iklan-banner-01
iklan-banner-02

Neo Orde Baru Rezim Jokowi

Presiden Jokowi
SAYA setuju dengan beberapa pengamat politik Indonesia bahwa demokrasi yang dijalankan oleh kepepimpinan Jokowi dari waktu ke waktu mengalami defisit. Dengan kata lain, terjadi semacam democratic defisit, terutama disebabkan keinginan rezim Jokowi untuk tetap berkuasa lagi dengan segala jalan.

Jokowi menggerakkan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK untuk mencari kasus hukum lawan-lawan politiknya, termasuk tentunya untuk melakukan character assasination lawan-lawannya.

Bahkan, langkah-langkahJokowi sangat berbahaya dengan segala dalih dan cara menyalahgunakan TNI dan Polri agar terseret ke power politics.
 
Kepanikan Jokowi dalam menghadapi pileg dan pilpres April 2019 juga sudah jelas bagi masyarakat luas. Bau otoritarianisme makin menyengat dalam beberapa tahun terakhir ini.
 
Bedanya dengan Orde Baru, Jokowi malah lebih berani dan lebih terang-terangan dibandingkan dengan Soeharto pada masa  pemerintahannya.
 
Jokowi yang awalnya diharapkan sebagai presiden yang konsisten menegakkan demokrasi, belakangan makin mencolok langkah-langkah anti-demokrasinya.
 
Makin otoriter. Dari lisannya muncul kualifikasi genderuwo dan sontoloyo buat lawan-lawan politiknya, akan menabok mereka yang menuduh
Jokowi anak tokoh PKI, dan mengajak pendukungnya untuk
berantem bila ada yang menantangnya. Bahkan saya ikut terseret sampai menyebut ada rezim pekok.
 
Rezim Jokowi sedang menggencarkan politik ketakutan bagi semua aparat demokrasi dari dukuh sampai para menteri. Seorang kades (kepala desa) yang terpantau berfoto dengan Sandiaga Uno, dianggap melakukan tindak pidana pemilu dan langsung dihukum 6 bulan penjara dan denda 6 juta rupiah.
 
Pasti hal ini dimaksudkan sebagai ancaman. Siapa pun yang
terlihat miring bersimpati ke Prabowo-Sandi, selama orang itu
bagian dari birokrasi rezim, akan mengalami nasib sama.
 
Nah, orang Jawa, kalau melihat kasus seperti ini pasti akan mengatakan: biyuh-biyuh.
 
Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, Ketua MPR periode 1999—2004

Berita terkait