iklan-banner-01
iklan-banner-02

Politik Rente dan Kebijakan Kriminal

Rizal Ramli.
UNTUK memenangkan satu kontestasi demokrasi, seorang calon pemimpin negara harus mampu meyakini publik untuk memilihnya.

Kemampuan meyakinkan ini akan diuji dalam proses kampanye. Menurut Chapman Rackaway dari Fort Hays State University bahwa kualitas masyarakat demokrasi dapat dihubungkan dengan kualitas Kampanye.

Di dalam proses Kampanye itulah sang kandidat bisa menawarkan gagasan kepada calon pemilih. Maka sejatinya kampanye adalah kontestasi ide. Argumen dan pandangan untuk membangun Negara yang kian lebih baik dan bagaimana cara terbaik mensejahterakan warga ditawarkan.
 
Ada visi yang diperdebatkan di ruang publik secara terbuka. Ada misi yang benar-benar menjadi gambaran dan wujud idealisme, bukan semata-mata basa-basi yang dibuat oleh konsultan politik. Ada sikap dan keberpihakan nyata yang lahir dari keyakinan ideologisnya.
 
Itu idealnya, itulah seharusnya Das Sollen Politik kita. Namun memang Das Sein kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Apalagi setelah reformasi politik yang mengakhiri masa kekuasaan Orde Baru, demokrasi justru semakin liberal. Bahkan elite sendiri yang mendidik rakyat untuk semakin pragmatis. Tidak ada proses pendidikan rakyat, malah yang terjadi justru memperdagangkan suara rakyat.
 
Maka yang muncul di permukaan bukan Politik ideologis yang membawa cita cita untuk kebaikan bangsa dan negara, justru yang tampil di permukaan adalah para pedagang politik, buruh politik dan karyawan politik yang menjadikan politik sebagai tunggangan untuk memobilisasi pribadi maupun golongan. Niat utama terjun ke gelanggang politik adalah bagaimana menaikkan status personal dan menjadi lumbung kepentingan primordial.
 
Sempurna sudah awan kegelapan menyelimuti dunia politik Indonesia saat ini. Politikus minus ide, minim gagasan serta tak punya visi misi membanjiri dan memenuhi ruang ruang kampanye. Modal utama mereka adalah biaya yang ditawarkan kepada masyarakat dengan menyulap menjadi diksi manis 'ongkos politik'.
 
Bagi pemilik modal tak perlu repot untuk melenggang dalam pertarungan. Bila pun itu enggan bermain di panggung politik secara langsung dan terbuka, ia bisa membiayai para oportunis politik yang kian massif berkeliaran. Para petualang politik itulah yang menganggap modal dari para kapital, baik dari dalam maupun luar negeri sebagai anugerah.
 
Dengan anugerah itu, masyarakat yang sudah dididik menjadi pragmatis, merekalah yang sudah bisa diduga akan memenangkan pertempuran. Sementara para politikus ideal, akademisi jujur, aktivis ideologis, tokoh mas yang bersih yang hanya bisa mempersembahkan ide, cita-cita gagasan visi dan misi untuk Republik bisa tersingkir ke pinggir. Mereka akan tersungkur jatuh dalam dinamika politik yang kian jauh tersesat dari rencana pendirian Republik.
 
Dan sudah bisa dibayangkan, politik semacam ini akan melahirkan Demokrasi Transaksional. Mereka yang lahir dari situ akan mengembalikan modal atau ditagih untuk membayar utang politik yang menumpuk.
 
Demokrasi politik yang dimulai dengan transaksi akan berujung dan bermuara pada demokrasi Kriminal yaitu demokrasi yang menjadi alat para pemodal dan petualang untuk menumpuk kekayaan persoalan dan sumber daya primordial dengan cara menunggangi kebijakan kriminal yang sama sekali jauh dari cita cita Indonesia merdeka. Jauh dari kehendak mensejahterakan rakyat.
 
Ditengah situasi ini, maka perburuan rente menjadi niscaya. Karena Politik hanya menjadi alat untuk berburu duit rakyat, menggarong duit negara. Tentu Nalar politik rente harus diakhiri bila kita tak ingin jauh dari kubangan kegagalan. Terjerembab hancur menjadi negara gagal yang memilukan.
 
Bukan tak ada jalan, sejak lama saya sudah tawarkan salah satu cara solutif untuk mengatasi nalar politik rente yakni negara harus membiayai partai politik sebagaimana sudah dijalankan di Jerman, Inggris dan Australia. Disatu sisi hal itu akan menutup celah partai politik menjadi media korupsi.
 
Dengan cara ini, maka akan muncul intelektual dan Aktivis yang bermetamorfosa menjadi politisi penuh gagasan dan idealistik. Tentu saja pemerintah harus mengawasi penggunaan keuangan ini. Misalnya dengn melibatkan Auditor Independen untuk memeriksa keuangan partai secara berkala. (PN-01/adp)
Oleh: Ekonom Senior, Rizal Ramli

Berita terkait