iklan-banner-01
iklan-banner-02

Kejati Maluku Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek WFC

PAMANAWANews, AMBON ----- Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Water Front City (WFC) Kabupaten Buru, tahun 2015 - 2016 bersumber dari APBN mencapai Rp10 Miliar, Kamis, (7/12/2017), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi menetapkan empat orang (4) orang sebagai tersangka. Masing-masing dengan inisial SJ, MD, SU dan MRP.
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Jalan Sultan Khairun, Kota Ambon. /PamanawaNews.com

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulette menguraikan, SJ, Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru, ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Nomor: B1876/S.1/MD.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017. 

MD (Wiraswasta) ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Nomor: B1877/S.1/MB.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017. 

Berikutnya, Anggota DPRD Kabupaten Buru dengan inisial SU, ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Nomor: B1878/S.1/MD.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

Dan MRP (wirswasta) pelaksana proyek tahap I tqhun 2015, ditetapkan sebagai tersangka dengan Nomor Surat: B1875/S.1/MD.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017. 

“Empat orang ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan WFC di Kabupaten Buru, yang pengerjaannya tahap I pada 2015, dan tahap II tahun 2016," ungkap Samy Sapulette kepada wartawan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Bilangan Sultan Khairun Kota Ambon, Kamis, (7/12/2017).

Samy Sapulette menerangkan, empat orang ini ditetapkan sebagai tersangka, sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dokumen atau surat-surat terkait, pula pemeriksaan fisik proyek oleh penyidik di lapangan, dan pemeriksaan ahli bidang teknis.

"Penetapan empat orang ini sebagai tersangka sudah kami lakukan dalam ekspos perkara, Senin 4 Desember 2017, di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Karena penyidik sudah punya alat bukti yang cukup,” terangnya.

Tiga tersangka yaitu SJ, MD dan MRP, penyidik menyandangkan  pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU-RI Nomor: 31 tahun 1999 juncto UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Khusus tersangka SU, selain disangkakan dengan pasal tersebut di atas, penyidik menjeratnya dengan pasal 12 huruf (i) UU-RI Nomor: 31 tahun 1999 juncto UU-RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditambahkannya, Surat Perintah Penyidikan juga telah diterbitkan kepada empat orang tersangka tetsebut, sejak Rabu 6 Desember 2017.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Abdul Hakim, kepada awak media menyatakan, terkait dengan pemetiksaan terhadap para tersangka, segera akan dijadwalkan.

"Waktunya pemeriksaan selanjutnya akan kita agendakan,” ujar Abdul Hakim, menjawab awak media.

Empat orang tersangka ini, belum ditahan. Pihak Kejati Maluku berdalil, karena proses pemeriksaan masih akan dilanjutkan.

"Untuk kerugian negara dalam proyek WFC, kami belum bisa memberikan kepastiannya. Sebab, masih dilakukan kalkulasi atau perhitungan penyidik," tuturnya. 

Asal tahu saja, proyek pembangunan WFC di Kabupaten Buru ditangani oleh PT. Aego Media Pratama. Perusahaan ini mengerjakan proyek tersebut dua tahap dengan nilai mencapai Rp10 Miliar sejak 2015 hingga 2016.

Tahap pertama yaitu tahun 2015 dilaksanakan pembangunan reklamasi pantai atau program WFC di  Namlea, (Ibukota Kabupaten Buru), dianggarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Buru sebesar Rp4,9 Miliar.

Anggaran tersebut dipakai untuk pemancangan tiang dan penimbunan kawasan Pantai Merah Putih, Namlea Kabupaten Buru. Sialnya, tidak perbah dilakukan pemancangan tiang. Anehnya, dilaporkan proyek sudah rampung (padahal tidak). 

Bahkan pengerjaan pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter, juga tidak dikerjakan oleh pelaksana proyek. (PN-13)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02