya saat rapat bersama pengurus perihal penggunaan dana itu. Moksen berdalih, menggunakan dana pribadinya  sehingga melakukan pemotongan kurang lebih 100 juta dari dana MUI saat dana tahap pertama dicairkan."sebut Tuasamu.

Tuasamu mengatakan, beberapa  persoalan menyangkut dengan kepimimpinan dan kinerja Moksen Attamimi sebagai Ketua MUI SBB itu telah dirampungkan dalam surat laporan yang dikirim ke MUI Provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti. "Kami sudah melaporkan tindakan-tindakan  yang dilakukan Moksen Attamimi ke Pengurus MUI Maluku. Dalam laporan itu kami tuangkan berbagai permasalahan, baik itu SPPD Fiktif, keterlibatan dalam  partai politik, penggunaan dana MUI untuk kepentingan Pilkada SBB, serta tidak efektifnya Moksen dalam memimpin MUI SBB. "kata Dia.

Kesempatan itu, Tuasamu menegaskan, persoalan manipulasi dana MUI melalui SPPD fiktif dengan mencatut nama pengurus MUI tanpa sepengatahuan akan  segera dilaporkan ke pihak berwajib. "Jika surat yang kami kirim ke MUI Provinsi Maluku itu tidak secepatnya dibijaki. Maka persoalan yang kaitannya dengan pidana segera kita laporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku."

Ketua MUI SBB  Moksen Attamimi, yang dikonfirmasi melalui telpon seluleranya tidak menjawab. Pesan SMS yang dikirim, perihal konfirmasi atas laporan yang disampaikan pengurus ke MUI Provinsi juga tidak digubris.

Sementara itu, Pengurus MUI Provinsi Maluku, Ustadz Arsal Tuasikal mengaku, pihaknya telah menerima laporan aduan dari pengurus MUI Kabupaten SBB. Dalam surat itu ada beberapa poin laporan yang disampaikan salah satunya, soal dugaan penyelewengan dana melalui SPPD Fiktif. "Iya, memang surat laporannya sudah kami terima." singkat Ustadz Arsal Tuasikal. (PN-11).

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02