iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pejabat Sumsel ‘Ijonkan’ Proyek Untuk ‘Serangan Fajar’ Anak

KPK Tolong Sadap Pejabat Sumsel yang Gunakan Uang APBD 1,4 Triliun untuk Serangan Fajar'.
PAMANAWANews, JAKARTA—Puluhan warga Sumatera Selatan (sumsel) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KAPAKKN) berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/4) siang.

Mereka mendesak KPK mengawasi ketat para pejabat pemerintahan yakni  gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, hingga ketua RT/RW di Sumsel yang memiliki kerabat calon legislatif untuk mencegah terjadinya money politic dalam pileg dan pilpres tersebut.

“Pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, bahkan DPD RI maupun pilpres, sudah terindikasi politik uang. Di Sumatera Selatan tanda-tanda bakal terjadinya pembelian surat suara sudah muncul,” teriak salah satu orator di lokasi.
 
Selain itu, massa juga membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan dan pesan bernada mengingatkan kepada para pejabat di Sumsel yang terindikasi melakukan politik uang.
 
Spanduk yang pertama bertuliskan 'KPK Tolong Sadap Pejabat Sumsel yang Gunakan Uang APBD 1,4 Triliun untuk Serangan Fajar'. Spanduk lain berbunyi 'Ingat! Gubernur, Bupati, Anak Istri dan Keluargamu Jangan Dikarbit Jadi Caleg Pakai Uang Korupsi APBD 1,4 Triliun'.
 
KAPAKKN mensinyalir hal ini dari beberapa oknum elit politik di lingkaran eksekutif pemerintahan yang secara terang-terangan melibatkan anggota keluarganya untuk mencalonkan diri di legislatif, baik itu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, maupun DPD RI.
 
Koordinator Lapangan dan Sekretaris KAPAKKN, Ismaul Alkabir mengatakan diantara anggota keluarga yang banyak maju sebagai caleg tanpa didukung pengalaman politik maupun latar belakang sebagai pengurus partai.
 
Hal ini juga disinyalir dari dugaan adanya proyek infrastruktur jalan Provinsi Sumsel yang saat ini dalam proses tender senilai kurang lebih Rp1,4 triliun, dimana kontraktor dari Jakarta yang ‘mengijon’ proyek-proyek tersebut dengan fee 30% dan sampai bulan April ini harus membayar DP 20%.
 
Ismaul menegaskan KAPAKKN mendapatkan informasi dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang infrastruktur terkait adanya dugaan penyelewengan dana sekitar 1,4 triliun rupiah. Uang itu yang disinyalir sekitar 30 persennya diambil untuk kepentingan pribadi, dimana kepentingan pribadi itu diduga akan digunakan dalam pencalonan diri mereka di pemilu 2019.
 
Ismaul bilang indikasi tersebut menguat karena ada proyek-proyek diberikan tanpa melalui tender dan langsung dikerjakan kontraktor yang ditunjuk oleh pemegang posisi elit pemerintahan setempat.
 
"Dengan dugaan ini dikhawatirkan akan banyak dana yang diselipkan untuk memuluskan hasrat jahat memenangkan anggota keluarga mereka. Praktek politik uang akan mencapai puncaknya pada dinihari tanggal 17 April 2019 dalam bentuk 'serangan fajar'," pungkas Ismaul Alkabir. (PN-01/adp)

Berita terkait