iklan-banner-01
iklan-banner-02

Dianggap Sebar 'HOAX' Anggota KPU Dilaporkan PKPI

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari. Foto: Twitter
PAMANAWANews, JAKARTA- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari dilaporkan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Polda Metro Jaya, Senin (16/4/2018).

Hasyim dipolisikan lantaran diduga menyebarkan hoaks atau berita bohong.

"Kami melaporkan Hasyim Asy'ari komisioner KPU di mana kita melaporkan bahwa yang bersangkutan sudah menyebarkan berita bohong," ujar kuasa hukum PKPI, Reinhard Holomoan kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya.
 
Berita bohong yang dimaksud adalah pernyataan Hasyim yang menyebut bakal mengambil tindakan terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.
 
Tindakan berupa banding di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, dengan menyertakan novum atau bukti baru. Pernyataan Hasyim itu disampaikan usai penyerahan nomor urut 20 kepada Partai tersebut.
 
Reinhard bilang, Kenapa pernyataan itu dikatakan bohong, karena undang-undang pemilu menyatakan putusan PTUN itu final dan mengikat dan diperkuat oleh MA (Mahkamah Agung) bahwa putusan PTUN itu tidak bisa dibanding, kasasi maupun PK (peninjauan kembali).
 
"Jadi, itulah berita bohong yang disampaikan Hasyim Asy'ari," tegas Reinhard.
 
Selain dianggap berbohong, pernyataan Hasyim dinilai merugikan PKPI. Karena menurunkan kepercayaan kader terhadap partai A.M Hendropriyono itu.
 
"Hal ini berdampak kepada kader PKPI di mana di tengah masa persiapan yang sangat minim, berita tidak benar ini menjadi semacam teror kepada stakeholder dan kader yang akan menurunkan kepercayaan kepada PKPI," beber Reinhard.
 
Sejumlah barang bukti dibawa dalam laporan dengan Nomor: TBL/2088/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal, 16 April 2018, seperti lampiran putusan PTUN, dokumen Undang-undang Pemilu, peraturan Mahkamah Agung, dan tangkapan layar berita terkait.
 
"Kita laporkan Hasyim dengan Pasal 27 Ayat (3), 310 dan 311 KUHP," demikian Reinhard. (PN-01/adp)

Berita terkait