iklan-banner-01
iklan-banner-02

58 Kades Diperiksa Soal Dugaan Pemotongan ADD di SBB

WEB
PAMANAWANews, PIRU- Mengungkap dugaan adanya pemotongan ADD sebesar 1.5 persen tahun 2017 lalu, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Barat (SBB) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 58 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten SBB, Rabu (14/15/2018).

Dua hari sebelumnya, penyidik telah memeriksa Bupati SBB M. Yasin Payapo. Kurang lebih 3 jam Payapo dicecar 20 pertanyaan terkait adanya dugaan kebijakan pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 412.2 437 tersebut.

"Ya, hari ini (pemeriksaan terhadap Kades) juga cukup ramai. Kami melakukan pemeriksaan terhadap 58 Kades," ungkap Wakapolres SBB, Kompol, Bachri Hehanussa.

Pemeriksaan terhadap 58 Kades dari total 92 Desa di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu, kata Hehanussa masih dalam penyelidikan tim penyidik untuk mengungkap kasus tersebut.

"Keterangan-keterangan mereka akan kita evalusi, dan akan kita lihat ada atau tidak bukti dugaan perbuatan pidananya. Sementara masih dalam tahap penyeldikan," jelasnya.

Menurutnya, dihadapan penyidik, sebagian Kades mengaku tidak mengetahui, tapi beberapa lainnya mengetahui adanya pemotongan ADD dari Pemerintah Daerah SBB.

"Ada yang mengaku, ada juga yang tidak. Tinggal bagimana kita simpulkan dalam berkas perkara untuk dilakukan ekspose nanti. Ekspose dalam waktu dekat lah," kata dia.

Pemotongan ADD sebesar 1.5 persen itu diduga dilakukan untuk mensukseskan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku yang digelar pada Bulan Oktober 2017 lalu.

"Intinya masih penyelidikan. Soal materi (pemotongan diduga untuk Pesparawi) itu, rahasia. Nanti kita sampaikan perkembanganya, dan perlu diketahui tidak ada konpromi dengan kasus tersebut, kita tetap bersikap profesional dalam melaksanakan penegakan hukum," tegas Hehanussa. 

Untuk diketahui sebelumnya, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), M. Yasin Payapo diperiksa penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres SBB selama kurang lebih 3 jam, sejak pukul 13.30 WIT, Senin (14/5/2018).

Payapo diperiksa terkait dugaan penyelewengan kebijakan. Ia diduga memotong Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar 1,5 persen. ADD dipotong setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) nomor 412.2 437.

Sebanyak 20 pertanyaan dicecar penyidik seputar kasus pemotongan ADD yang diduga telah menyalahi aturan.

Selain Bupati, di hari yang sama penyidik juga memeriksa 13 Raja dan Kepala Desa. (PN-20)

Berita terkait