iklan-banner-01
iklan-banner-02

"Keroyok" Tambang Cinnabar di Pulau Seram

PAMANAWANews, AMBON- Sejumlah kementrian RI, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, dibawa komando Gubernur Maluku, rame rame "keroyok" penambangan batu cinnabar yang berada di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Endingnya, bisnis illegal itu segera ditutup, tanpa merugikan para penambang.
Rapat pembahasan penutupan tambang batu cinnabar di kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/11/2017) / pamanawanews.com
Rencana penutupan tambang bahan dasar mercury yang berada di Gunung Tembaga, Negeri Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), ini dibahas bersama di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/11/2017).

Pembahasan bersama merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo tanggal 9 Maret 2017 lalu. Sebab, arahan Presiden terkait penutupan tambang bahan kimia berbahaya itu sampai sekarang, masih terus beroperasi.

"Pembahasan untuk mengambil langkah penutupan tambang cinnabar. Lalu mencari instrumen pendekatan untuk memberikan peluang kepada para penambang melalui pelatihan apakah itu pertanian, (atau) memberikan akses pada perikanan," kata DR Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/11/2017).

Menurut Rasio, pembahasan penutupan tambang mercury ini ada kaitan erat dengan pertambangan emas yang berada di Pulau Buru, Provinsi Maluku.

"Olehnya itu dalam konteks UU mercury, kita harus menghentikan penambangan itu," ujar Rasio kepada wartawan.

Penghentian pertambangan mercury ini, tambah Rasio, juga dalam rangka menghentikan petambangan emas.

"Dulu kan harga mercury 1,5 juta. Sekarang 500 ribu. Makanya langkah yg kita lakukan untuk menghentikan suplai mercury yang berasal dari cinnabar yg ada di Pulau Seram ini," jelasnya.

Dari data tersebut, lanjut Dia, penutupan tambang mercury, dengan sendirinya mengurangi pertambangan emas.

"Kalau ini kita stop maka pertambangan emas tadi akan berkurang, sehingga tidak efisien, tidak ekonomis lagi," ujarnya.

Penutupan tambang, kata Dia, tidak serta merta melepas tanggungjawab terhadap nasib para penambang.

"Kita akan latih para penambang yang dulunya petani atau perikanan. Kita yakin akan berhasil. Makanya kita dari berbagai kementrian datang untuk rapat bersama gubernur. Kita melihat komitmen gubernur untuk mengerahkan semua SKPD dan meminta dukungan pemerintah pusat kalau bisa penutupan ini berkelanjutan," tandasnya.

Sementara Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Satria Bakti Parikesit, mengungkapkan penutupan tambang mercury menindaklanjuti arahan Presiden yang meminta peredaran mercury diawasi, pelakunya di tindak dan seterusnya.

"Arahan presiden harus di tutup. Arahan yg kedua berdayakan masyarakatnya agar mereka tidak kembali lagi. Jadi arahan Presiden ini sudah jelas. Dan nanti kita akan tindaklanjuti," jelasnya.

Dalam rapat tadi, Satria mengaku Gubernur Maluku, Said Assagaf memiliki itikad bagus dan punya komitmen kuat. "Jadi penutupan ini lebih cepat lebih baik. Dalam dua hari apakah tim turun ke sana atau tutup itu bagus," sebutnya.

Penutupan ini, lanjut Satria, juga bertujuan untuk menunjukan kalau Indonesia tidak akan lagi menjadi importir dan menjadi ladang peredaran merkuri illegal.

"Terakhir kali bapak Presiden ke sini itu pun nanya kepada Bapak Gubernur itu kenapa masih jalan. Presiden pun untuk informasi informasi ini dapat terus dan selalu memberikan arahan arahan yang tegas dan taktis untuk persoalan ini. Kita pingin cepat mengaklerasi arahan Presiden ini biar jalan," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam rapat tadi juga dihadiri tim dari Mabes Polri, Polda Maluku dan sejumlah SPKD Pemerintah Daerah Maluku. (PN-08)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02