iklan-banner-01
iklan-banner-02

Illegal Logging di Aru, AMAN Desak Kapolda Maluku Turun Tangan

Sumber Foto: IST
PAMANAWANews, AMBON- Polres Aru diduga membela pengusaha CV. Cendrawasi yang melakukan penebangan kayu secara illegal di hutan adat Djamona Raa, Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Aru, Provinsi Maluku.
Pasalnya, masyarakat adat Desa Rebi yang berhasil mengamankan kayu milik CV. Cendrawasi, hasil pembalakan liar di hutan Djamona Raa, justru di tuding sebagai pelaku pencurian. Sebaliknya, laporan balik terhadap CV. Cendrawasi dengan tuduhan kasus ilegal loging, terkesan cuek dan tidak dihiraukan oleh Polres Aru.

Diduga ada pembelaan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku mendesak Kapolda Maluku, Irjen Pol. Deden Juhara, agar dapat turun tangan, melihat persoalan terkait kasus illegal logging ini.

"Atas dugaan upaya pengabaian hak masyarakat adat Nata (Desa) Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, AMAN Wilayah Maluku meminta Kapolda Maluku agar dapat menindak tegas pelaku illegal logging yang terjadi di Kepulauan Aru.”

“Dengan tegas AMAN menolak segala bentuk upaya menyingkirkan masyarakat adat dari wilayah adatnya yang sudah ada jauh sebelum negara ini ada," kecam Ketua AMAN Wilayah Maluku Leny Patty dalam rilis yang diterima Pamanawanews.com, Senin (6/11/2017).

AMAN juga mendesak Polres Aru untuk menindaklanjuti laporan warga Desa Rebi atas dugaan perbuatan illegal logging yang dilakukan CV. Cendrawasi. Polres Aru juga diminta untuk menghormati eksistensi masyarakat adat Rebi di Kepulauan Aru atas hutan adat Djamona Raa.

Lenny mengaku, barang bukti berupa kayu hasil pembalakan yang dilakukan CV. Cendrawasi telah diamankan warga. Sayangnya, upaya baik warga malah dianggap sebagai tindakan perampokan dan pencurian.

"Saat ini Pemerintah Desa dan Masyarakat adat Nata (desa) Rebi dilaporkan pelaku pembalakan liar di hutan adat Rebi ke penyidik Reskrim Polres Kepulauan Aru dengan tuduhan pencurian dan perampokan.”

“Polisi begitu agresif dengan melakukan tindakan pengamanan maupun penyelidikan kepada Kepala Desa Rebi beserta perangkat desa. Sebaliknya ketika masyarakat adat melaporkan balik para pembalak liar dengan tuduhan illegal logging ke Kapolres Kepulauan Aru, laporan terkesan diabaikan oleh orang nomor satu di Polres Kepulauan Aru," beber Lenny dalam rilisnya.

Sesuai laporan yang diterima pihak AMAN dari masyarakat Desa Rebi, tercatat sudah ratusan pohon kayu kelas satu yang berada di petuanan hutan Djamona Raa, ditebang CV. Cendrawasi.

Pembalakan kayu oleh pengusaha itu tidak sesuai dengan izin usaha pemungutan hasil hutan yang dikeluarkan pemerintah. Dimana, wilayah penebangan CV. Cendrawasi hanya berada di petuanan adat Marga Loy Desa Lutur, bukan hutan adat milik warga Desa Rebi.

Kepala Desa Rebi Josias Darakay juga mengaku tindakan yang mereka lakukan berupa pelarangan penebangan dan penyitaan kayu milik CV. Cendrawasi sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan masyarakat tahun 1962 dan survei kedua pada tahun 2014, hutan yang digarap CV. Cendrawasi benar masuk wilayah petuanan Desa Rebi.

"Kenapa kami dilaporkan sebagai pencuri atau perampok? Sebenarnya yang menjadi pencuri dan perampok itu yang melakukan penebangan di hutan adat kami, masyarakat adat Rebi lebih mengetahui dengan pasti lokasi penebangan tersebut ada dalam koordinat hutan adat petuanan Desa Rebi,” kutip Leny sesuai pernyataan Kades Josias dihadapan penyidik Polres Aru saat memenuhi undangan Penyidik Reskrim dalam surat bernomor B/199/XI/2017/.

Leny menambahkan pada tahun 2014, masyarakat adat Rebi pernah melaporkan penebangan yang dilakukan PT. Kirana Utama Lestari (PT.KUL). Tapi hingga saat ini setelah ribuan kubik kayu kelas satu di hutan Rebi selesai di angkut, tidak pernah ada pemberitahuan apapun dari pihak kepolisian perihal perkembangan penyelidikan dari kasus yang dilaporkan tersebut.

"Setelah ratusan tahun hutan adat yang telah menjadi ruang hidup dari masyarakat adat Nata Rebi dijaga kelestariannya kini dirusak oleh oknum–oknum tidak bertanggung jawab dengan kedok izin HPH," sesal Leny.(PN-08)

Berita terkait

Berita Populer