iklan-banner-01
iklan-banner-02

Polisi Ramah HAM

Penyuluhan HAM di Swissbell Hotel Ambon / PamanawaNews.com.
PAMANAWANews, AMBON- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Maluku, menggelar penyuluhan HAM Bagi Aparat Kepolisian Daerah Polda Maluku yang berlangsung di Swissbell Hotel, Kota Ambon.

Kegiatan yang dilanjutkan dengan penandatangan kerja sama antara Komnas HAM RI dan Polda Maluku, Selasa (12/12/2017), itu mengusung tema Polisi Ramah HAM.

Komisiner Komnas HAM RI yang merupakan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsari, memaparkan Kegiatan penyuluhan HAM dilakukan setelah kurang lebih sepuluh tahun sejak digulirkannya UU Kepolisian No.2 Tahun 2002, kepolisian belum menunjukkan kinerja sebagaimana harapan masyarakat. Sebab, laporan Komnas HAM RI, setidaknya hingga lima tahun terakhir menunjukan bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak diadukan masyarakat, setelah itu pemerintah daerah dan korporasi.

Maluku sendiri sejak tahun 2009, Komnas HAM RI Perwakilan Maluku telah dilibatkan dalam proses Penguatan Kapasitas HAM bagi Kepolisian melalui pemberian Materi HAM dalam proses Pendidikan Kepolisian bagi para calon anggota Kepolisian di Maluku. 

Komnas HAM Perwakilan Maluku juga dilibatkan secara langsung sebagai Pengawas Eksternal dalam proses rekrutmen calon anggota Kepolisian di wilayah Maluku. Di tahun 2016 dari sejumlah kasus Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM Perwakilan Maluku, Institusi Kepolisian menempati peringkat pertama Pihak yang diadukan. Dimana 60% kasus Pengaduan terkait Kinerja Kepolisian.

Beberapa kasus yang sering masuk ke pengaduan Komnas HAM Perwakilan Maluku antara lain, tindakan kriminalisasi, penyiksaan, penangkapan semena-mena dan lain-lain. 

Secara Nasional sejak tahun 2010 Komnas HAM berinisiatif membuat Memorandum of Understanding (MOU) untuk membuat langkah-langkah preventif dalam kaitannya menunjang kerja kepolisian berbasis HAM. Faktanya, masih banyak kendala yang terjadi untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Meskipun beberapa kegiatan pelatihan sudah dilakukan, termasuk pihak-pihak lain juga terlibat banyak memberikan pelatihan dan pendidikan HAM menyangkut peningkatan kinerja kepolisian, tapi pengaduan-pengaduan yang muncul di masyarakat tidak berkurang bahkan semakin meningkat terhadap kepolisian. 

Meskipun demikian, tidak sedikit perwira tinggi di kepolisian yang menaruh minat besar bagi upaya pengimplementasian HAM di lembaga mereka. 

 “Tujuannya memberikan pemahaman keterkaitan HAM dengan tugas dan fungsi kepolisian baik melalui instrumen HAM nasional maupun internasional. Membangun pemahaman bersama dalam mengimplementasikan HAM baik pada aspek materi, maupun metodologi dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga HAM tidak hanya menjadi pengetahuan saja namun juga dipahami, mengubah sikap dan perilaku serta keterampilan peserta untuk mendesiminasikan HAM pada lingkungannya,” jelasnya.

Sementara Kabidkum Polda Maluku, Kombes Sih Harso yang menyampaikan Kebijakan serta Atensi Kapolda Maluku Terkait Implementasi HAM, diantaranya senantiasa tanggap dan antisipatif, laksanakan tugas dengan fokus dan totalitas, menjadi penggerak dan pelopor pelaku berbudaya.

Personel Polda juga harus tegas dalam bertindak dan lembut saat bersikap, memastikan penyederhanaan, ketersediaan dan standarisasi seluruh layanan publik, laksanakan tugas dengan transparans dan akuntabilitas, layani masyarakat dengan ikhlas jujur sepenuh hati tanpa pamrih serta sebagai aparat penegak hukum harus taat dan jangan sampai melanggar hukum.

"Atensi Kapolda Maluku terkait implementasi HAM diantaranya jalankan program Kapolri dengan sebaik-baiknya, hindari melakukan pelanggaran dan kesalahan, kekuatan Polda Maluku bukan semata pada pasukan dan senjata tetapi kekuatan terbesar ada pada masyarakat itu sendiri,” terangnya.

Selain itu, personel melaksanakan penegakan hukum dengan profesional, proporsional humanis, dan menjalankan segala bentuk pengamanan sesuai protap, humanis dan apabila anarkis laksanakan tindakan kepolisian terukur. 

“Personel juga laksanakan protap penanganan perkara dengan memperhatikan aspek yuridis serta aspek teknis dan cegah pungli diinternal Polda Maluku dengan membuat inivasi yang memanfaatkan teknologi informasi modern," tandasnya. (PN-07)

Berita terkait