iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pengusutan Kasus Korupsi WFC Buru Terus Bergulir

PAMANAWANews, AMBON – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan reklamasi pantai (Water Front City) terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Proyek water front city berupa pembangunan talud sepanjang 100 meter lebih, tahap pertama dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp8 miliar, dan tahap kedua sebesar Rp5 miliar. Sialnya, proyek tidak tuntas alias mangkrak.
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Jalan Sultan Khairun Kota Ambon. /Pamanawa News

Proyek tahun 2015-2016 diduga telah merugikan negara sebesar Rp1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini ditemukan saat tim ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik proyek WFC, pada 26 September 2017. Dari hasil perhitungan ahli diserahkan kepada BPK untuk audit kerugian negara secara leng­kap.

Kejanggalan ditemukan dalam pemeriksaan fisik proyek, terjadi kekurangan volume pekerjaan pada 134 buah tiang pancang, yang tidak logis alias sarat rekayasa. Empat orang telah ditetapkan Korps Adhyaksa Maluku sebagai tersangka.

Masing-masing, Sahran Umasugi (anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi), Sri Juriyanti selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK), dan Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas dan Muhammad Duwila alias Memet, kuasa PT Aego Media Pratama.

Empat tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan WFC di Kota Namlea Kabupaten Buru, melalui ekspos perkara yang dilakukan tim penyidik dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Manumpank Pane, Senin 4 Desember 2017 lalu.

Informasi yang dihimpun pamanwanews.com di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (8/2/2018), menuturkan, tim penyidik kembali memeriksa satu dari empat tersangka yang telah ditetapkan  penyidik dalam perkara ini.

Tersangka yang diperiksa adalah Sri Juriyanti selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) proyek WFC. Dia diperiksa dengan status hukumnya sebagai tersangka oleh jaksa penyidik Kejati Maluku, Adam Saimima. Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 14.30 WIT. 

Sebanyak 127  pertanyaan dilontarkan jaksa penyidik terhadap tersangka.  Sri Juriyanti (TERSANGKA) saat diperiksa turut didampingi oleh tim Penasihat Hukum  dalam hal ini Yani Hakim SH.,MH, Hasan Ohorella SH, dan  Roza.T.Nukuhehe SH.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette kepada wartawan di kantor Kejati Maluku Jalan Sultan Khiarun Kota  Ambon, Kamis (8/2/2018) mengatakan, tim penyidik memeriksa PNS dari Dinas PUPR Kabupaten Buru atas (Sri Jurianti), selaku tersangka korupsi dalam kegiatan pembangunan reklamasi pantai (Water Front City) Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016.

Samy Sapulette mengakui, pemeriksaan dilakukan penyidik bertujuan untuk melengkapi Berita Cara Pemeriksaan (BAP) tersangka Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar, Sahran Umasugi (adik kandung dari Bupati Buru Ramly Umasugi), dan tersangka Muhammad Ridwan Pattylouw.

"Pemeriksaan terhadap tersangka SJ itu untuk kepentingan penyidik melengkapi BAP tersangka Sahran Umasugi dan tersangka Muhammad Ridwan Pattylouw," kata Sammy Sapulette kepada wartawan di ruang pers kantor Kejati Maluku, Kamis (8/2/2018).

Juru Bicara Kejati Maluku ini, mengakui Sri Jurianti dicecar sebanyak 127 pertanyaan oleh Jaksa penyidik untuk melengkapi BAP tersangka Sahran Umasugi. Sedangkan untuk melengkapi BAP tersangka Muhammad Ridwan Pattylouw, penyidik melontarkan 60 pertanyaan kepada Sri Jurianti.

"Untuk materi pemeriksaannya saya tidak tahu. Yang pastnya, saksi SJ selaku PPK itu ditanya seputar pelaksanaan proyek sebesar Rp4.911.700.000 yang dikerjakan tersangka Sahran Umasugi dengan menggunakan PT Aigo Media Pratama," tutur Sammy Sapulette.

Seperti dilansir pamanwanews sebelumnya, proyek pembangunan WFC di Namlea, Kabupaten Buru ditangani oleh Sahran Umasugy salah satu unsur pimpinan pada komisi C DPRD Kabupaten Buru dengan menggunakan PT. Aego Media Pratama, perusahaan milik Jafar Pellu yang berada di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Proyek ini dikerjakan dalam dua tahap dengan nilai anggaran Rp12 miliar tahun anggaran 2015 dan 2016.

Tahap pertama yaitu tahun 2015 dilaksanakan pembangunan reklamasi pantai atau program WFC di  Namlea, (Ibukota Kabupaten Buru), dianggarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Buru sebesar Rp4,9 Miliar.

Anggaran ini dipakai untuk pemancangan tiang dan penimbunan kawasan Pantai Merah Putih, Namlea Kabupaten Buru. Sialnya, tidak pernah dilakukan pemancangan tiang. Lucunya, dilaporkan proyek sudah rampung (padahal tidak).

Bahkan pengerjaan pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter, juga tidak dikerjakan oleh pelaksana proyek.

Puluhan saksi yang dimintai keterangan ini berasal dari dinas instansi terkait seperti PU maupun pihak swasta yang terlibat dalam proyek senilai Rp8 miliar pada tahun 2015 dan Rp5 miliar tahun 2016.

Diantaranya dua pejabat lingkup Pemda Kabupaten Buru yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kas serta Aset Daerah (PPKAD), Said Ohorella, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat kabupaten Buru, Muhammad Ikhsan Albram.

Diketahui, pekerjaan proyek reklamasi di Namlea belum tuntas. Celakanya, pembayaran sudah dilakukan 100 prosen. Anggaran dicairkan oleh Pemda Kabupaten Buru merujuk laporan pihak pelaksana proyek. Laporan Tahap I  Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 total anggaran yang direalisasikan Pemda Buru mencapai Rp.4,9 miliar.

Proyek terbengkalai alias mangkrak. Faktanya, hasil pengustan Kejati Maluku menemukan,134 buah tiang pancang dari 300 tiang yang direncanakan untuk Pantai Namlea tidak sesuai kontrak. Tiang-tiang untuk pekerjaan item pertama pun belum dipasang.

Sedangkan pekerjaan tahap kedua, penimbunan kawasan reklamasi sesuai tender harusnya menggunakan tanah pilihan. Celakanya, hanya menggunakan sisa pembuangan proyek lapangan terbang Namniwel di Desa Sawa, Kecamatan Liliani, Kabupaten Buru. (PN-13)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02