iklan-banner-01
iklan-banner-02

Listrik Putus, Pedagang Amplaz Demo

Puluhan pedagang Amplaz datangi Polsek Sirimau mengadu pemutusan listrik sepihak dari pengelola Amplaz, Senin (16/10/2017).
PAMANAWANews, AMBON- Demontrasi kembali dilakukan puluhan pedagang Ambon Plaza (Amplaz), menyusul jaringan listrik Mushallah, toko milik Ketua dan Sekretaris Koperasi Himpunan Pedagang Amplaz (KOHIPA) di putus sepihak dari pengelola Amplaz, Senin (16/10/2017).
Unjuk rasa, memprotes kebijakan PT. Modern Multi Guna (MMG), selaku pengelola Amplaz yang bertindak sewenang wenang itu berlangsung beberapa menit di kawasan Amplaz hingga berlanjut di Markas Polsek Sirimau.

Pemutusan jaringan listrik diduga kuat merupakan imbas dari penolakan para pedagang yang menolak dinaikannya service charge, listrik dan air oleh pengelola Amplaz beberapa waktu lalu.

“Tadi pagi saat kami mencoba sound sistem Mushallah sudah tidak lagi berfungsi. Mereka sengaja memutus Listrik Mushallah. Mereka juga memutus listrik di toko saya dan sekretaris saya untuk melemahkan para pedagang Amplaz yang menolak dinaikan Service Charge, Listrik dan Air,” kata H. Irfan Hamka, Ketua KOHIPA kepada wartawan, kemarin. 

Pemutusan listrik sepihak dari pengelola Amplaz terhadap dirinya, lanjut Irfan merupakan langkah melemahkan nyali para pedagang. 
Irfan menduga, pemutusan listrik yang dilakukan pengelola dianggap sebagai langkah taktis, agar para pedagang tidak dapat berbuat berkutik. 

“Mereka (Pengelola) menganggap para pedagang tidak akan membantu kami. Nyatanya mereka salah. Pedagang tetap bersama kami. Karena protes ini (penolakan dinaikan service charge, listrik dan air) bukan kemauan saya tetapi kemauan semua pedagang,” ujar Irfan di Markas Polsek Sirimau.

Ia berharap pihak kepolisian dapat mengambil langkah tegas terhadap pengelola Amplaz yang bertindak sesuka hati. Perbuatan pengelola sangat merugikan para pedagang. Padahal, toko maupun kios yang berada di Amplaz adalah milik pribadi.

“Kita berharap Polsek Sirimau dapat menyelesaikan masalah ini. Kami akan terus mencari keadilan. Jika Polsek tidak bisa, kami akan melaporkan ke Polda Maluku dan terus kami lakukan sampai suara kami di dengar,” tegasnya. 

Dikatakan, ratusan kios dan toko yang berada di gedung Amplaz bukan milik pengelola. Ratusan toko maupun kios telah menjadi hak milik pedagang hingga tahun 2024. 

“Kita beli, punya HGB. Walaupun HGB sampai tahun 2024 tapi itu hak milik kita. Kita bukan sewa. Kalau milik kita berarti kita dilindungi undang-undang,” ujarnya. 

Bangunan Amplaz, lanjut Irfan sudah nampak kumuh dan tidak terawat. “Ini sangat berpengaruh. Amplaz ini sengaja dibuat agar menjadi image kumuh supaya orang pindah di mall yang lebih bagus,” duga Irfan. 

Sejak pertama persoalan ini menguak, KOHIPPA telah menyurati Walikota Ambon Richard Louhenapessy. Surat yang diberikan sebanyak tiga kali tidak pernah digubris. 

“Tahun lalu sudah tiga kali saya membuat surat kepada walikota untuk melihat kita di Amplaz, tapi tidak pernah ditanggapi. Lalu kita mau kemana. Padahal tanah ini adalah milik Pemkot Ambon. Berarti yang punya hak untuk menyelesaikan persoalan ini adalah walikota. Tapi tiga kali surat kita tidak didengar oleh walikota,” sesalnya.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa pedagang yang tergabung dalam Koperasi Himpunan Pedagang Plaza Ambon (KOHIPPA) melumpuhkan perdagangan di Amplaz pada tanggal 27 Juli 2017 lalu. Aktivitas pedagang normal, setelah PT. MMG selaku pengelola Amplaz meminta waktu sepekan untuk memikirkan naik tidaknya harga service charge yang dilakukan secara sepihak. 
Tapi, di tengah perjalanan penyelesaian permasalahan kenaikan service charge, tiba-tiba pengelola Amplaz menempuh cara sendiri. Tujuannya agar para pedagang menjadi takut dan mengikuti semua kemauan pengelola yang ingin menaikan service charge.

“Sampai sekarang permasalahan kenaikan service charge tidak tau sampai dimana. Beta lihat dong mau ulur waktu saja. Dong mau cari strategi lain untuk menghindar. Buktinya saat ini mereka memutus listrik saya dan sekretaris saya,” tandasnya.

Tarif sewa Amplaz, setiap tahun terus menanjak. Tahun lalu (2016) kenaikan tarif diberlakukan sepihak oleh pengelola. Dari Rp 31.500 naik menjadi Rp 40.000. Kenaikan harga bervariasi berdasarkan besar toko yang disewa pedagang. Kenaikan tarif sewa tidak dibarengi dengan peningkatan layanan. Semua fasilitas umum di Amplaz tidak berfungsi maksimal. 

Sistem kebakaran tidak berfungsi. Buktinya, Amplaz sudah 3 kali terbakar. Kebakaran terakhir melanda KFC hingga menghanguskan 1 blok. Berikut eskalator yang juga tidak berfungsi. Eskalator akan difungsikan apabila pengelola menaikan tarif sewa. Jika keinginan mereka di tolak maka akan dimatikan. Selain itu, gedung Amplaz bocor di mana-mana ketika musim penghujan. 

Di sisi lain, pengelola yang selama ini diketahui adalah PT MMG, kini telah beralih ke tangan lain. PT MMG selaku pengelola hingga tahun 2014. “Tahun 2015, dia (MMG) bentuk lagi pengelola lain. Ini ada apa. Sampai tahun 2014 dalam tagihan service charge terdapat PPN 10 persen. Sekarang kita bertanya, mana bukti pembayaran pajak itu. Stor pembayaran pajak itu mana. Dan mereka tidak mampu menyampaikan kepada kami. Akhirnya tahun 2015 dibentuk perusahan baru. Secara otomatis pajak 10 persen itu hilang. Inilah yang kami pertanyakan. Jadi kami tidak mau kenaikan tarif sepihak,” tegas Irfan. (PN-09)

Berita terkait