iklan-banner-01
iklan-banner-02

Polda Metro Diminta Transparan Soal Kasus Sandiaga

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.
PAMANAWANews, JAKARTA- Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan bahwa Polda Metro Jaya perlu menjelaskan ke publik tentang bagaimana nasib dan kelanjutan perkara yang menyangkut Sandiaga Salahuddin Uno.

"Sandiaga sudah disahkan KPU sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo. Jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019, apakah Polda Metro Jaya berani memeriksa Sandiaga," kata Neta dalam keterangannya, Sabtu, (22/9/2018).

Untuk itu, IPW mendesak Polda Metro Jaya agar bersikap profesional dan berani memberi kepastian hukum akan berjalan sesuai supremasi hukum.
 
Menurut data IPW, ada beberapa kasus yang menjerat Sandiaga, yakni kasus dugaan penggelapan dan penipuan tanah di Curug Tangerang dengan LP/1091/I/PMJ/Dit Reskrium tanggal 8 Januari 2018 dan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian uang dengan laporan LP/3356/VI/2018/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 27 Juni 2018.
 
"Berkaitan dengan kasus itu tanggal 30 Januari 2018 Sandiaga pernah diperiksa Polda Metro Jaya selama 3,5 jam," tutur Neta.
 
Namun, beber dia, saat Sandiaga mencalonkan diri sebagai cawapres, Polda Metro Jaya menghentikan sementara penyidikan kasusnya. Hal itu mengacu pada peraturan Kapolri yang menyebutkan, siapapun ditetapkan sebagai calon kepala daerah maupun capres-cawapres, jangan diganggu dengan proses hukum.
 
"Kasusnya baru bisa dilanjutkan usai pilpres," pungkasnya.
 
Neta menambahkan, seharusnya Polda Metro Jaya bisa bekerja cepat. Jika kasus itu tidak memenuhi unsur pidana, harus ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga Sandiaga sebagai cawapres tidak tersandera.
 
"Terlepas dari semua itu, Polda Metro Jaya perlu menjelaskan secara transparan akan nasib kasus tersebut," demikian Neta S Pane. (PN-02/ads)

Berita terkait