iklan-banner-01
iklan-banner-02

Kemenkum HAM Sosialisasi Diseminasi Layanan Kewarganegaraan

Kegiatan Sosialisasi Diseminasi Layanan Kewarganegaraan di kantor Bupati SBB.
PAMANAWANews, PIRU- Kementrian Hukum dan Ham Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI, menggelar sosialisasi tentang diseminasi layanan Kewarganegaraan yang berlangsung di aula lantai 3 Kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Piru, Kamis (8/3/2018).

Mengusung tema "Wujudkan status kewarganegaraan untuk menjamin hak sipil sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia", sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Penyelesaian Kewarganegaraan Tata Negara, Dirjen Administrasi Kemenkum HAM RI, Anna Ferliana.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati SBB, M. Yasin Payapo, Kakanwil Kemenkum HAM Maluku, Priadi, Wakil Bupati SBB, Timotius Akerina, Sekda SBB Mansur Tuhare dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Bupati SBB, M. Yasin Payapo, mengatakan, Negara Indonesia mengakui dan menjamin sepenuhnya HAM dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita semua telah mengetahui bersama dan memahami secara jelas bahwa negara kita Indonesia tercinta adalah merupakan negara hukum yang mengakui dan menjamin sepenuhnya hak asasi manusia," kata Payapo dalam sambutannya.

Negara, lanjut Payapo, memberikan jaminan  perlindungan dan kepastian hukum terhadap seluruh warga negaranya. Sebab, semua orang sama di mata hukum.

Selain itu, untuk menghindari kemungkinan terjadi Stateless atau tidak berkewarganegaraan. Pada saat yang sama, negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus (dwi kewarganegaraan). 

"Olehnya itu negara telah menjamin hal tersebut dengan mengeluarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan," kata Payapo.

Untuk SBB sendiri, lanjut Payapo, pihaknya saat ini sedang melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara formal maupun informal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

"Selain itu kami juga mendorong usaha kecil dan menengah untuk turut ambil bagian dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang kita miliki," ujarnya.

Terkait dengan pembangunan hukum, tambah Payapo, masih banyak hal yang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Terutama mengenai pembangunan infrastruktur dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Payapo juga menekankan kebutuhan sarana pendukung berupa infrastruktur lainnya dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten SBB. 

"Untuk itu pada kesempatan kali ini, kami mohon agar adanya support dan dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Maluku agar kita dapat bersama-sama membangun agar tercipta budaya hukum masyarakat yang taat akan hukum," tandasnya. (PN-21)

Berita terkait